Date:
in: Headline, Indeks, pelanggan, Suara, Suara Mataram, Suara Nusantara, Suara Pulau Lombok, Suara Pulau Sumbawa, Tokoh
Leave a comment
91 Views
SEKRETARIS Jenderal Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah menyoroti perlunya penguatan fungsi sejumlah elemen birokrasi di lingkup Pemprov NTB dalam mengawal pelaksanaan proyek vital seperti RSUP NTB. Termasuk, peranan Wakil Gubernur (Wagub) dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan.
Ervyn menyebutkan keberadaan Biro Administrasi Pemerintah (AP) sebagai instansi pengendali dengan peran sebagai penyedia data dan informasi terpilih yang kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi dan mengambil tindakan.
Jika ditemukan masalah, ujarnya, maka yang paling berperan untuk melakukan penanganan atau tindakan eksekusi untuk memperbaiki kinerja lelang adalah kepala-kepala SKPD. Selain itu, juga para Asisten Setda Provinsi NTB yang memegang fungsi koordinasi SKPD-SKPD per bidang sesuai kewenangannya.
“Diatas Asisten ada Sekda NTB. Dan selanjutnya Wagub NTB yang mendapat pembagian tugas (dari Gubernur) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan,” ujar Ervyn melalui rilis yang diterima Suara NTB, Minggu (12/7) kemarin.
Data terbaru hasil dianalisis Fitra NTB mengemukakan, lambannya kinerja Pemprov NTB dalam mengeksekusi program tidak hanya terlihat pada paket proyek RSUP NTB. Ervyn menyebutkan, hingga triwulan kedua (Juni) 2015, dari total 270 paket proyek senilai Rp 575,355 miliar yang tersebar pada 29 SKPD, jumlah proyek yang sudah selesai lelang kurang dari 55. Sisanya sekitar 45 persen lebih belum selesai lelang.
“Menurut kami, seharusnya sebagian besar proyek itu sudah harus selesai dilelang semua pada akhir Juni 2015,” ujarnya.
Ia menegaskan, seharusnya paling tidak 80 persen dari total paket proyek sudah harus kelar pada triwulan kedua ini. Dengan demikian, beberapa proyek yang baru selesai lelang pada akhir Juni bisa dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dan mulai dilaksanakan proyek atau kegiatannya.
Kalaupun ada beberapa proyek/kegiatan yang relatif kecil belum selesai lelang pada akhir Juni ini hal itu masih bisa dipahami. Namun faktanya, sampai akhir Juni 2015, realisasi proyek yang baru selesai lelang masih jauh dari harapan dan hanya 55 persen.
Sementara itu, sejumlah kalangan di DPRD NTB menyerukan perlunya sanksi tegas terhadap pimpinan SKPD yang lamban dalam mengeksekusi program, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan vital masyarakat.
“Masak itu terus terjadi setiap tahun. Kita berharap jangan perilaku mereka yang lambat-lambat terus dipelihara sehingga membuat Gubernur terus marah. Kalau diulang lagi hal yang sama, kita minta pejabatnya diganti saja. Karena artinya dia (pejabat) tidak mampu bekerja kan,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi II (Bidang Perekonomian) DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM menilai jika kinerja SKPD seperti yang tergambarkan saat ini maka bisa dipastikan sisa anggaran di APBD Perubahan tahun depan akan kembali membengkak.
“Sampai sekarang yang program di APBD murni saja masih banyak yang belum diproses, sekarang sudah mau (pembahasan) APBD Perubahan,” ujarnya. Politisi PDIP ini menegaskan, pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan melalui pemandangan umum fraksinya terkait persoalan ini. Menurutnya, fenomena ini juga tak terlepas dari kebijakan pergantian pimpinan SKPD yang tidak tepat waktunya. (aan)
sumber: http://suarantb.co.id/20150713/fitra-ntb-soroti-peran-wagub.html
Cek juga berita terkait:
http://suarantb.co.id/20150713/tgp2d-dan-biro-ap-kawal-percepatan-operasional-rsup-dasan-cermen.html
http://suarantb.co.id/20150713/kondisi-rsup-ntb-kini-berharap-dari-gedung-baru-cemas-di-gedung-lama.html
