Kepala Daerah Baru Diminta Perhatikan Belanja Pegawai

Mataram (Suara NTB) –

Sejumlah daerah dengan kepala daerah yang baru dilantik, memiliki pekerjaan rumah ekstra untuk menekan belanja pegawai mereka. Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Kota Bima, Kota Mataram serta Kabupaten Dompu memiliki rasio belanja pegawai diatas 60 persen terhadap total belanja daerah.

Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah, Jumat kemarin menyebutkan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Bima memiliki rasio belanja pegawai tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI yang diolah FITRA, pada 2015, kabupaten di ujung timur NTB ini mencatatkan rasio belanja pegawai yang mencapai 64,1 persen dari total belanja daerah.

Di posisi kedua, Kabupaten Lombok Tengah dengan rasio belanja pegawai mencapai 63,9 persen dari total belanja daerah mereka. Kota Bima berada di tempat ketiga dengan rasio belanja pegawai 63,2 persen. Kota Mataram ada di posisi ke empat dengan rasio belanja pegawai 62,7 persen dan Dompu berada di tempat ke lima dengan 60,8 persen rasio belanja pegawai.

“Mereka bisa digolongkan daerah bangkrut karena sebagian besar anggaran dihabiskan untuk belanja pegawai sementara kue pembangunan yang diterima public hanya sisa-sisanya saja,” sebut Ervyn. Kecuali Kota Bima, daerah-daerah dengan belanja pegawai terbesar itu, baru saja memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah baru.

Gubernur Pastikan Ganti Kepala SKPD "Loyo"

SUARA NTB
Jumat, 17/10/14

Silaq akses via:
http://www.suarantb.com/2014/10/17/wilayah/Mataram/detil3.html


lihat juga berita terkait:
http://www.suarantb.com/2014/10/04/wilayah/Mataram/detil4.html

http://www.suarantb.com/2014/12/03/wilayah/Mataram/detil4.html

http://www.suarantb.com/2014/12/09/wilayah/Mataram/detil4.html

http://dutaselaparang.com/?p=852

 

FITRA NTB: 10 SKPD Pemprov Lamban Ajukan Lelang

Tanggapi Wakil Ketua DPRD NTB; Ervyn Kaffah: Kita Perlu Obyektif Menilai Masalah

Ditulis oleh Dzikran Fakih
Senin 25 May 2015 jam 14 : 27

 LOMBOKita - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai, sampai Mei 2015 ini, atau memasuki Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2015, terdapat 10 SKPD yang lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB.

Sebelumnya, akhir April lalu, FITRA NTB mencatat ada 12 SKPD yang sangat lamban mengajukan lelang. Meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relatif minim.  Hal ini menunjukkan bahwa terapi dari atasan langsung berupa pemanggilan dan  peringatan, serta Rapat Pimpinan oleh Pimpinan Daerah belum menunjukkan hasil signifikan.

Menurut Sekretaris Jenderal FITRA NTB , Ervyn Kaffah,  kondisi keterlambatan mengajukan lelang bukan hanya terjadi pada Dinas-dinas yang mengawal Program Unggulan, namun juga terjadi pada sejumlah SKPD lainnya, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar.  Di sisi lain, meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relative minim.

Realisasi Anggaran Triwulan Pertama Pemprov Tak Capai Target

Komisi I DPRD Salahkan Mutasi Gubernur

POS BALI, 11 May 2015

“Kami sarankan, perlu ada identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,” tegas Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, saat dihubungi Pos Bali, Sabtu sore (9/5).


MATARAM, Pos Bali – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Rumaksi SJ SH, menduga lambatnya realisasi fisik dan keuangan semua SKPD Pemprov pada triwulan pertama saat ini dipicu pelaksanaan mutasi pejabat eselon II Pemprov yang tidak tepat waktu.  Sehingga, pejabat baru tersebut sebagian besar masih banyak yang melakukan penyesuaian dengan suasana kantor serta staf mereka. Pelaksanan mutasi yang dilakukan Gubernur malah saat anggaran SKPD tersebut tengah berjalan alias telah diketok oleh pihak DPRD NTB.

Ada SKPD “Zona Merah” Gubernur Diminta Ambil Tindakan

GLOBAL FM-12 Juni 2014

Menurut Ervyn, system pengendalian yang bagus, komposisi ideal jumlah kegiatan yang berada pada zona biru, zona kuning dan zona merah itu pada posisi 60:30:10. 

“Yang 60% zona biru itu tinggal dilaksanakan kembali oleh staf. Yang 30% zona kuning perlu terus mendapat pantauan dari atasan. Nah yang 10% zone merah itu perlu intervensi atasan langsung. Artinya untuk yang zone merah ini atasan langsung turun tangan mencari tahu masalahnya, dan membantu menyelesaikannya” katanya.

 Mataram (Global FM Lombok)-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengapresiasi langkah gubernur NTB yang melakukan rapat pimpinan (rapim) untuk mengevaluasi realisasi APBD NTB pada pertengahan Juni. Artinya ada langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II 2014 berakhir. Namun tindak lanjut dari mencuatnya daftar SKPD dengan realisasi anggaran yang berada di “zona merah” masih dinantikan.

Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah dalam rilisnya yang diterima Global FM Lombok mengatakan, terhadap masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik APBD NTB jelang akhir triwulan II ini harus benar-benar menjadi perhatian jajaran Pemprov NTB untuk segera diambil tindakan.

Ngobrol Bareng Pemuda : Setahun Kepemimpinan TGB-Amin, mau dibawa kemana NTB?

Para Pembicara Ngobrol Bareng Pemuda: Sulhan Muchlis Ibrahim, DR. Iwan Harsono, dan Ervyn Kaffah

 Rabu, 01 Oktober 2014 00:53

MATARAM, MATARAMNEWS.co.id - Mengupas satu tahun kepemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH M Zainul Maji dan HM Amin (TGB-AMIN), mau dibawa kemana NTB?. Inilah tema diskusi yang dikemas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB dalam "Ngobrol Bareng Pemuda".

Kegiatan Ngobrol Bareng Pemuda ini dihadiri pembicara sekaligus sebagai narasumber seperti, Ketua KNPI NTB, Sulhan, Akademisi, DR Iwan Suharsono dan Koordinator Fitra NTB, Ervyn Kaffah. Sedangkan pihak eksekutif yang diundang panitia tidak ada satupun hadir.