DPR Didesak Segera Merevisi Undang-Undang Komisi Yudisial

Rabu, 30 Agustus 2006 | 13:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah akademisi, praktisi praktisi hukum, dan pemerhati masalah hukum, yang menamakan diri Forum Masyarakat untuk Peradilan Bersih, mendesak DPR merevisi Undang-undang Komisi Yudisial. Mereka mengaku prihatin dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materiil aturan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

"Mahakamah Konstutusi telah menghambat reformasi hukum," kata Ketua Forum Ervyn Kaffah di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (30/8).

Calon Hakim Dituntut Mampu Mengangkat Wibawa MK

"Kami sudah melaporkan hasil investigasi kami terhadap track-record calon hakim agung yang dulunya menjabat di PN dan PT ke KY dan MA, sekali pun kami tak percaya MA akan memperhatikan atau menindaklanjutinya, ungkapnya.

Lebih lanjut, Ervyn mendesak DPR agar pro-aktif mendukung pemberantasan mafia peradilan dan melawan praktek korupsi baik di nasional mau pun di daerah."

POSKO PEMANTAUAN PERADILAN NTB DIDEKLARASIKAN

www.lomboknews.com
Saturday, 14 November 2009 - Hukum


Silakan akses via: http://lomboknews.com/?p=2339