Ibarat Telur dan Ayam...
Rabu, 30 Juni 2010 | 03:37 WIB
Oleh Khaerul
Anwar dan Edna C Pattisina
Gubernur NTB yang lalu HL Srinata yang terkait
kasus korupsi APBD NTB akan dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung,
tetapi terus ditunda karena alasan kesehatan. Ervyn Kaffah dari LSM Somasi,
misalnya, melihat sosok Gubernur NTB TGH M Zainul Madji cukup terbuka dan maju
pikirannya. ”Tapi, karena dia merangkap TGH (tuanku guru), orang jadi takut
mengkritisi,” kata Ervyn.
Baik tokoh bangsawan maupun agama masih memainkan
otoritas primordial dalam pilkada. Padahal, pilkada diharapkan mampu
memfasilitasi rakyat untuk memilih seobyektif mungkin calon-calon yang ada
sesuai dengan visi-misinya.
Namun, yang terjadi adalah pertimbangan
primordial dan mengandalkan figur. Menurut Ervyn, ini yang harus diubah karena
sering kali figur itu tidak berkualitas. Kedua, ketika figur itu berkualitas,
ia terikat secara primordial kepada lingkaran pengaruh yang ada di sekitarnya.
”Akibatnya, program tidak ada yang beres, proyek-proyek ditentukan sendiri oleh
orang-orang itu untuk kalangan mereka,” kata Ervyn.
KOMPAS.
Dua pemuda itu duduk tertunduk. Mereka tak berani
menatap lawan bicaranya. Sekali dua kali, mereka menggeleng kalau ditanya. Yang
berbadan kecil, Nas, berumur 24 tahun, sedikit lebih cerewet. Pemuda yang
sehari-hari bekerja di penggilingan padi itu bercerita kalau dia lulusan STM
bagian otomotif. ”Tidak ada kerja di tempat lain, terpaksa bantu orangtua di
penggilingan,” katanya.
Yang lebih jangkung, setelah dibujuk-bujuk,
akhirnya menyebutkan namanya, Yani. Itu pun dengan lirih, nyaris tak terdengar.
Ia baru setahun lulus SMA dan sekarang bekerja sebagai buruh angkut di
Pelabuhan Bima.
Dua-duanya punya cita-cita. Nas ingin jadi polisi
dan Yani ingin jadi pengacara. Sayangnya, cita-cita keduanya harus terhenti
sementara. Kamis (10/6), mereka baru saja ditetapkan sebagai tersangka
perusakan dan pembakaran Kantor DPD Golkar Kabupaten Bima.
Senin (7/6), tercatat ada enam pemilu kepala
daerah (pilkada) di Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Kota Mataram, Kabupaten
Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan
Kabupaten Lombok Utara. Polri telah siaga dengan mendatangkan pasukan Brimob
dari Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ada dua kabupaten yang diwaspadai, yaitu
Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah. Dua daerah ini ”langganan” konflik.
Pada hari pemilihan, sekitar pukul 20.00 di Bima,
massa yang tadinya berkumpul di depan rumah seorang calon, bergerak dan mulai
melempari rumah seseorang yang diduga anggota salah satu tim sukses. Setelah
menyerang Kantor KPU Bima dan melawan polisi dengan parang dan tombak, 200-300
orang bergerak ke Gedung DPD II Partai Golkar. Mereka membakar gedung itu
beserta sebuah mobil yang diparkir di depannya.
Kekacauan di Bima sudah bisa diperkirakan. Malam
sebelum pilkada diadakan, massa dari calon yang sama, yaitu pasangan Zainul
Arifin-Usman, telah mendatangi Kantor KPU. Mereka menduga, terjadi kecurangan
berkaitan dengan surat suara yang sudah dicoblos gara-gara ada kotak suara yang
disimpan di rumah oknum kepala desa. Hingga pukul 24.00, massa mengepung Kantor
KPU Bima dan sempat melempari kaca pintu depan dengan batu dan kursi.
”Saya sudah berusaha jelaskan, surat suara itu
jumlahnya pas. Kalau sudah ada yang dicoblos, pas hari pemilihan pasti
ketahuan,” kata Nursusilawati dari Divisi Sosialisasi KPU yang sempat dilempar
botol berisi batu.
Pilkada di Kabupaten Bima yang dimenangi Ferry
Zulkarnain-Syafruddin HM Noor berbuntut panjang. Berhari-hari unjuk rasa massa
di Bima menolak pemilu yang disebut mereka curang itu. Isu-isu domestik,
seperti ijazah yang tidak jelas asalnya sampai tentang hubungan gelap, anak di
luar nikah, menjadi komoditas yang diorasikan saat demonstrasi.
Eskalasi konflik pada tataran akar rumput di Bima
menguat seiring dengan pelaksanaan pilkada yang langsung dengan sistem
proporsional terbuka. Isu yang diembuskan lawan politik biasanya menyerang
personalitas, mengembuskan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),
serta pencemaran nama baik. Demokrasi yang sejatinya adalah pergantian
kekuasaan secara damai malah mengkhianati dirinya sendiri dengan adanya konflik
horizontal yang terjadi.
”Ah, untuk apa, siapa pun yang menang, paling
bagi-bagi proyek ke kalangan mereka saja,” kata Jamal, pengusaha angkutan di
Mataram.
Angka partisipasi di Kota Mataram hanya sekitar
40 persen dari total 277.449 warga yang tercantum dalam daftar pemilih tetap
(DPT). Pilkada di NTB berlangsung relatif lancar dengan beberapa dinamika. Di
Kota Mataram, ada saksi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang
mengenakan kaus bergambar calon yang didukungnya. Ada juga pemilih yang nyaris
dipukuli massa di Dompu, Sumbawa, karena mencoblos dua kali gara-gara namanya
ada di dua TPS.
Di Kabupaten Lombok Tengah, peserta pilkada ada
sembilan pasang calon, akibatnya harus diadakan pemilu ulang karena tidak ada
calon yang mendapat suara di atas 30 persen.
Dalam konferensi pers hitung cepat yang diadakan
Lingkaran Survei Indoneia dan Konsultan Citra Indonesia, Senin (7/6) di
Mataram, Lombok, disebutkan, suara terbanyak diperoleh calon TGH Gede Sakti dan
Ilyas Munir. Masyarakat rupanya kecewa dengan calon petahana (incumbent)
sehingga para pemilih beralih kepada sosok yang muda dan dengan rekam jejak
bersih dengan slogan perubahan. Adanya latar belakang garis keturunan dengan
pendiri Nahdlatul Wathon, organisasi masyarakat terbesar di Lombok, menguatkan
posisi kandidat.
Kedewasaan berpolitik masyarakat yang masih dalam
proses itu berdampingan dengan perangkat pemilu yang juga masih tertatih-tatih.
Nursusilawati bercerita, betapa ia bingung karena data yang tidak cocok antara
daftar pemilih yang memilih dan surat suara yang dicoblos. Jumlahnya memang
tidak banyak, hanya puluhan. Namun, dalam situasi yang sensitif, hal ini bisa
menjadi komoditas politik.
Demokrasi primordial
Proses demokrasi yang masih belajar ini kerap
menghasilkan pemimpin yang mengandalkan ikatan primordial dan agama. Tidak
heran, para pemimpin terpilih masih didominasi Tuanku Guru Haji (TGH) yang
merupakan tokoh agama dan Haji Lalu (HL) yang merupakan keluarga bangsawan.
Gubernur NTB yang lalu HL Srinata yang terkait
kasus korupsi APBD NTB akan dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung,
tetapi terus ditunda karena alasan kesehatan. Ervyn Kaffah dari LSM Somasi,
misalnya, melihat sosok Gubernur NTB TGH M Zainul Madji cukup terbuka dan maju
pikirannya. ”Tapi, karena dia merangkap TGH (tuanku guru), orang jadi takut
mengkritisi,” kata Ervyn.
Baik tokoh bangsawan maupun agama masih memainkan
otoritas primordial dalam pilkada. Padahal, pilkada diharapkan mampu
memfasilitasi rakyat untuk memilih seobyektif mungkin calon-calon yang ada
sesuai dengan visi-misinya.
Namun, yang terjadi adalah pertimbangan
primordial dan mengandalkan figur. Menurut Ervyn, ini yang harus diubah karena
sering kali figur itu tidak berkualitas. Kedua, ketika figur itu berkualitas,
ia terikat secara primordial kepada lingkaran pengaruh yang ada di sekitarnya.
”Akibatnya, program tidak ada yang beres, proyek-proyek ditentukan sendiri oleh
orang-orang itu untuk kalangan mereka,” kata Ervyn.
Ekonomi dan demokrasi memang ibarat telur dan
ayam. Mana yang duluan? Di tataran elite terjadi mobilitas kelompok atas nama
demokrasi yang ujungnya untuk bagi-bagi proyek. Di akar rumput, para pemuda,
seperti Nas dan Yani, demokrasi menjadi pepesan kosong untuk perut lapar karena
yang mereka butuhkan adalah lapangan pekerjaan dan masa depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar