Jumat, 2 Juli 2010 | 03:32 WIB
Oleh Khaerul Anwar dan Edna C Pattisina
Lewat otonomi daerah, pemerintah daerah yang dekat dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pemda juga diharapkan mampu menjamin kesinambungan pemerintahan nasional.
Masalahnya, baik antara pusat dan daerah maupun interdaerah, yang terjadi adalah rebutan anggaran dan saling melimpahkan pekerjaan. Belum lagi korupsinya.
Ervyn Kaffah dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) menengarai, bidang kesehatan termasuk segmen rentan korupsi, bahkan menjadi sapi perah untuk membiayai kampanye pemilu kepala daerah (pilkada). Salah satu kasus yang menghebohkan, sekitar 2004, kasus korupsi alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan rehabilitasi puskesmas di Kabupaten Lombok Barat senilai Rp 7,5 miliar membawa Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat HL Sekarningkrat ke penjara.
