Deklarasi 100 Tokoh Menolak Pengesahan RUU Rahasia Negara

Rabu, 16 September 2009 03:06:28

Saat ini DPR dan Pemerintah sedang berusaha mempercepat pengesahan UU Rahasia Negara. Dari beberapa segi, RUU Rahasia Negara memberikan ancaman terhadap pelembagaan demokrasi, good governance, kebebasan informasi dan kebebasan pers di Indonesia. Batasan kerahasiaan negara terlalu luas, tidak benar-benar terbatas untuk melindungi informasi strategis pertahanan dan keamanan, namun juga cenderung untuk melindungi rahasia birokrasi dan rahasia politik. RUU Rahasia Negara menegasikan hak publik atas informasi, hak warga negara untuk mengontrol pemerintahaan dan proses power check and balances. Bobot persoalan dalam RUU Rahasia Negara tidak seimbang dengan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan legislasinya.


Untuk menyelamatkan pelembagaan good governance di Indonesia, untuk tetap mempertahankan Indonesia sebagai salah-satu negara terdepan dalam demokratisasi di kawasan Asia, Kami masyarakat sipil:

Graft courts in regions vital: NGOs

The Jakarta Post, Jakarta | | Wed, March 08 2006, 7:50 AM 

""There is a very large gap between what is promoted in the capital and what is actually happening in the provinces,"" West Nusa Tenggara coalition head Ervyn Kaffah said.

""SBY's shock therapy on corruption in Jakarta is also only happening in Jakarta,"" Kaffah said.



The Jakarta Post, Jakarta
The government should take the fight against graft to the regions where malfeasance is still widespread among officials, the National Coalition of NGOs against Corruption says.

The activists called for the government to establish an anticorruption court in each province, saying regional courts could not be trusted to deliver proper verdicts free from political interference.

So far, the Corruption Eradication Commission (KPK) has only one court in Jakarta, while the majority of corruption cases have come from outside the city.