DPR Didesak Segera Merevisi Undang-Undang Komisi Yudisial

Rabu, 30 Agustus 2006 | 13:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah akademisi, praktisi praktisi hukum, dan pemerhati masalah hukum, yang menamakan diri Forum Masyarakat untuk Peradilan Bersih, mendesak DPR merevisi Undang-undang Komisi Yudisial. Mereka mengaku prihatin dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materiil aturan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

"Mahakamah Konstutusi telah menghambat reformasi hukum," kata Ketua Forum Ervyn Kaffah di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (30/8).

Posko Pemantau Peradilan di NTB Dideklarasikan

Sabtu, 14 November 2009 | 13:24 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram - Aktivis lembaga swadaya masyarakat di Mataram mendeklarasikan Posko Pemantauan Peradilan Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (14/11) siang. Deklarasi dibacakan eks-narapidana perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, Dwi Safitri.

Deklarasi dihadiri oleh 50 orang aktivis ditambah dosen IAIN Mataram Sri Banun yang juga ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NTB dan dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr.Anang Husni. Deklarasi Anti-Mafia Kasus dibacakan eks-narapidana perempuan Dwi Safitri yang menjadi korban peradilan di Mataram. Dwi membacakan deklarasi setelah orasi Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini (Koordinator Koalisi Pondok Pesanren Anti Korupsi), Kongso Sukoco (Ketua Dewan Kesenian NTB), dan Adhar Hakim (wartawan).