KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK)
berencana membuka perwakilan di daerah untuk mempermudah menangani
laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di daerah. Saat ini,
Mataram, Nusa Tenggara Barat, termasuk satu dari lima regional yang
sedang dipertimbangkan.
Koordinator Badan Pekerja Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Ervyn Kaffah SH mengatakan, KPK diharapkan memilih Mataram sebagai wilayah untuk membuka perwakilannya. Selain karena letak geografis NTB yang tepat di tengah Bali dan NTT, sejumlah kasus korupsi di NTB juga perlu mendapat penanganan cepat dari lembaga pemberantas korupsi itu.
Koordinator Badan Pekerja Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Ervyn Kaffah SH mengatakan, KPK diharapkan memilih Mataram sebagai wilayah untuk membuka perwakilannya. Selain karena letak geografis NTB yang tepat di tengah Bali dan NTT, sejumlah kasus korupsi di NTB juga perlu mendapat penanganan cepat dari lembaga pemberantas korupsi itu.
