Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi NTB Tolak Revisi UU KPK

MATARAM --- Puluhan aktivis koalisi masyarakat sipil anti korupsi Nusa Tenggara Barat mengecam dan menyatakan penolakan keras terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hendak melakukan revisi Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 tahun 2002.

Pernyataan tersebut disampaikan puluhan perwakilan aktivis dan pegiat anti korupsi di acara konferensi pers yang digelar menanggap inisiatif DPR yang hendak membatasi kewenangan KPK melalui revisi sejumlah pasal.

Mayoritas Keluarga Tanpa Buku Nikah

TANJUNG – Pemetaan sosial yang digelar Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) dan Lembaga non Pemerintah Satunama di Lombok Utara menemukan, mayoritas pasangan hidup belum memiliki buku nikah.

Bahkan, ada di antara mereka yang sudah menikah puluhan tahun. Namun, saat ini masih belum tercatat secara resmi dan mengantongi buku nikah.

“Kita menemukan kesadaran dan informasi terkait pentingnya buku nikah,” tandas Badan Pekerja SOMASI NTB, Ervin Kaffah, dalam workshop di Tanjung, kemarin (2/10).

Dari Diskusi Terbatas ‘’Suara NTB’’ (2-Habis)

Butuh Kerja Keras untuk Tumbuhkan Semangat Wirausaha

Date: Senin, 14 September 2015

in: Headline, Indeks, pelanggan, Suara, Suara Mataram, Suara Nusantara, Suara Pulau Lombok, Suara Pulau Sumbawa, Tokoh

 

 

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah menegaskan, kinerja serapan APBN maupun APBD seharusnya digenjot. Dengan demikian, pelambatan ekonomi bisa diimbangi oleh belanja pemerintah yang terjaga sepanjang tahun. Kenyataannya, di tengah situasi ekonomi yang melambat, justru serapan anggaran pemerintah pusat dan daerah cenderung menumpuk di akhir tahun. Pemda seolah tak memiliki prioritas dalam mengeksekusi anggaran terutama program-program SKPD yang diharapkan dapat mengungkit perekonomian masyarakat.................................................

APBD-Perubahan 2015, Angka Kemiskinan Meningkat, Anggaran Dewan Ikut Naik

  ‘’Saya kira ini harus ada penjelasan yang memadai, apa yang menyebabkannya dan kenapa bisa terjadi peningkatan itu,’’ ujar Ervyn.
Sementara jika dilihat efektivitas reses Dewan belum cukup memuaskan karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat dikonkretkan dalam bentuk kebijakan. Hal tersebut terjadi menurut Ervyn karena Dewan tidak memiliki sistem akuntabilitas yang jelas.
Ervyn berpendapat, selama ini reses yang dilakukan Dewan belum memiliki sistem akuntabilitas yang jelas. Akibatnya, masyarakat tak bisa mengukur tingkat efektivitas reses yang dilakukan. Apakah aspirasi masyarakat yang diserap dalam reses tersebut sudah diakomodir atau tidak, masyarakat pun kerap kali tidak mengetahuinya karena tidak didukung oleh sistem akuntabilitas.

 
Mataram (Suara NTB)-
Anggaran reses dan sejumlah komponen penunjang aktifitas DPRD Provinsi NTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada APBD Perubahan 2015. Peningkatan anggaran para wakil rakyat NTB ini mendapat sorotan karena terjadi di tengah angka kemiskinan di NTB yang meningkat.

Potret Pengelolaan APBD di NTB, Masih Sama, Besar Pasak daripada Tiang

“Sebagian besar uang negara justru terserap untuk belanja aparatur. Masyarakat hanya mendapatkan ‘remah’ saja,” ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervyn Kaffah mewakili tim penyusun Booklet tersebut, Selasa (6/10) kemarin.
 
Ervyn menilai, kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan. Padahal, di satu sisi, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Pengangguran, angka putus sekolah, kondisi infrastruktur yang buruk masih menjadi pemandangan umum saban tahun.............................................


Uang milik rakyat NTB lebih banyak dikeluarkan untuk membiayai aparatur pelaksana pekerjaan ketimbang pekerjaan itu sendiri. Fenomena besar pasak daripada tiang ini membuat sejumlah daerah berada dalam status miskin dari sisi anggaran.