Kebiasaan Lama Akan Berulang

Mataram (Suara NTB)

SEKRETARIS Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, menilai laju realisasi Belanja Modal Pemprov NTB tahun ini mengalami perbaikan 0,82 persen dibanding empat tahun sebelumnya. Namun, tren positif ini jelas tidak cukup signifikan. Tren ini dianggap tidak akan cukup untuk menghentikan berulangnya kebiasaan menggeber belanja program di akhir tahun anggaran. Pendapat tersebut disampaikan Ervyn dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (5/8) kemarin.  “Tren kenaikan tersebut belum mampu menjawab problem klasik Pemprov NTB yakni menumpuknya  belanja program pada akhir tahun, yang umumnya dikebut pada triwulan terakhir,” ujar Ervyn.

Jangan Hanya Teguran

Gerindra Soroti Anggotanya yang Rapat di Hotel

Posted By: Redaksi Lombok poston: 04 Agustus 2016In: Headline, Politika 

MATARAM – Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB H Hamja berang mendengar ada anggotanya yang ikut rapat di hotel. Dia akan memanggil dan memberikan peringatan lisan kepada para anggotanya tersebut.

Punya Gedung Sendiri, DPRD NTB Malah Rapat di Hotel

FITRA NTB Kritik Pembahasan KUA-PPAS APBDP 2016

Posted By: Redaksi Lombok poston: 03 Agustus 2016In: Headline, Politik

MATARAM – Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB Ervin Kaffah mendorong Pemprov dan DPRD melakukan konsultasi publik. Ini terkait pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2016.

Menurut dia, konsultasi publik itulah yang menyebabkan NTB memperoleh nilai rendah dalam Indeks Keterbukaan Anggaran.

Fitra: Revisi RPJMD NTB Masih Dimungkinkan

NTB - Pilihan Editor 10 Agustus 2016 18:55 redaksi

Mataram (suarantb.com) – Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah menilai, revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2013-2018 masih dimungkinkan sejauh yang menjadi revisi menyangkut arah kebijakan dan strategi mencapai target dari program-program yang sudah ada saat ini.

Sedangkan untuk capaian target, yang merupakan implementasi janji politik pemerintahan terpilih, menjadi pengecualian. Karena capaian target merupakan janji politik pemerintah terpilih kepada masyarakat. “Yang boleh direvisi adalah strategi bagaimana mencapai target-target itu. Ada cara-cara berbeda yang bisa dikerjakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi suarantb.com, Rabu, 10 Agustus 2016.

Peluang Korupsi Dana Reses

Date: Senin, 29 Februari 2016

in: Headline, Indeks, pelanggan, Suara, Suara Mataram, Suara Nusantara, Suara Pulau Lombok, Suara Pulau Sumbawa, Tokoh

Elemen masyarakat dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) NTB melaporkan dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban reses yang terindikasi dilakukan Ahmad Yadiansyah, S.Sos, anggota DPRD NTB. Dalam berkas tersebut, GMAK yang diketuai M. Syahrul Mubarak membeberkan data-data dugaan manipulasi yang diduga dilakukan Ahmad Yadiansah, anggota Dewan daerah pemilihan (Dapil) 4 ( Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu).
DALAM laporan itu, GMAK melampirkan surat pernyataan dari sejumlah warga yang menarik tanda tangannya dalam dokumen pertanggungjawaban reses yang dibuat Yadi. Meski hanya beberapa warga yang menarik dukungannya, namun laporan itu tak urung memantik dugaan ada permainan dalam penggunaan dana reses itu.

Serapan Anggaran Pemprov NTB, Belum ada Kemajuan

MATARAM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lagi dihujani kritikan terkait kemampuan membelanjakan anggaran. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menyebut, daerah ini belum juga belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, serapan anggaran masih saja seret.

“Kita lihat masih kayak dulu-dulu. Belum ada kemajuan,” kritik Sekretaris Jenderal FITRA NTB Ervyn Kaffah, kemarin (19/4).

Berhenti Remehkan Persoalan Serapan Anggaran

Mataram (Suara NTB) –

Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, mengingatkan aparatur pengelola APBN dan APBD di NTB untuk behenti menganggap remeh persoalan serapan anggaran. Pembenahan terhadap buruknya kinerja anggaran harus segera menjadi prioritas tahun ini.

Pandangan itu disampaikan Ervyn saat dikonfirmasi menyangkut kinerja serapan APBN di NTB yang masih belum beres sepanjang tahun 2015 lalu.

Tiap Kuartal, Sekitar Rp 1,7 Triliun Dana APBD Mengendap

Mataram (Suara NTB) –

Secara umum, kemampuan  pemerintah daerah se-NTB dalam menyerap anggaran dinilai masih rendah. Masalahnya bukan pada tidak tersedianya anggaran,  tata kelolanya yang masih lemah, khususnya soal pengendalian realisasi belanja.

Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, menyimpulkan hal itu setelah memaparkan data-data berbasis realisasi pendapatan dan belanja tiga tahun terakhir (tahun 2012, 2013, 2014). Menurutnya, data realisasi pada tiga tahun terakhir itu menunjukkan bahwa umumnya semua Pemda tidak siap  belanja. Padahal, dari sisi pendapatan dana telah tersedia. “Hal ini berakibat setiap kuartal anggaran, jumlah dana Pemerintah yang mengendap di kas daerah dan giro bank milik Pemda mencapai Rp. 1,5 sampai Rp 2 triliun,” sebutnya.

Kepala Daerah Baru Diminta Perhatikan Belanja Pegawai

Mataram (Suara NTB) –

Sejumlah daerah dengan kepala daerah yang baru dilantik, memiliki pekerjaan rumah ekstra untuk menekan belanja pegawai mereka. Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Kota Bima, Kota Mataram serta Kabupaten Dompu memiliki rasio belanja pegawai diatas 60 persen terhadap total belanja daerah.

Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah, Jumat kemarin menyebutkan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Bima memiliki rasio belanja pegawai tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI yang diolah FITRA, pada 2015, kabupaten di ujung timur NTB ini mencatatkan rasio belanja pegawai yang mencapai 64,1 persen dari total belanja daerah.

Di posisi kedua, Kabupaten Lombok Tengah dengan rasio belanja pegawai mencapai 63,9 persen dari total belanja daerah mereka. Kota Bima berada di tempat ketiga dengan rasio belanja pegawai 63,2 persen. Kota Mataram ada di posisi ke empat dengan rasio belanja pegawai 62,7 persen dan Dompu berada di tempat ke lima dengan 60,8 persen rasio belanja pegawai.

“Mereka bisa digolongkan daerah bangkrut karena sebagian besar anggaran dihabiskan untuk belanja pegawai sementara kue pembangunan yang diterima public hanya sisa-sisanya saja,” sebut Ervyn. Kecuali Kota Bima, daerah-daerah dengan belanja pegawai terbesar itu, baru saja memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah baru.