MK Dinilai Lakukan Tirani Konstitusi, Aktivis Datangi DPD

Rabu, 30/08/2006 12:50 WIB
Nurfajri Budi Nugroho - detikNews

Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas kewenangan Komisi Yudisial (KY) dinilai sebagi bentuk tirani konstitusi. Keputusan tersebut juga dianggap sebagai bentuk arogansi dari hakim konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Forum Masyarakat untuk Peradilan Bersih (FMPB) Ervyn Kaffah saat menemui Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2006). "Ini bentuk pelanggaran terhadap konstitusi pasal 24b," cetus Ervyn.

Posko Pemantau Peradilan di NTB Dideklarasikan

Sabtu, 14 November 2009 | 13:24 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram - Aktivis lembaga swadaya masyarakat di Mataram mendeklarasikan Posko Pemantauan Peradilan Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (14/11) siang. Deklarasi dibacakan eks-narapidana perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, Dwi Safitri.

Deklarasi dihadiri oleh 50 orang aktivis ditambah dosen IAIN Mataram Sri Banun yang juga ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NTB dan dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr.Anang Husni. Deklarasi Anti-Mafia Kasus dibacakan eks-narapidana perempuan Dwi Safitri yang menjadi korban peradilan di Mataram. Dwi membacakan deklarasi setelah orasi Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini (Koordinator Koalisi Pondok Pesanren Anti Korupsi), Kongso Sukoco (Ketua Dewan Kesenian NTB), dan Adhar Hakim (wartawan).