Kebiasaan Lama Akan Berulang

Mataram (Suara NTB)

SEKRETARIS Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, menilai laju realisasi Belanja Modal Pemprov NTB tahun ini mengalami perbaikan 0,82 persen dibanding empat tahun sebelumnya. Namun, tren positif ini jelas tidak cukup signifikan. Tren ini dianggap tidak akan cukup untuk menghentikan berulangnya kebiasaan menggeber belanja program di akhir tahun anggaran. Pendapat tersebut disampaikan Ervyn dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (5/8) kemarin.  “Tren kenaikan tersebut belum mampu menjawab problem klasik Pemprov NTB yakni menumpuknya  belanja program pada akhir tahun, yang umumnya dikebut pada triwulan terakhir,” ujar Ervyn.

Menurut data yang diolah FITRA NTB, memasuki Juli 2016, realisasi belanja modal Pemprov NTB baru mencapai Rp 200,86  miliar atau hanya 29,20 persen dari total belanja modal Pemprov NTB Tahun 2016 sebesar Rp 687,96 miliar. Sementara itu, tren empat tahun terakhir (tahun 2012-2015), realisasi belanja modal Pemprov NTB pada akhir semester pertama rata-rata adalah sebesar 28,38 persen.  Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar 0,82 persen.

“Memang ada percepatan belanja Pemda untuk kepentingan yang langsung berkaitan dengan publik luas ini, tapi sedikit sekali, tidak sampai satu persen,” ungkapnya. Sementara itu, selama bulan Juli, realisasi belanja modal hanya mencapai Rp 30 miliar lebih. Praktis belanja modal dalam satu bulan ini hanya ada realisasi sekitar 4,3 persen.

Ervyn mengungkapkan, meski ada peningkatan terbatas untuk laju realisasi belanja modal, tapi situasi lama bahwa serapan anggaran Pemda menumpuk pada semester akhir anggaran khususnya pada Triwulan Akhir, bisa dikatakan belum memperlihatkan perubahan signifikan.

Bisa diduga, pola belanja daerah tahun ini  masih sama seperti tahun-tahun lalu. Dari total belanja modal berorientasi public yang tahun ini mencapai Rp 687,96 miliar, hampir setengahnya (sekitar 45 persen) diduga akan kembali  dikebut selama tiga bulan terakhir pada  bulan Oktober hingga Desember. 

Ervyn menilai, dengan tidak adanya perubahan signifikan ini, maka akan cukup wajar jika public mempertanyakan apa sebenarnya upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk memperbaiki pola belanja yang mereka laksanakan.

“Hal ini perlu ditekankan karena  tidak dapat ditolak, hal ini memberi gambaran secara jernih mengenai tingkat efektivitas kerja pemerintah daerah,” tekan Ervyn.

Sebagai pihak masyarakat yang bekerja di luar sistem, pihaknya hanya bisa mengharapkan Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah NTB dan para Asisten Setda Pemprov NTB, sebagai pembantu Gubernur NTB bisa berikhtiar lebih keras untuk memperbaiki keadaan.

Bukan di Proses Lelang

Menyangkut ketepatan jadwal kegiatan APBD Provinsi NTB,  FITRA NTB mensinyalir, sumbat botol dari problem realisasi anggaran yang melalui proses pelelangan, bukanlah pada kinerja ULP-LPSE yang melaksanakan proses lelang. Berdasarkan pengamatannya atas tren tiga tahun terakhir, Ervyn mendapati tidak ada masalah yang terlalu berarti dalam pelaksanaan lelang.

Justru, ada dua lokus masalah yang disinyalir menjadi penghambat percepatan realisasi anggaran itu. Lokus masalah pertama, pada tahapan sebelum proses lelang. Biasanya berkaitan dengan kecepatan SKPD menyediakan dokumen lelang yang valid dan mengirimkannya ke ULP-LPSE sehingga bisa segera diproses. Lokus Kedua, pasca pelelangan proyek. Dimana,  perlu dilaksanakan penandatanganan kontrak, mulainya aktivitas proyek di lapangan, hingga proses pengerjaan di lapangan.

Menurut catatan FITRA NTB, tahun 2016 ini sebenarnya telah ada percepatan dalam proses pelelangan. Sampai dengan 31 Juli 2016 saja, jumlah proyek yang telah selesai dilelang telah mencapai 85,17% atau setara dengan 204 Paket dengan nilai Rp  580, 54 miliar, dari total nilai lelang sebesar Rp 681.664 Miliar (329 paket). Karena itu, memasuki awal Agustus ini, FITRA NTB menyarankan Pemda untuk fokus mempercepat proses kontrak dan proses persiapan pelaksanaan proyek di lapangan. (aan)

Sumber: Harian SUARA NTB (Cetak) Edisi Sabtu, 6 Agustus 2016