Friday, 30 November 2012 23:23
“Untuk Kota Bima masih relatif karena masalah pada periode sebelumnya yang belum diselesaikan. Untuk Kabupaten Bima relatif bagus,” ujarnya.
Ervyn menjelaskan, sebenarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya sifatnya administratif. Belum menjamin jika pengelolaan keuangan benar-benar baik.
“Untuk Kota Bima masih relatif karena masalah pada periode sebelumnya yang belum diselesaikan. Untuk Kabupaten Bima relatif bagus,” ujarnya.
Ervyn menjelaskan, sebenarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya sifatnya administratif. Belum menjamin jika pengelolaan keuangan benar-benar baik.
Kota Bima, Bimakini.com.-Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia mengungkapkan potensi nilai kerugian Negara/Daerah
di Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp67.100.260.000 dengan total
3.408 kasus. Dari jumlah itu, Kota Bima menempati urutan pertama sesuai
data IHPS semester I tahun 2012.
Sumber dari FITRA NTB, dari IHPS Semester I BPK RI Oktober 2012, jumlah potensi kerugian negara atau daerah Kota Bima senilai 25.480.330.000 dengan 292 kasus.
Jumlah itu disusul Provinsi NTB senilai 9.956.320.00 dengan 636 kasus. Kabupaten Lombok Barat 8.340.590.000 dengan 381 kasus. Kabupaten Lombok Tengah 7.104.830.000 dengan 400 kasus. Kabupaten Dompu 6.853.660.000 dengan 273 kasus.
Selanjutnya, Kabupaten Lombok Timur 2.836.670.000 dengan 330 kasus. Kabupaten Sumbawa 2.611.410.000 dengan 167 kasus. Kabupaten Lombok Utara 1.334.590.000 dengan 113 kasus. Kabupaten Sumbawa Barat 1.097.870.000 dengan 281 kasus. Kota Mataram 1.007.940.000 dengan 422 kasus. Kabupaten Bima 475.950.000 dengan 113 kasus.
Data yang menyebutkan sumbernya dari FITRA NTB, bahkan telah beredar pada jejaring sosial dan menjadi bahan perbincangan. Banyak pihak mengaku kaget terhadap paparan data tersebut.
Direktur FITRA NTB, Ervyn Kaffah, kepada Bimakini.com melalui telepon seluler, membenarkan jika data tersebut dikeluarkan oleh pihaknya berdasarkan hasil olahan data BPK. Namun, data potensi kerugian negara tersebut berdasarkan akumulasi sejak tahun 2003 hingga saat ini.
Untuk Kota Bima, kata dia, masih berada pada posisi teratas, karena masih banyak persoalan sebelumnya yang belum dituntaskan hingga saat ini. Akibatnya, Kota Bima masih berada pada posisi teratas, disusul Provinsi NTB dan daerah lainnya.
Khusus Kabupaten Bima dinilainya memiliki trend bagus dalam pengelolaan keuangan. “Untuk Kota Bima masih relatif karena masalah pada periode sebelumnya yang belum diselesaikan. Untuk Kabupaten Bima relatif bagus,” ujarnya.
Ervyn menjelaskan, sebenarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya sifatnya administratif. Belum menjamin jika pengelolaan keuangan benar-benar baik. (BE.16)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar