Date:
Ervyn Kaffah: “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,’’
Mataram (Suara NTB)
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB kembali merilis, ada 12 SKPD yang sangat lamban dalam mengajukan lelang hingga 30 April 2015. Menanggapi hal itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menegaskan saat ini jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB sedang bekerja mengejar target-target yang telah ditetapkan.
‘’Kalau saya lagi bergerak ini. Kalau saya tidak ingin mendebat pandangan itu. Pokoknya barisan saya lagi bekerja. Bekerja terus sampai pada tingkat yang telah ditargetkan,” katanya ketika dikonfirmasi lambannya belasan SKPD dalam mengajukan lelang, Jumat (8/5) siang kemarin di Kantor Gubernur.
Dikatakan, awal pekan ini sudah dilakukan rapat pimpinan dengan mengundang seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dalam rangka mempercepat proses lelang dan penyerapan anggaran tahun 2015. Dalam rapat itu, seluruh Asisten Gubernur, baik Asisten I, Asisten II dan Asisten III diminta mengawal progres dan capaian serapan anggaran masing-masing SKPD yang menjadi koordinasi masing-masing.
Ditanya mengenai adanya pimpinan SKPD yang tak kompak dengan bawahannya dalam menjalankan program/kegiatan di SKPD, Nur tak menampiknya. Ia mengatakan hal itu pasti ada dalam sebuah organisasi. Namun, ia mengingatkan, jangan sampai hal itu menghambat tujuan organisasi.
‘’Pasti lah ada. Namanya manusia pasti ada kurang-kurang dikit. Yang penting tetap berada dalam satu organisasi, tujuannya sudah jelas menyelesaikan kinerjanya,’’ tandasnya.
Fitra NTB mencatat, dari total 27 SKPD Pemprov NTB yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai akhir April 2015, nilai lelang yang mereka ajukan masih di bawah 10 persen dari total proyek yang ditangani.
Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Jumat (8/5) kemarin menyarankan, para Asisten dan Sekretaris Daerah agar fokus mengidentifikasi masalah yang dihadapi SKPD-SKPD ini. Sekaligus ikut membantu mencari pemecahan masalah, karena 12 SKPD ini sudah sangat lamban. ‘’Perlu identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,’’ sarannya.
Berdasarkan trend pengadaan barang/jasa dua tahun terakhir, Ervyn berpandangan jajaran manager birokrasi Pemprov NTB sudah saatnya mulai mengembangkan sistem reward and punishment untuk staf, alih-alih sekadar peringatan dari atasan. Untuk tujuan itu perlu ada informasi akurat mengenai kinerja personal birokrasi yang tugasnya terkait lelang, seperti staf terkait lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala SKPD. “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,’’ terangnya.
Sampai akhir April 2015 ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE. Nilai lelang yang diajukan belum sampai 10 persen dari total proyek yang ditangani. SKPD-SKPD itu antara lain Dinas Pertanian & TPH dengan Kepala Dinas Ir. Mokhlis, MSi, Dinas Dikpora yang dipimpin Ir. Rosiady H. Sayuti, MSc. PhD, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSJP) dibawah dr. Elly Rosila Wijaya.
Bukan itu saja. Dari 12 SKPD tersebut bahkan ada 8 SKPD yang sama sekali belum mengajukan lelang satu proyek pun. Sebut saja Dinas Peternakan & Keswan yang dipimpin Ir. Budi Septiani, dengan total nilai lelang Rp. 10,002 miliar (11 paket) atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin pejabat baru L. Moh. Faozal S.Sos MSi (Rp. 5,288 miliar, 13 paket). Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Dinas Ir. Aminollah, MSi (Rp. 2,570 miliar, 4 paket), dan BPBD yang dipimpin Ir. Wedha Magma Ardhi, MT (Rp. 1,904 miliar, 4 paket). Sisanya, 4 SKPD lainnya dengan nilai pengadaan Rp. 1 miliar ke bawah yang hanya punya beban satu paket namun sampai bulan ke empat belum juga mengajukan lelang ke ULP.
Diluar 12 SKPD tersebut, meski kinerjanya masuk kategori sedang, namun karena jumlah nominal nilai lelangnya relatif besar disarankan mendapat perhatian khusus. Enam SKPD tersebut, yakni: RSUP (sisa lelang: Rp. 13,942 miliar/1 paket), Distamben (Rp. 12,132 miliar/6 paket), Dinas Perkebunan (Rp. 7, 091 miliar/7 paket), Dinas Kesehatan (Rp. 5,179/5 paket), Biro Umum (Rp. 2,826 miliar/8 paket), dan Diskop UMKM (Rp. 1,875 miliar/3 paket).
Menurut Fitra NTB, idealnya paling lambat pada akhir Mei setiap tahunnya semua proyek sudah selesai dilelang. Meski demikian dengan trend pencapaian kinerja lelang yang sedang berlangsung Pemprov NTB masih mungkin untuk menetapkan target bahwa pada Akhir Juni 2015 semua proyek lelang sudah harus ditandatangani kontraknya. “Masih mungkin untuk menargetkan pada Akhir Juni nanti semua proyek sudah tanda tangan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Syaratnya, segera ada tindakan yang jelas untuk membantu masalah yang dihadapi sejumlah SKPD yang lamban. Tentu saja ULP-LPSE pun perlu mendapat perhatian selama bulan Mei-Juni mengingat volume lelang yang akan numpuk pada bulan-bulan itu,” kata Ervyn Kaffah.
Ervyn mengkritik Kepala SKPD yang senang menunda-nunda pengajuan lelang karena berpikir waktu masih tersedia. Menurutnya, jika dapat dilaksanakan pada Bulan Februari atau Maret, untuk apa SKPD menunda pengajuan lelang sampai Mei atau Juni. Yang harus menjadi pertimbangan Kepala SKPD belum tentu proses lelang hingga pelaksanaan proyek berjalan mulus.
Lebih-lebih lagi, jika lelang baru selesai tengah tahun, hal itu selain berdampak terhadap makro-ekonomi daerah, secara riil berarti cukup lama mereka (warga) yang bergantung pada aktivitas perusahaan penyedia barang/jasa tidak bekerja atau libur. Lebih ironis lagi, selama enam bulan itu belanja gaji, tunjangan dan overhead SKPD terus dibayarkan tanpa penundaan. Hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat arahan Gubernur NTB bahwa seluruh pengerjaan proyek harus tuntas pada akhir November. Sebelumnya, Gubernur telah menegaskan bahwa tahun ini tidak boleh lagi ada proyek yang masih dikerjakan pada bulan Desember.
Tahun 2015 ini dengan jumlah pagu lelang Rp. 510 miliar Pemprov NTB melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode lelang melalui ULP-LPSE sebanyak 255 paket. Sisanya sebesar Rp. 720 miliar tidak dilelang. Volume anggaran dan jumlah paket lelang tahun ini lebih rendah dari tahun lalu karena pada tahun 2014, pagu lelang Pemprov NTB mencapai Rp. 568, 3 miliar sejumlah 325 paket. (nas)
Data SKPD Lamban Ajukan Lelang
Sumber: diolah dari data TV Monitor TEPPA NTB posisi 30 April 2015 (tersedia dalam www.biroap.ntbprov.go.id)
sumber berita: http://suarantb.co.id/20150508/belasan-skpd-lamban-ajukan-lelang-sekda-ntb-barisan-saya-sedang-bekerja-kejar-target.html
Lihat juga berita terkait: http://www.lombokpost.net/2015/serapan-anggaran-benar-benar-parah.html
Ervyn Kaffah: “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,’’
Mataram (Suara NTB)
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB kembali merilis, ada 12 SKPD yang sangat lamban dalam mengajukan lelang hingga 30 April 2015. Menanggapi hal itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menegaskan saat ini jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB sedang bekerja mengejar target-target yang telah ditetapkan.
‘’Kalau saya lagi bergerak ini. Kalau saya tidak ingin mendebat pandangan itu. Pokoknya barisan saya lagi bekerja. Bekerja terus sampai pada tingkat yang telah ditargetkan,” katanya ketika dikonfirmasi lambannya belasan SKPD dalam mengajukan lelang, Jumat (8/5) siang kemarin di Kantor Gubernur.
Dikatakan, awal pekan ini sudah dilakukan rapat pimpinan dengan mengundang seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dalam rangka mempercepat proses lelang dan penyerapan anggaran tahun 2015. Dalam rapat itu, seluruh Asisten Gubernur, baik Asisten I, Asisten II dan Asisten III diminta mengawal progres dan capaian serapan anggaran masing-masing SKPD yang menjadi koordinasi masing-masing.
Ditanya mengenai adanya pimpinan SKPD yang tak kompak dengan bawahannya dalam menjalankan program/kegiatan di SKPD, Nur tak menampiknya. Ia mengatakan hal itu pasti ada dalam sebuah organisasi. Namun, ia mengingatkan, jangan sampai hal itu menghambat tujuan organisasi.
‘’Pasti lah ada. Namanya manusia pasti ada kurang-kurang dikit. Yang penting tetap berada dalam satu organisasi, tujuannya sudah jelas menyelesaikan kinerjanya,’’ tandasnya.
Fitra NTB mencatat, dari total 27 SKPD Pemprov NTB yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai akhir April 2015, nilai lelang yang mereka ajukan masih di bawah 10 persen dari total proyek yang ditangani.
Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Jumat (8/5) kemarin menyarankan, para Asisten dan Sekretaris Daerah agar fokus mengidentifikasi masalah yang dihadapi SKPD-SKPD ini. Sekaligus ikut membantu mencari pemecahan masalah, karena 12 SKPD ini sudah sangat lamban. ‘’Perlu identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,’’ sarannya.
Berdasarkan trend pengadaan barang/jasa dua tahun terakhir, Ervyn berpandangan jajaran manager birokrasi Pemprov NTB sudah saatnya mulai mengembangkan sistem reward and punishment untuk staf, alih-alih sekadar peringatan dari atasan. Untuk tujuan itu perlu ada informasi akurat mengenai kinerja personal birokrasi yang tugasnya terkait lelang, seperti staf terkait lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala SKPD. “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,’’ terangnya.
Sampai akhir April 2015 ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE. Nilai lelang yang diajukan belum sampai 10 persen dari total proyek yang ditangani. SKPD-SKPD itu antara lain Dinas Pertanian & TPH dengan Kepala Dinas Ir. Mokhlis, MSi, Dinas Dikpora yang dipimpin Ir. Rosiady H. Sayuti, MSc. PhD, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSJP) dibawah dr. Elly Rosila Wijaya.
Bukan itu saja. Dari 12 SKPD tersebut bahkan ada 8 SKPD yang sama sekali belum mengajukan lelang satu proyek pun. Sebut saja Dinas Peternakan & Keswan yang dipimpin Ir. Budi Septiani, dengan total nilai lelang Rp. 10,002 miliar (11 paket) atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin pejabat baru L. Moh. Faozal S.Sos MSi (Rp. 5,288 miliar, 13 paket). Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Dinas Ir. Aminollah, MSi (Rp. 2,570 miliar, 4 paket), dan BPBD yang dipimpin Ir. Wedha Magma Ardhi, MT (Rp. 1,904 miliar, 4 paket). Sisanya, 4 SKPD lainnya dengan nilai pengadaan Rp. 1 miliar ke bawah yang hanya punya beban satu paket namun sampai bulan ke empat belum juga mengajukan lelang ke ULP.
Diluar 12 SKPD tersebut, meski kinerjanya masuk kategori sedang, namun karena jumlah nominal nilai lelangnya relatif besar disarankan mendapat perhatian khusus. Enam SKPD tersebut, yakni: RSUP (sisa lelang: Rp. 13,942 miliar/1 paket), Distamben (Rp. 12,132 miliar/6 paket), Dinas Perkebunan (Rp. 7, 091 miliar/7 paket), Dinas Kesehatan (Rp. 5,179/5 paket), Biro Umum (Rp. 2,826 miliar/8 paket), dan Diskop UMKM (Rp. 1,875 miliar/3 paket).
Menurut Fitra NTB, idealnya paling lambat pada akhir Mei setiap tahunnya semua proyek sudah selesai dilelang. Meski demikian dengan trend pencapaian kinerja lelang yang sedang berlangsung Pemprov NTB masih mungkin untuk menetapkan target bahwa pada Akhir Juni 2015 semua proyek lelang sudah harus ditandatangani kontraknya. “Masih mungkin untuk menargetkan pada Akhir Juni nanti semua proyek sudah tanda tangan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Syaratnya, segera ada tindakan yang jelas untuk membantu masalah yang dihadapi sejumlah SKPD yang lamban. Tentu saja ULP-LPSE pun perlu mendapat perhatian selama bulan Mei-Juni mengingat volume lelang yang akan numpuk pada bulan-bulan itu,” kata Ervyn Kaffah.
Ervyn mengkritik Kepala SKPD yang senang menunda-nunda pengajuan lelang karena berpikir waktu masih tersedia. Menurutnya, jika dapat dilaksanakan pada Bulan Februari atau Maret, untuk apa SKPD menunda pengajuan lelang sampai Mei atau Juni. Yang harus menjadi pertimbangan Kepala SKPD belum tentu proses lelang hingga pelaksanaan proyek berjalan mulus.
Lebih-lebih lagi, jika lelang baru selesai tengah tahun, hal itu selain berdampak terhadap makro-ekonomi daerah, secara riil berarti cukup lama mereka (warga) yang bergantung pada aktivitas perusahaan penyedia barang/jasa tidak bekerja atau libur. Lebih ironis lagi, selama enam bulan itu belanja gaji, tunjangan dan overhead SKPD terus dibayarkan tanpa penundaan. Hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat arahan Gubernur NTB bahwa seluruh pengerjaan proyek harus tuntas pada akhir November. Sebelumnya, Gubernur telah menegaskan bahwa tahun ini tidak boleh lagi ada proyek yang masih dikerjakan pada bulan Desember.
Tahun 2015 ini dengan jumlah pagu lelang Rp. 510 miliar Pemprov NTB melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode lelang melalui ULP-LPSE sebanyak 255 paket. Sisanya sebesar Rp. 720 miliar tidak dilelang. Volume anggaran dan jumlah paket lelang tahun ini lebih rendah dari tahun lalu karena pada tahun 2014, pagu lelang Pemprov NTB mencapai Rp. 568, 3 miliar sejumlah 325 paket. (nas)
Data SKPD Lamban Ajukan Lelang
| No | SKPD | Total Lelang | Belum Mengajukan Lelang | Pimpinan SKPD | |||
| Rp (juta) | Jml Pkt | Jml Pkt | Rp (juta) | Persen | |||
| 1 | Dinas Pertanian TPH | 13,036 | 11 | 10 | 12,236 | 94.00 | Ir. Mokhlis, MSi |
| 2 | Disnak dan Keswan | 10,002 | 11 | 11 | 10,002 | 100 | Ir. Budi Septiani |
| 3 | Dinas Dikpora | 12,483 | 12 | 11 | 11,533 | 92.39 | Ir. Rosiady H.Sayuti, MSc. PhD |
| 4 | RSJP | 13,136 | 8 | 7 | 12,906 | 98.25 | dr. Elly Rosila Wijaya |
| 5 | Disbudpar | 5,288 | 13 | 13 | 5,288 | 100 | L. Moh. Faozal, S.Sos, Msi |
| 6 | Bakorluh | 3,330 | 3 | 2 | 3,195 | 95.95 | Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM |
| 7 | Dislutkan | 2,570 | 4 | 4 | 2,570 | 100 | Ir. Aminollah, Msi |
| 8 | BPBD | 1,904 | 4 | 4 | 1,904 | 100 | Ir. Wedha Magma Ardhi, MT |
| 9 | Dispenda | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 | 100 | Dra. Putu Selly Andayani Msi |
| 10 | Ktr. Penghubung | 855 | 1 | 1 | 855 | 100 | n.a |
| 11 | Dinas Kehutanan | 520 | 1 | 1 | 520 | 100 | Ir. Andi Pramaria, MSi |
| 12 | Dishubkominfo | 477 | 1 | 1 | 477 | 100 | Drs. Agung Hartono, MsTr |
sumber berita: http://suarantb.co.id/20150508/belasan-skpd-lamban-ajukan-lelang-sekda-ntb-barisan-saya-sedang-bekerja-kejar-target.html
Lihat juga berita terkait: http://www.lombokpost.net/2015/serapan-anggaran-benar-benar-parah.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar