Mataram (Suara NTB) –
Sejumlah daerah dengan kepala
daerah yang baru dilantik, memiliki pekerjaan rumah ekstra untuk menekan
belanja pegawai mereka. Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Kota Bima, Kota Mataram
serta Kabupaten Dompu memiliki rasio belanja pegawai diatas 60 persen terhadap
total belanja daerah.
Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah,
Jumat kemarin menyebutkan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Bima
memiliki rasio belanja pegawai tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI yang diolah FITRA, pada 2015,
kabupaten di ujung timur NTB ini mencatatkan rasio belanja pegawai yang
mencapai 64,1 persen dari total belanja daerah.
Di posisi kedua, Kabupaten Lombok
Tengah dengan rasio belanja pegawai mencapai 63,9 persen dari total belanja
daerah mereka. Kota Bima berada di tempat ketiga dengan rasio belanja pegawai
63,2 persen. Kota Mataram ada di posisi ke empat dengan rasio belanja pegawai
62,7 persen dan Dompu berada di tempat ke lima dengan 60,8 persen rasio belanja
pegawai.
“Mereka bisa digolongkan daerah
bangkrut karena sebagian besar anggaran dihabiskan untuk belanja pegawai
sementara kue pembangunan yang diterima public hanya sisa-sisanya saja,” sebut
Ervyn. Kecuali Kota Bima, daerah-daerah dengan belanja pegawai terbesar itu,
baru saja memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah baru.
