Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi NTB Tolak Revisi UU KPK

MATARAM --- Puluhan aktivis koalisi masyarakat sipil anti korupsi Nusa Tenggara Barat mengecam dan menyatakan penolakan keras terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hendak melakukan revisi Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 tahun 2002.

Pernyataan tersebut disampaikan puluhan perwakilan aktivis dan pegiat anti korupsi di acara konferensi pers yang digelar menanggap inisiatif DPR yang hendak membatasi kewenangan KPK melalui revisi sejumlah pasal.

Dari Diskusi Terbatas ‘’Suara NTB’’ (2-Habis)

Butuh Kerja Keras untuk Tumbuhkan Semangat Wirausaha

Date: Senin, 14 September 2015

in: Headline, Indeks, pelanggan, Suara, Suara Mataram, Suara Nusantara, Suara Pulau Lombok, Suara Pulau Sumbawa, Tokoh

 

 

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah menegaskan, kinerja serapan APBN maupun APBD seharusnya digenjot. Dengan demikian, pelambatan ekonomi bisa diimbangi oleh belanja pemerintah yang terjaga sepanjang tahun. Kenyataannya, di tengah situasi ekonomi yang melambat, justru serapan anggaran pemerintah pusat dan daerah cenderung menumpuk di akhir tahun. Pemda seolah tak memiliki prioritas dalam mengeksekusi anggaran terutama program-program SKPD yang diharapkan dapat mengungkit perekonomian masyarakat.................................................

APBD-Perubahan 2015, Angka Kemiskinan Meningkat, Anggaran Dewan Ikut Naik

  ‘’Saya kira ini harus ada penjelasan yang memadai, apa yang menyebabkannya dan kenapa bisa terjadi peningkatan itu,’’ ujar Ervyn.
Sementara jika dilihat efektivitas reses Dewan belum cukup memuaskan karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat dikonkretkan dalam bentuk kebijakan. Hal tersebut terjadi menurut Ervyn karena Dewan tidak memiliki sistem akuntabilitas yang jelas.
Ervyn berpendapat, selama ini reses yang dilakukan Dewan belum memiliki sistem akuntabilitas yang jelas. Akibatnya, masyarakat tak bisa mengukur tingkat efektivitas reses yang dilakukan. Apakah aspirasi masyarakat yang diserap dalam reses tersebut sudah diakomodir atau tidak, masyarakat pun kerap kali tidak mengetahuinya karena tidak didukung oleh sistem akuntabilitas.

 
Mataram (Suara NTB)-
Anggaran reses dan sejumlah komponen penunjang aktifitas DPRD Provinsi NTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada APBD Perubahan 2015. Peningkatan anggaran para wakil rakyat NTB ini mendapat sorotan karena terjadi di tengah angka kemiskinan di NTB yang meningkat.

Potret Pengelolaan APBD di NTB, Masih Sama, Besar Pasak daripada Tiang

“Sebagian besar uang negara justru terserap untuk belanja aparatur. Masyarakat hanya mendapatkan ‘remah’ saja,” ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervyn Kaffah mewakili tim penyusun Booklet tersebut, Selasa (6/10) kemarin.
 
Ervyn menilai, kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan. Padahal, di satu sisi, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Pengangguran, angka putus sekolah, kondisi infrastruktur yang buruk masih menjadi pemandangan umum saban tahun.............................................


Uang milik rakyat NTB lebih banyak dikeluarkan untuk membiayai aparatur pelaksana pekerjaan ketimbang pekerjaan itu sendiri. Fenomena besar pasak daripada tiang ini membuat sejumlah daerah berada dalam status miskin dari sisi anggaran.

TREN REALISASI KEUANGAN NTB 2015 MENINGKAT

GLOBAL FM | 20 JULY 2015 

Mataram (Global FM Lombok)-

Tren realisasi keuangan Pemprov NTB Tahun 2015 hingga Triwulan II menggembirakan karena menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu meski belum mampu melampaui capaian tahun 2013. Jajaran birokrasi Pemprov NTB diminta fokus untuk memacu kecepatan belanja pada triwulan III ini sehingga diharapkan ada peningkatan realisasi keuangan pada akhir tahun.

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, mengatakan pada Akhir Juni 2015, Pemprov NTB mencatat realisasi keuangan sebesar 36,51 persen atau ada  kenaikan realisasi sekitar 4 persen  lebih dibanding tahun 2014 lalu yang mencatat realisasi keuangan hanya 24,07 persen. Tren kenaikan tersebut merupakan  kabar yang menggembirakan dan diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Video Sorotan Redaksi LOMBOK POST TV: GOLKAR NTB MELAWAN KETERBUKAAN INFORMASI

silaq akses via:

https://www.youtube.com/watch?v=-bj6Kl-QbmY&list=PLWO4OOzWscSHhDsP6GQkFYt7KLkP_xpmm&index=3

Sebagai salah seorang Pemohon Informasi Laporan Keuangan Parpol NTB kepada DPD Partai Golkar NTB (bersama Suhardi dan Ramli secara berkelompok, yang dikuasakan kepada Bung Suhardi), saya hadir untuk diskusi bersama Ketua Bakumham Golkar NTB, Ibu Sri Hayatiningsih dan Staf Ahli Komisi Informasi Pusat, Bapak Agus W. Nugroho, di Studio Lombok Post TV.

Talkshow ini terjadi beberapa waktu setelah DPD Golkar NTB mengajukan gugatan perdata terhadap  Bung Suhardi sebagai pemohon informasi, Komisi Informasi Provinsi NTB, dan Komisi Informasi Pusat ke PN Mataram. Tak tanggung-tanggung, selain minta putusan KI NTB dibatalkan, partai Golkar NTB juga menggugat masyarakat  Pemohon Informasi, KI NTB, dan KI Pusat.  Warga yang memohon informasi yang sebenarnya menurut UU termasuk sebagai Informasi yang harus tersedia setiap saat tanpa perlu diminta, dan KI NTB serta KI Pusat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan mediasi dan penyelesaian sengketa informasi, digugat perdata oleh DPD Golkar NTB sebesar Rp. 1 Miliar lebih.

Beberapa berita dan dokumentasi terkait isu ini, silaq akses:

http://akuntabilitas.jpip.or.id/artikelview-335-lampu-kuning-keterbukaan-informasi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rwdu1-UeR9o
https://www.youtube.com/watch?v=XdSzqCuVUYc
http://www.antarantb.com/print/25653/fitra-parpol-di-ntb-enggan-sampaikan-laporan-keuangan
http://www.lombokita.com/index.php/pilkada-dan-pemilu/fitra-ntb-keterbukaan-dana-parpol-golkar-urutan-buncit
http://www.gresnews.com/berita/politik/230106-meminta-transparansi-malah-digugat-golkar
http://www.antarabengkulu.com/berita/21126/pengamat-laporan-keuangan-parpol-belum-sesuai-standar
http://nasional.kompas.com/read/2014/02/09/1600298/ICW.Golkar.Tidak.Transparan
http://www.jpnn.com/read/2014/02/10/215695/Digugat-Golkar,-ICW-Fitra-Balik-Somasi
http://politik.rmol.co/read/2014/02/09/143171/ICW-dan-Fitra-Ancam-Somasi-Partai-Golkar-
http://lomboknews.com/2014/02/09/komite-aksi-ntb-bersih-di-jalan-udayana/
http://www.gresnews.com/berita/Politik/20092-icw-dan-fitra-ancam-somasi-aburizal-bakrie/

Kota Mataram Tertinggi untuk Kemudahan Akses Informasi

 Senin, 30/09/2013 09:29 WIB

Ervyn Kaffah mengatakan bahwa meskipun pemerintah provinsi NTB sudah mempunyai infrastruktur (PPID) untuk memudahkan publik dalam mengakses keterbukaan informasi publik, justeru tingkat kemudahan publik dalam mendapatkan akses informasi sangat buruk dan sulit. Salah satu penyebabnya ialah karena jajaran SKPD lingkup pemerintah provinsi NTB belum mampu menerjemahkan keinginan pimpinannya. Selain itu, meskipun pemerintah provinsi NTB sudah memiliki PPID sebagai infrastruktur pendukung keterbukaan informasi publik namun hal itu ternyata tidak memiliki korelasi dengan sifat keterbukaan para pimpinan SKPD lingkup pemprov NTB.


Mataram (Suara NTB) - Sebagai salah satu prasyarat tegaknya iklim berdemokrasi di Negara kita, prinsip keterbukaan menjadi suatu prinsip yang wajib ada di suatu pemerintahan guna tercapainya iklim pemerintahan yang sehat. Salah satunya ialah soal keterbukaan anggaran. Transparansi anggaran ini merupakan instrumen politik utama bagi eksekutif sebagai tanggung jawabnya dalam memimpin negara. Karena anggaran merupakan dokumen yang akan mempengaruhi masyarakat, maka keberadaannya harus diketahui masyarakat. Evaluasi terhadap aksesibilitas dokumen-dokumen publik harus selalu dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi, dan dokumen anggaran hanyalah salah satu dari sekian banyak dokumen publik yang harus dipublikasikan.

FITRA NTB Tolak Jatah Rp 1 T Per Parpol dari APBN

Kamis, 12 Maret 2015

Mataram, Garda Asakota.-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berniat akan memberi jatah Rp1 Triliun kepada setiap partai setiap tahun, Minggu (8/3). Saat ini ada 10 Partai Politik, maka kemungkinan uang rakyat akan dipakai untuk membiayai elit partai senilai Rp10 T per tahun. Argumentasi yang diutarakan katanya, bantuan keuangan Parpol ini akan dapat mengurangi korupsi, untuk kaderisasi dan bahkan calon kepala daerah pun akan dibiayai dari bantuan ini. 

Menanggapi hal tersebut, Seknas FITRA dan FITRA NTB dengan tegas menolak niatan Mendagri tersebut, dengan alasan bahwa Partai Politik belum mempunyai perangkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dari APBN.

Gubernur Pastikan Ganti Kepala SKPD "Loyo"

SUARA NTB
Jumat, 17/10/14

Silaq akses via:
http://www.suarantb.com/2014/10/17/wilayah/Mataram/detil3.html


lihat juga berita terkait:
http://www.suarantb.com/2014/10/04/wilayah/Mataram/detil4.html

http://www.suarantb.com/2014/12/03/wilayah/Mataram/detil4.html

http://www.suarantb.com/2014/12/09/wilayah/Mataram/detil4.html

http://dutaselaparang.com/?p=852

 

FITRA NTB : 16 SKPD Terlalu Santai

09 May 2015

Ia mendesak para Asisten dan Sekda, khususnya Wagub H.Muhamad Amin melakukan teguran keras. Misalnya, teguran berupa sanksi berupa mutasi jabatan harus berani dijalankan. “Ini penting agar mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga siapa yang bekerja malas, sok pintar di SKPD itu dapat diketahui dengan baik kedepannya,” tandas Ervyn Kaffah.


MATARAM, Pos Bali – Kendati Wagub H. Muhamad Amin SH MSi telah melakukan berbagai upaya mulai bersurat resmi hingga menggelar rapat koordinasi (Rakor) menghadirkan pimpinan SKPD Pemprov NTB untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan dan fisik pada triwulan pertama tahun ini, langkah tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.

Itu terlihat dari total sekitar 21 SKPD lingkup Pemprov NTB, pada periode Maret-April, ada lima SKPD yang menunjukkan progres pencapaian signifikan. Sedangkan, sisanya sebanyak 16 SKPD malah belum memiliki progres apapun.

FITRA Dorong Biro AP Provinsi NTB Monev Substantif

Ditulis oleh Dzikran Fakih
Kamis 26 Mar 2015 jam 17 : 15

“Pengendalian subtantif inilah yang kita maksud sebagai rekam jejak proyek. Ini punya manfaat besar untuk pimpinan daerah, legislatif, dan masyarakat untuk mengawasi realisasi proyek hingga hingga tahap akhir, atau tercatat dalam asset daerah,” lanjut Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah.

Karena itu, Ervyn berharap, pengendalian substantive dapat mulai dijalankan tahun ini paling tidak untuk 269 paket proyek strategis dari total 4.000 paket pengadaan Pemprov NTB tahun 2015 senilai Rp 519,5 miliar.


 LOMBOKita - Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pengendalian substantif atas pelaksanaan proyek pembangunan fisik tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro AP Setda Provinsi NTB, IGB Sugiharta, saat kegiatan kunjungan silaturrahmi FITRA NTB. Namun niat baik ini, harus didukung oleh semua pihak, baik di internal pemerintah daerah maupun masyarakat.

12 SKPD NTB Lambat Ajukan Lelang

Penulis Redaksi Halo Karimun -11 Mei 2015

 

JAKARTA, HALO KARIMUN.COM

Dari total 27 SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12 SKPD sangat lamban mengajuka lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai Akhir April 2015 nilai lelang yang mereka ajukan masih dibawah 10 persen dari total proyek yang ditangani.

 

“Kami minta atasan langsung SKPD untuk memberikan bantuan kepada SKPD-SKPD itu,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untun Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervyn Kaffah dalam keterangan persnya yang di terima di Jakarta, Minggu 10 April 2015.

Pak Wagub, Jangan Longgarkan SKPD Lelet

Ervyn Kaffah

Date: April 24, 2015

“Wagub perlu intervensi. Jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya,” kata Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah.


MATARAM – Hingga pekan lalu, sebanyak 12 SKPD masih belum menggelar lelang proyek sama sekali. Mereka telah disemprit, tapi belum bereaksi semestinya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB meminta agar Wakil Gubernur H Muhammad Amin turun tangan, mengingat domain pengawasan internal SKPD berada di tangan orang nomor dua di NTB itu.

Belasan SKPD Lamban Ajukan Lelang, Sekda NTB : Barisan Saya Sedang Bekerja Kejar Target

Date: Jumat, 08 Mei 2015

Ervyn Kaffah: “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,’’



Mataram (Suara NTB)
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB kembali merilis, ada 12 SKPD yang sangat lamban dalam mengajukan lelang hingga 30 April 2015. Menanggapi hal itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menegaskan saat ini jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB sedang bekerja mengejar target-target yang telah ditetapkan.

‘’Kalau saya lagi bergerak ini. Kalau saya tidak ingin mendebat pandangan itu. Pokoknya barisan saya lagi bekerja. Bekerja terus sampai pada tingkat yang telah ditargetkan,” katanya ketika dikonfirmasi lambannya belasan SKPD dalam mengajukan lelang, Jumat (8/5) siang kemarin di Kantor Gubernur.

Pejabat Lelet Terancam “Diparkir”

Date: May 04, 2015

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Eryn Kaffah mengatakan, hinga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 dari target masing-masing. Bahkan, kata Ervyn, ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang mereka tetapkan sendiri.

MATARAM – Sebanyak 13 Kepala SKPD bisa terancam “diparkir” dan masuk kotak, lantaran kinerja mereka lelet. Mereka tak kunjung mencapai target realisasi fisik dan keuangan pada triwulan pertama. Sebanyak 13 kepala SKPD lelet itu telah dikumpulkan Wakil Gubernur H Muhammad Amin pekan lalu.

“Saya tegaskan pada mereka. Kalau pimpinan sedang mengevaluasi kinerja mereka. Yang berarti juga mengevaluasi kedudukannya,” tandas Wagub, kemarin. “Saya kumpulkan 13 orang,” ungkapnya.

Wagub Akhirnya Cecar Kepala SKPD Lelet

LOMBOK POST

Date: April 28, 2015

MATARAM – Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menepati janjinya mengumpulkan kepala SKPD lelet. Kemarin, orang nomor dua di NTB itu mengumpulkan para kepala SKPD lelet itu, dan menagih pertanggungjawaban mereka.

Pertemuan berlangsung tertutup di ruang kerja Wagub. Namun, dipastikan, bahwa seluruh SKPD menegaskan mereka siap menindaklanjuti instruksi pimpinan, untuk menuntaskan proses lelang dan serapan anggaran.

Ada SKPD “Zona Merah” Gubernur Diminta Ambil Tindakan

GLOBAL FM-12 Juni 2014

Menurut Ervyn, system pengendalian yang bagus, komposisi ideal jumlah kegiatan yang berada pada zona biru, zona kuning dan zona merah itu pada posisi 60:30:10. 

“Yang 60% zona biru itu tinggal dilaksanakan kembali oleh staf. Yang 30% zona kuning perlu terus mendapat pantauan dari atasan. Nah yang 10% zone merah itu perlu intervensi atasan langsung. Artinya untuk yang zone merah ini atasan langsung turun tangan mencari tahu masalahnya, dan membantu menyelesaikannya” katanya.

 Mataram (Global FM Lombok)-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengapresiasi langkah gubernur NTB yang melakukan rapat pimpinan (rapim) untuk mengevaluasi realisasi APBD NTB pada pertengahan Juni. Artinya ada langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II 2014 berakhir. Namun tindak lanjut dari mencuatnya daftar SKPD dengan realisasi anggaran yang berada di “zona merah” masih dinantikan.

Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah dalam rilisnya yang diterima Global FM Lombok mengatakan, terhadap masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik APBD NTB jelang akhir triwulan II ini harus benar-benar menjadi perhatian jajaran Pemprov NTB untuk segera diambil tindakan.

FITRA Sarankan Wagub Turun Tangan Percepat Proses Lelang

GLOBAL FM - 22 April 2015





“Wagub perlu turun tangan segera, jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya. Intervensi Wagub langsung penting dilakukan untuk memastikan lelang proyek-proyek tersebut segera dilaksanakan,” katanya. 

Mataram (Global FM Lombok)-Wakil Gubernur NTB diharapkan segera mengambil langkah untuk mempercepat pelaksanaan proses lelang barang/jasa Pemprov NTB pada tahun anggaran 2015 ini. Menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB sampai pertengahan April ini, ada 12 SKPD yang memerlukan intervensi Wagub karena mereka lamban mengajukan lelang ke Unit Layanan Pengadaan atau ULP.

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah dalam rilisnya Rabu (22/4) mengatakan, Wakil Gubernur NTB, HM Amin, perlu turun tangan untuk mempercepat proses lelang pada 12 SKPD Pemprov NTB, yang belum juga mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB.

Bawaslu Didorong Perketat Pantauan Politik Uang

Sunday, 30 March 2014, 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Badan Pengawas Pemilu di wilayah Nusa Tenggara Barat memperketat pemantauan politik uang yang diyakini marak menjelang pemungutan suara pemilu legislatif 9 April 2014.

"Potensi tercederainya suara pemilih rentan terjadi akibat praktik politik uang yang akan semakin marak mendekati hari pencoblosan, sehingga Bawaslu harus memperketat pemantauannya," kata Sekjen Fitra NTB Ervyn Kaffah, di Mataram, Minggu.

LAMPU KUNING KETERBUKAAN INFORMASI

Publish Date : 13-03-2014

Ketika iklim keterbukaan informasi semakin menguat, Partai Golkar justru melawan arus. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sejarah baru, yakni menggugat pemohon informasi. Bagaimana kasus itu bermula? Akankah hal tersebut menjadi preseden buruk bagi gerakan keterbukaan informasi? Berikut laporan Fathul Rakhman dari JPIP. 

HARI - hari Suhardi, penggiat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, berubah sejak 13 Januari 2014. Hari itu, DPD Partai Golkar NTB resmi melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Nama Suhardi tercantum sebagai tergugat I, Komisi Informasi Provinsi NTB (KI NTB) sebagai tergugat II, dan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai tergugat III.