Serapan Anggaran Pemprov NTB, Belum ada Kemajuan

MATARAM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lagi dihujani kritikan terkait kemampuan membelanjakan anggaran. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menyebut, daerah ini belum juga belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, serapan anggaran masih saja seret.

“Kita lihat masih kayak dulu-dulu. Belum ada kemajuan,” kritik Sekretaris Jenderal FITRA NTB Ervyn Kaffah, kemarin (19/4).

Pemprov boleh saja sesumbar realisasi anggaran pada periode ini lebih baik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, kata Ervyn Kaffah, realisasi belanja tersebut masih didominasi oleh belanja tidak langsung. “Belanja langsung atau publik masih rendah. Sama saja seperti tahun sebelumnya,” kata Ervyn.

Belanja tidak langsung sendiri hanya rutinitas biasa seperti belanja pegawai. Namun, belanja langsung yang meliputi belanja modal maupun belanja barang dan jasa masih minim. Padahal, kata Ervyn, per April, realisasi belanja langsung setidaknya harus sudah mencapai 15 persen.

Sementara, pada situs Tepra TV Monitor NTB, terpantau realisasi belanja sampai 8 April, keuangan 17,16 persen dan fisik 18,32 persen. Namun, dari capaian itu, masih didominasi oleh belanja tidak langsung. Realisasi belanja langsung sendiri, keuangan fisik 6,48 persen baru 6,48 persen. Capaian itu masih jauh dari target per April, di mana realisasi keuangan dan fisik untuk belanja langsung harus mencapai 31,97 persen.

Masih rendahnya belanja langsung, khususnya belanja modal di triwulan pertama ini mengindikasikan penyakit akut dari tahun ke tahun belum sembuh. Ervyn memprediksi, masih banyak proyek pembangunan yang baru akan dikebut di triwulan ketiga atau ke empat. Padahal, menurut Ervyn, triwulan keempat harusnya menjadi momen untuk finishing atau penyelesaian saja. “Ini sudah menjadi tren atau penyakit dari tahun ke tahun, belanja langsung baru dikebut di triwulan terakhir. Padahal, prinsipnya, serapan itu harus merata di masing-masing triwulan,” jelasnya.

Dijelaskan, serapan yang merata untuk masing-masing triwulan itu juga demi menjamin kualitas belanja. Sehingga, tidak ada lagi kesan bahwa pembangunan yang terburu-buru karena mengejar waktu dan mengabaikan kualitas.

Di satu sisi, FITRA NTB mengapresiasi kesiagapan Gubernur NTB TGH HM. Zainul Majdi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gubernur sudah menegur beberapa SKPD yang serapan anggarannya masih lemah serta meminta sejumlah SKPD lemot itu untuk membuat laporan tertulis perihal kendala yang dihadapinya. “Itu langkah yang baik tapi langkah ini harus berkesinambungan dan terintegrasi dengan langkah perbaikan lainnya,” kata Ervyn.

Ia memberikan masukan beberapa langkah perbaikan yang dimaksud. Misalnya, lelang perlu dilaksanakan secara serentak. Ini dinilai sebagai solusi agar semua SKPD kerja sesuai jadwal dan lebih taat. “kalau ingin ada hasil yang berbeda harus lakukan aksi berbeda. Selama ini tidak terlihat suatu yang signifikan. Tidak pernah mau ditoleh oleh Pemprov saran-saran kita,” kritiknya. (uki/r9)

(Sumber: Koran Cetak Lombok Post, edisi Rabu, 20 April 2016)