Orang-orang mengira saya mengkritik kekuasaan. Bukan. Saya sedang menjalankan posisi demokratis saya sebagai warga untuk membicarakan urusan yang menyangkut hajat hidup saya sendiri dan warga lainnya. Jika ada diantaranya berkaitan dengan Anda, itu bonus.
Dari total 27 SKPD Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12
SKPD sangat lamban mengajuka lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai Akhir
April 2015 nilai lelang yang mereka ajukan masih dibawah 10 persen dari
total proyek yang ditangani.
“Kami minta atasan langsung SKPD untuk
memberikan bantuan kepada SKPD-SKPD itu,” kata Sekretaris Jenderal Forum
Indonesia untun Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervyn Kaffah dalam
keterangan persnya yang di terima di Jakarta, Minggu 10 April 2015.
Ervyn pun menyarankan para Asisten dan
Sekretaris Daerah agar fokus mengidentifikasi masalah yang dihadapi
SKPD-SKPD ini. Sekaligus mereka ikut membantu mencari pemecahan masalah,
karena 12 SKPD ini sudah sangat lamban.
“Perlu identifikasi masalah dan atasan
langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak
tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan
sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,” sarannya.
Ervy melanjutkan berdasarkan trend
pengadaan barang atau jasa dua tahun terakhir, Pemerintah Provinsi NTB
sudah saatnya mulai mengembangkan sistem reward and punishment untuk
staf birokrasi mereka. Jadi jangan sekedar peringatan dari atasan.
“Untuk tujuan itu perlu ada informasi
akurat mengenai kinerja personal birokrasi yang tugasnya terkait lelang,
seperti staf terkait lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala SKPD,” katanya.
Menurut Ervy, perlu dikembangkan sistem
informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus
masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif
maupun negatif. Selain itu juga harus dibangun pola baru, karena
warning saja tidak cukup.
“Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,” katanya.
Merujuk data yang dilansir FITRA NTB,
sampai akhir April 2015 ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang
kepada ULP-LPSE. Nilai lelang yang diajukan belum sampai 10 persen dari
total proyek yang ditangani. SKPD-SKPD itu antara lain Dinas Pertanian
dan TPH dengan Kepala Dinas Mokhlis, Dinas Dikpora yang dipimpin,
Rosiady H. Sayuti, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSJP) dibawah Elly
Rosila Wijaya.
Bukan itu saja, dari 12 SKPD tersebut
ada 8 SKPD yang sama sekali belum mengajukan lelang satu proyek pun.
Idealnya paling lambat pada akhir Mei setiap tahunnya semua proyek sudah
selesai dilelang. (A.Supriyatna)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar