Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi NTB Tolak Revisi UU KPK

MATARAM --- Puluhan aktivis koalisi masyarakat sipil anti korupsi Nusa Tenggara Barat mengecam dan menyatakan penolakan keras terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hendak melakukan revisi Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 tahun 2002.

Pernyataan tersebut disampaikan puluhan perwakilan aktivis dan pegiat anti korupsi di acara konferensi pers yang digelar menanggap inisiatif DPR yang hendak membatasi kewenangan KPK melalui revisi sejumlah pasal.

Mayoritas Keluarga Tanpa Buku Nikah

TANJUNG – Pemetaan sosial yang digelar Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) dan Lembaga non Pemerintah Satunama di Lombok Utara menemukan, mayoritas pasangan hidup belum memiliki buku nikah.

Bahkan, ada di antara mereka yang sudah menikah puluhan tahun. Namun, saat ini masih belum tercatat secara resmi dan mengantongi buku nikah.

“Kita menemukan kesadaran dan informasi terkait pentingnya buku nikah,” tandas Badan Pekerja SOMASI NTB, Ervin Kaffah, dalam workshop di Tanjung, kemarin (2/10).

APBD-Perubahan 2015, Angka Kemiskinan Meningkat, Anggaran Dewan Ikut Naik

  ‘’Saya kira ini harus ada penjelasan yang memadai, apa yang menyebabkannya dan kenapa bisa terjadi peningkatan itu,’’ ujar Ervyn.
Sementara jika dilihat efektivitas reses Dewan belum cukup memuaskan karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat dikonkretkan dalam bentuk kebijakan. Hal tersebut terjadi menurut Ervyn karena Dewan tidak memiliki sistem akuntabilitas yang jelas.
Ervyn berpendapat, selama ini reses yang dilakukan Dewan belum memiliki sistem akuntabilitas yang jelas. Akibatnya, masyarakat tak bisa mengukur tingkat efektivitas reses yang dilakukan. Apakah aspirasi masyarakat yang diserap dalam reses tersebut sudah diakomodir atau tidak, masyarakat pun kerap kali tidak mengetahuinya karena tidak didukung oleh sistem akuntabilitas.

 
Mataram (Suara NTB)-
Anggaran reses dan sejumlah komponen penunjang aktifitas DPRD Provinsi NTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada APBD Perubahan 2015. Peningkatan anggaran para wakil rakyat NTB ini mendapat sorotan karena terjadi di tengah angka kemiskinan di NTB yang meningkat.

TREN REALISASI KEUANGAN NTB 2015 MENINGKAT

GLOBAL FM | 20 JULY 2015 

Mataram (Global FM Lombok)-

Tren realisasi keuangan Pemprov NTB Tahun 2015 hingga Triwulan II menggembirakan karena menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu meski belum mampu melampaui capaian tahun 2013. Jajaran birokrasi Pemprov NTB diminta fokus untuk memacu kecepatan belanja pada triwulan III ini sehingga diharapkan ada peningkatan realisasi keuangan pada akhir tahun.

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, mengatakan pada Akhir Juni 2015, Pemprov NTB mencatat realisasi keuangan sebesar 36,51 persen atau ada  kenaikan realisasi sekitar 4 persen  lebih dibanding tahun 2014 lalu yang mencatat realisasi keuangan hanya 24,07 persen. Tren kenaikan tersebut merupakan  kabar yang menggembirakan dan diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Diusulkan Gaji Anggota KPU Dikurangi Setelah Pemilihan Presiden

Dilaunching Dua Buku Anti Korupsi terbitan SOMASI NTB


Kordinator Divisi Anti Korupsi Somasi NTB Ervyn Kaffah sewaktu membuka peluncuran buku tersebut mengatakan bahwa tidak benar korupsi telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini harus dipertanyakan kembali sebab korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan. "Sehingga korupsi itu budaya orang-orang yang berkuasa," katanya.

Ervyn Kaffah menyebut buku Mencabut Akar Korupsi dibuat untuk kepentingan para aktivis anti korupsi di pedesaan. Sedangkan Fiqh Korupsi bisa menjadi bahan bacaan masyarakat khususnya tokoh agama dan aktivis keagamaan yang akhir-akhir ini mulai melihat perlunya diperhatikan

Sabtu 29.05.04
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (KPU Lobar) Hasanain Djuwaini meminta pengurangan gaji anggota setelah selesai pemilihan presiden. Sebab, nanti sudah tidak ada lagi pekerjaan. Kalau perlu diberhentikan. "Tidak ada masalah berhenti. Saya usulkan supaya diturunkan gajinya KPU," ucapnya.

Pemecatan Sepihak Karyawan NSS Somasi Desak Kepala Disosnakertrans Kota Mataram Mundur

Rabu 23/03/2011

Mataram (Suara NTB) -
Puluhan karyawan bagian marketing dealer sepeda motor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang tergabung dalam Forum Marketing Nusantara Sakti (FORMAT NSS) didampingi Koordinator Badan Pekerja dari Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi) NTB, Ervyn Kaffah, menyampaikan aspirasi pada Pemkot Mataram, khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram. Mereka menilai, Disosnakertrans tidak bisa menyelesaikan masalah mereka dengan perusahaan, sehingga menuntut Kepala Disosnakertrans Kota Mataram mundur dari jabatannya.

Gubernur Diminta Galang Dukungan

Dorong DPR RI Bentuk Pansus Divestasi

Kamis, 30 Juni 2011 10:50  
MATARAM-Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi diminta menggalang dukungan lintas partai di DPR RI. Dukungan ini diperlukan untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Termasuk memeriksa indikasi adanya kelalaian Dirut PT NNT Martiono Hadianto dalam kasus penjualan 2,2 persen saham PT NNT ke PT Indonesia Masbaga Investama (IMI), serta due diligence atau uji materi atas rencana akuisisi tujuh persen saham oleh Menkeu Agus Martowardojo.
 
Hal ini ditegaskan penggagas Gerakan Sayangi Gubernur, Ervyn Kaffah terkait upaya dan perkembangan proses divestasi PT NNT saat dihubungi Lombok Post, kemarin. ‘’Inisiasi pembentukan pansus ini bisa diawali dengan berkoordinasi dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB,’’ jelas koordinator Somasi NTB ini.

DIDUGA ADA PENYELEWENGAN DANA PSK BANK NTB

LOMBOKNEWS.COM
Thursday, 2 April 2009 - KRIMINAL


silakan akses via:
http://lomboknews.com/2009/04/02/diduga-ada-penyelewengan-dana-psk-bank-ntb/

Calon Hakim Dituntut Mampu Mengangkat Wibawa MK

"Kami sudah melaporkan hasil investigasi kami terhadap track-record calon hakim agung yang dulunya menjabat di PN dan PT ke KY dan MA, sekali pun kami tak percaya MA akan memperhatikan atau menindaklanjutinya, ungkapnya.

Lebih lanjut, Ervyn mendesak DPR agar pro-aktif mendukung pemberantasan mafia peradilan dan melawan praktek korupsi baik di nasional mau pun di daerah."

LSM: Mobil Dinas NTB Seharusnya Dicat Tulisan "Kendaraan Operasional"

GATRA

"Kami juga mengimbau para pejabat dan penyelenggara pemerintahan untuk membiasakan diri menggunakan kendaraan dinas sebagaimana mestinya," kata Ervyn. 


Mataram, 21 Agustus 2002 11:15

Petisi publik NTB yang mendesak agar seluruh mobil dinas di daerah ini menyantumkan label "kendaraan operasional" seharusnya menggunakan cat agar permanen, dan bukan hanya stiker yang bisa lepas atau hilang.

"Label kendaraan operasional itu ditulis pada badan kendaraan dan ditulis dengan karakter huruf yang jelas agar terbaca poleh masyarakat minimal dalam jarak 25 meter," aktivis LSM Somasi NTB, Ervyn Kaffah yang dihubungi di Mataram, Rabu pagi.

APRESIASI

TOKOH PILIHAN  TAHUN 2011

MAJALAH TEMPO

silakan akses via: http://www.access-indo.or.id/pub/120102%20Melawan%20Korupsi%20dengan%20Bismillah.pdf

KPK DIHARAPKAN BUKA PERWAKILAN DI MATARAM

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membuka perwakilan di daerah untuk mempermudah menangani laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di daerah. Saat ini, Mataram, Nusa Tenggara Barat, termasuk satu dari lima regional yang sedang dipertimbangkan.

Koordinator Badan Pekerja Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Ervyn Kaffah SH mengatakan, KPK diharapkan memilih Mataram sebagai wilayah untuk membuka perwakilannya. Selain karena letak geografis NTB yang tepat di tengah Bali dan NTT, sejumlah kasus korupsi di NTB juga perlu mendapat penanganan cepat dari lembaga pemberantas korupsi itu. 

KASUS PT BANK NTB: KPK Bentuk Tim Pendalaman

Senin, 07 April 2008

KOMISI Pemberantas Korupsi (KPK) sudah mulai membentuk tim pendalaman untuk sejumlah kasus dugaan penyimpangan kredit PT.Bank NTB. 

Pembentukan tim khusus tersebut disampaikan KPK melalui Plt.Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat , Waluyo, melalui surat bernomor:R-669/40/III/2008 yang dikirimkan kepada SOMASI NTB.

Kasus BAnk NTB Cab. Sumbawa : Penyimpangan Kredit diusut Kejaksaan

Senin, 07 April 2008

PIHAK Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam sepekan terakhir melakukan serangkaian penyelidikan terkait dugaan penyimpangan penyaluran kredit PT.BN, sebuah Bank milik pemerintah daerah tahun 2005-2006 lalu. Kredit senilai Rp.7,5 Miliar itu diduga melibatkan 151 karyawan PT.NNT sebagai debiturnya.

Polisi di Lombok Juga Pakai Pita Hitam

Selasa, 3 November 2009, 10:15 WIB

Amril Amarullah

VIVAnews -- Dukungan terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terus mengalir dari berbagai daerah. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) bentuk solidaritas datang dari Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI), Selasa 3 November 2009.

Aksi yang digelar di bundaran Bank Indonesia, jalan Pejanggik Mataram, dengan membagi-bagikan pita hitam kepada masyarakat pengguna jalan.

Bahkan polisi yang bertugas mengatur lalulintas juga dipasangkan pita hitam. "Polisi pun kami mintai kesediaanya untuk mengenakan pita hitam, sebagai bentuk solidaritas terhadap penegakan hukum," kata Ervyn Kaffah orator aksi di Kota Mataram Selasa 3 November 2009.

POSKO PEMANTAUAN PERADILAN NTB DIDEKLARASIKAN

www.lomboknews.com
Saturday, 14 November 2009 - Hukum


Silakan akses via: http://lomboknews.com/?p=2339

Revisi Target RPJMD Ditentang

Yaqutunnafis: Gubernur Harus Lebih Tegas

Lombok Post
Senin, 27 Juni 2011 12:22 

MATARAM-Rencana perubahan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2008-2013 ditentang. Perubahan dianggap menjadi preseden buruk bagi praktik pemerintahan. ‘’Kami sarankan kepada Pemprov NTB tidak merevisi target RPJMD jika pemerintahan BARU (Bajag-Badrul) tidak mampu mengejar target yang ditetapkan dalam peraturan daerah,’’ kata Ervyn Kaffah, Koordinator Gerakan Sayang Gubernur yang diinisiasi sejumlah kalangan aktivis LSM kepada Lombok Post, kemarin.

Berantas Korupsi, Gubernur jangan Umbar Slogan

"Langkah Pemprop NTB, tegas Ervyn Kaffah dari Somasi NTB, agar tidak sekadar mengulangi kesalahan masa lalu. Sebab, masyarakat masih ingat beberapa saat setelah menjabat Gubernur NTB, Harun Al Rasyid pernah membentuk tim serupa yang ternyata tidak efektif dan tidak ketahuan sejauhmana hasil kerjanya." 

Sebagian Mantan Anggota Dewan Tolak Kembalikan Kerugian Negara

"Koordinator Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB,  Ervyn Kaffah berpendapat, sikap para mantan anggota Dewan tersebut dinilainya wajar. Karena sejak awal, sudah ada “stempel” yang diberikan kepada mantan politisi Udayana itu, bahwa mereka bersalah dan harus mengembalikan uang yang keluar secara inprosedural. “Stempel bersalah itu mereka dapatkan dari surat penagihan kerugian negara yang dilayangkan Kejaksaan,” kata Ervyn.  Diperkirakannya, sudah ada ketakutan dari objek yang ditagih karena kekhawatiran ada proses hukum jika ada pengembalian".

KARYAWAN NSS KEMBALI DATANGI DPRD NTB

"Koordinator Somasi NTB, Ervyn Kaffah menyatakan heran perusahaan bereputasi internasional sekelas ASTRA bisa menunjuk dealer atau penyalur seperti PT. NSS yang tidak fair dan mengabaikan perundangan  dalam menjalankan bisnisnya."