Date: May 04, 2015
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Eryn Kaffah mengatakan, hinga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 dari target masing-masing. Bahkan, kata Ervyn, ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang mereka tetapkan sendiri.
MATARAM – Sebanyak 13 Kepala SKPD bisa terancam “diparkir” dan masuk kotak, lantaran kinerja mereka lelet. Mereka tak kunjung mencapai target realisasi fisik dan keuangan pada triwulan pertama. Sebanyak 13 kepala SKPD lelet itu telah dikumpulkan Wakil Gubernur H Muhammad Amin pekan lalu.
“Saya tegaskan pada mereka. Kalau pimpinan sedang mengevaluasi kinerja mereka. Yang berarti juga mengevaluasi kedudukannya,” tandas Wagub, kemarin. “Saya kumpulkan 13 orang,” ungkapnya.
Dia menegaskan, pemerintah bekerja dengan target. Karena itu, kalau ada kepala SKPD yang tak bisa mencapai target, maka itu berarti belum bisa bekerja baik. “Kita tidak ingin pengalaman seperti tahun lalu terulang lagi,” tandas Wagub.
Yang dia maksud adalah adanya sejumlah proyek yang akhirnya tak bisa tuntas di pengujung tahun. Sementara di sisi lain, juga ada andil proses lelang yang terlambat. Termasuk berakibat pada seretnya daya serap anggaran pemerintah di awal-awal tahun anggaran.
Harusnya akhir April lalu, total realisasi keuangan provinsi ditargetkan mencapai 43 persen. Namun, capaiannya masih sangat rendah. Bahkan, masih ada sejumlah SKPD yang realisasi keuangannya di bawah 10 persen.
Sementara itu, terpisah, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Eryn Kaffah mengatakan, hinga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 dari target masing-masing. Bahkan, kata Ervyn, ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang mereka tetapkan sendiri.
Dari sepuluh SKPD itu, lima di antaranya mendapat realisasi di bawah 40 persen dari target. Paling buncit didapat Biro Administrasi Kesra NTB dengan capaian terhadap target hanya 20,12 persen. Kemudian diikuti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan capapaian target 26, 64 persen dari taget awal. Selanjutnya RSUP NTB dipurutan ketiga 30 persen dari target. Biro Umum di posisi keempat dengan 36,57 persen dari target, Dikpora diurutan kelima dengan capaian 36,97 persen dari target.
RSUP kata Ervyn, memperlihatkan kinerja paling memprihatinkan. Sebab, berdasarkan target di antara semua SKPD lingkup pemprov NTB, merupakan SKPD dengan patokan target terendah 20,92 persen, setelah Dinas Perkebunan 20,20 persen. Namun, target yang sudah dipatok rendah sekalipun, tetap tak mampu dicapai. (kus/r9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar