FITRA NTB : 16 SKPD Terlalu Santai

09 May 2015

Ia mendesak para Asisten dan Sekda, khususnya Wagub H.Muhamad Amin melakukan teguran keras. Misalnya, teguran berupa sanksi berupa mutasi jabatan harus berani dijalankan. “Ini penting agar mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga siapa yang bekerja malas, sok pintar di SKPD itu dapat diketahui dengan baik kedepannya,” tandas Ervyn Kaffah.


MATARAM, Pos Bali – Kendati Wagub H. Muhamad Amin SH MSi telah melakukan berbagai upaya mulai bersurat resmi hingga menggelar rapat koordinasi (Rakor) menghadirkan pimpinan SKPD Pemprov NTB untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan dan fisik pada triwulan pertama tahun ini, langkah tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.

Itu terlihat dari total sekitar 21 SKPD lingkup Pemprov NTB, pada periode Maret-April, ada lima SKPD yang menunjukkan progres pencapaian signifikan. Sedangkan, sisanya sebanyak 16 SKPD malah belum memiliki progres apapun.

“Dari 21 SKPD itu, selama sebulan ini, cuma 5 SKPD yang kembali mengajukan lelang untuk beberapa paket proyek. Namun sebagian besar masih tidur. Yang terlalu santai ini sebanyak 16 SKPD,” tegas Sekretaris Jendral FITRA NTB, Ervyn Kaffah, dalam rilis yang diterima Pos Bali, Jumat (8/5) kemarin.

       Menurutnya, sebanyak 16 SKPD yang tidak ada progress pengajuan lelang tersebut diantaranya, RSJP, Dinas Pertanian TPH, Distamben, Disnak dan Keswan, Disbudpar, Bakorluh, Dislutkan, BPBD, dan Diskop-UMKM.

   Ervyn mencontohkan, Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSJP) dengan pagu total nilai pengadaan barang/jasa senilai Rp 13,136 milyar, sampai bulan lalu baru mengajukan lelang satu paket dari total delapan paket yang dilelang. Kondisi itu jika dinominalkan kekurangan nilai lelang yang tersisa sebesar Rp 12,906 miliar atau setara dengan 98,25 persen.

   Parahnya, kata dia, selama bulan ini tidak ada tambahan proyek yang diajukan lelangnya, padahal nilai lelangnya termasuk tinggi.

     Ervyn menuturkan, situasi serupa juga terjadi di Dinas Pertanian TPH dan Distamben yang sama-sama belum mengajukan lelang dengan nilai sekitar Rp 12 miliar, meskipun sisa kewajiban lelang di Distamben jauh lebih kecil, yakni 67,85 persen, mengingat bulan sebelumnya telah mengajukan lelang hingga 10 paket.

     Anehnya, lanjut dia, yang menimbulkan pertanyaan adalah sejumlah SKPD yang sampai akhir April ini belum mengajukan lelang apapun, bahkan untuk satu proyek pun. Padahal, nilai proyek yang mereka tangani relatif besar.

     “SKPD itu adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Disbudpar, Dinas Kelautan, BPBD. Selain itu, ada beberapa SKPD yang hanya menangani satu proyek lelang namun sampai akhir April belum juga mengajukan,” ujar Ervyn.

Ia mendesak para Asisten dan Sekda, khususnya Wagub H.Muhamad Amin melakukan teguran keras. Misalnya, teguran berupa sanksi berupa mutasi jabatan harus berani dijalankan. “Ini penting agar mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga siapa yang bekerja malas, sok pintar di SKPD itu dapat diketahui dengan baik kedepannya,” tandas Ervyn Kaffah.

     Dalam kesempatan itu, FITRA NTB mengapresiasi kinerja Kepala RSUP dan jajarannya, lantaran selama sebulan terakhir menunjukkan peningkatan kinerja paling tinggi dalam mempercepat pengajuan lelang. Dimana, pada Maret 2015 RSUP masih menyisakan kewajiban lelang sebesar Rp 94,367 miliar, namun dalam sebulan ini sebagian besar diantaranya (Rp 85,515 miliar) telah diajukan lelangnya kepada ULP-LPSE Pemprov NTB. Selain itu, ada proyek pada tahun lalu kembali harus dilelang di RSUP, karena kontraknya diputus akibat tidak mencapai target sesuai jadwal kontrak.

   “Kami memberi selamat kepada Dr. Mawardi Hamry dan jajarannya di RSUP karena mulai nampak akselerasinya. Tapi tetap kita ingatkan, karena masih tersisa satu paket yang harus diajukan lelangnya, trend bagus sekarang ini harus diteruskan karena nilai proyek tersisa ini relative besar hampir mencapai Rp 14 miliar,” pungkasnya.

   SKPD lainnya yang mencatat progres baik adalah Dinas Perkebunan, karena dapat mengajukan lelang hampir mencapai 50 persen dari nilai lelang yang ditangani. Sedangkan, Biro Umum dan Dinas Dikpora NTB, kendati ada progres peningkatan, namun relatif masih rendah.

     Terlebih, Dinas Dikpora, yang meski dalam sebulan ini telah mengajukan lelang satu paket proyek, masih tersisa sebanyak 11 paket proyek dengan nilai Rp 11,5 miliar. “Dan pada Dinas PU meski saban tahun relatif lancar, kami ingin jangan kendor mengingat SKPD ini memiliki kewajiban menangani proyek dengan nilai terbesar dari total 27 SKPD tahun ini, yakni sebesar Rp 210,484 miliar, dan hingga akhir April telah mengajukan lelang hampir 50 persen,” jelas Ervyn Kaffah. 031.

TABEL 1. 16 SKPD Tdak ada Progress Mengajukan Lelang selama Maret-April 2015
No	SKPD	Total Lelang		Sisa Belum Mengajukan Lelang
		Rp (juta)	Jml Pkt	Jml Pkt	Rp (juta)	Persen
1	RSJP	13,136	8	7	12,906	98.25
2	Dinas Pertanian TPH	13,036	11	10	12,236	94.00
3	Distamben	17,881	16	6	12,132	67.85
4	Disnak dan Keswan	10,002	11	11	10,002	100
5	Disbudpar	5,288	13	13	5,288	100
6	Dinas Kesehatan	5,179	7	5	3,222	62.21
7	Bakorluh	3,330	3	2	3,195	95.95
8	Dislutkan	2,570	4	4	2,570	100
9	BPBD	1,904	4	4	1,904	100
10	Diskop dan UMKM	1,875	4	3	1,425	76.00
11	Dispenda	1,000	1	1	1,000	100
12	Ktr. Penghubung	855	1	1	855	100
13	Dishut	520	1	1	520	100
14	Dishubkominfo	477	1	1	477	100
15	Setwan	11,307	3	1	111	0.98
16	Bappeda	675	3	1	100	14.81

  

TABEL 2. 5 SKPD yang Mengajukan Lelang selama Maret-April 2015
No	SKPD	Total Lelang		Progress
		Rp (juta)	Jml Pkt	Jml Pkt	Rp (juta)	Persen
1	RSUP	132,572	16	5	85,515	64.50
2	Disbun	15,441	10	2	7350	47.60
3	Biro Umum	3,806	11	3	980	25.75
4	Dikpora	12,483	12	1	950	7.61
5	Dinas PU	210,484	105	23	9,231	4.39

sumber: http://posbali.com/fitra-ntb-16-skpd-terlalu-santai/