Fitra NTB Soroti Peran Wagub

Date: Senin, 13 Juli 2015

in: Headline, Indeks, pelanggan, Suara, Suara Mataram, Suara Nusantara, Suara Pulau Lombok, Suara Pulau Sumbawa, Tokoh

Leave a comment

91 Views

SEKRETARIS Jenderal Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah menyoroti perlunya penguatan fungsi sejumlah elemen birokrasi di lingkup Pemprov NTB dalam mengawal pelaksanaan proyek vital seperti RSUP NTB. Termasuk, peranan Wakil Gubernur (Wagub) dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan.

TREN REALISASI KEUANGAN NTB 2015 MENINGKAT

GLOBAL FM | 20 JULY 2015 

Mataram (Global FM Lombok)-

Tren realisasi keuangan Pemprov NTB Tahun 2015 hingga Triwulan II menggembirakan karena menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu meski belum mampu melampaui capaian tahun 2013. Jajaran birokrasi Pemprov NTB diminta fokus untuk memacu kecepatan belanja pada triwulan III ini sehingga diharapkan ada peningkatan realisasi keuangan pada akhir tahun.

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, mengatakan pada Akhir Juni 2015, Pemprov NTB mencatat realisasi keuangan sebesar 36,51 persen atau ada  kenaikan realisasi sekitar 4 persen  lebih dibanding tahun 2014 lalu yang mencatat realisasi keuangan hanya 24,07 persen. Tren kenaikan tersebut merupakan  kabar yang menggembirakan dan diharapkan dapat terus ditingkatkan.

FITRA NTB : 16 SKPD Terlalu Santai

09 May 2015

Ia mendesak para Asisten dan Sekda, khususnya Wagub H.Muhamad Amin melakukan teguran keras. Misalnya, teguran berupa sanksi berupa mutasi jabatan harus berani dijalankan. “Ini penting agar mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga siapa yang bekerja malas, sok pintar di SKPD itu dapat diketahui dengan baik kedepannya,” tandas Ervyn Kaffah.


MATARAM, Pos Bali – Kendati Wagub H. Muhamad Amin SH MSi telah melakukan berbagai upaya mulai bersurat resmi hingga menggelar rapat koordinasi (Rakor) menghadirkan pimpinan SKPD Pemprov NTB untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan dan fisik pada triwulan pertama tahun ini, langkah tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.

Itu terlihat dari total sekitar 21 SKPD lingkup Pemprov NTB, pada periode Maret-April, ada lima SKPD yang menunjukkan progres pencapaian signifikan. Sedangkan, sisanya sebanyak 16 SKPD malah belum memiliki progres apapun.

FITRA Dorong Biro AP Provinsi NTB Monev Substantif

Ditulis oleh Dzikran Fakih
Kamis 26 Mar 2015 jam 17 : 15

“Pengendalian subtantif inilah yang kita maksud sebagai rekam jejak proyek. Ini punya manfaat besar untuk pimpinan daerah, legislatif, dan masyarakat untuk mengawasi realisasi proyek hingga hingga tahap akhir, atau tercatat dalam asset daerah,” lanjut Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah.

Karena itu, Ervyn berharap, pengendalian substantive dapat mulai dijalankan tahun ini paling tidak untuk 269 paket proyek strategis dari total 4.000 paket pengadaan Pemprov NTB tahun 2015 senilai Rp 519,5 miliar.


 LOMBOKita - Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pengendalian substantif atas pelaksanaan proyek pembangunan fisik tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro AP Setda Provinsi NTB, IGB Sugiharta, saat kegiatan kunjungan silaturrahmi FITRA NTB. Namun niat baik ini, harus didukung oleh semua pihak, baik di internal pemerintah daerah maupun masyarakat.

12 SKPD NTB Lambat Ajukan Lelang

Penulis Redaksi Halo Karimun -11 Mei 2015

 

JAKARTA, HALO KARIMUN.COM

Dari total 27 SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12 SKPD sangat lamban mengajuka lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai Akhir April 2015 nilai lelang yang mereka ajukan masih dibawah 10 persen dari total proyek yang ditangani.

 

“Kami minta atasan langsung SKPD untuk memberikan bantuan kepada SKPD-SKPD itu,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untun Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervyn Kaffah dalam keterangan persnya yang di terima di Jakarta, Minggu 10 April 2015.

Pak Wagub, Jangan Longgarkan SKPD Lelet

Ervyn Kaffah

Date: April 24, 2015

“Wagub perlu intervensi. Jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya,” kata Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah.


MATARAM – Hingga pekan lalu, sebanyak 12 SKPD masih belum menggelar lelang proyek sama sekali. Mereka telah disemprit, tapi belum bereaksi semestinya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB meminta agar Wakil Gubernur H Muhammad Amin turun tangan, mengingat domain pengawasan internal SKPD berada di tangan orang nomor dua di NTB itu.

Belasan SKPD Lamban Ajukan Lelang, Sekda NTB : Barisan Saya Sedang Bekerja Kejar Target

Date: Jumat, 08 Mei 2015

Ervyn Kaffah: “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,’’



Mataram (Suara NTB)
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB kembali merilis, ada 12 SKPD yang sangat lamban dalam mengajukan lelang hingga 30 April 2015. Menanggapi hal itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menegaskan saat ini jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB sedang bekerja mengejar target-target yang telah ditetapkan.

‘’Kalau saya lagi bergerak ini. Kalau saya tidak ingin mendebat pandangan itu. Pokoknya barisan saya lagi bekerja. Bekerja terus sampai pada tingkat yang telah ditargetkan,” katanya ketika dikonfirmasi lambannya belasan SKPD dalam mengajukan lelang, Jumat (8/5) siang kemarin di Kantor Gubernur.