Realisasi Anggaran Triwulan Pertama Pemprov Tak Capai Target

Komisi I DPRD Salahkan Mutasi Gubernur

POS BALI, 11 May 2015

“Kami sarankan, perlu ada identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,” tegas Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, saat dihubungi Pos Bali, Sabtu sore (9/5).


MATARAM, Pos Bali – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Rumaksi SJ SH, menduga lambatnya realisasi fisik dan keuangan semua SKPD Pemprov pada triwulan pertama saat ini dipicu pelaksanaan mutasi pejabat eselon II Pemprov yang tidak tepat waktu.  Sehingga, pejabat baru tersebut sebagian besar masih banyak yang melakukan penyesuaian dengan suasana kantor serta staf mereka. Pelaksanan mutasi yang dilakukan Gubernur malah saat anggaran SKPD tersebut tengah berjalan alias telah diketok oleh pihak DPRD NTB.

          

“Saya tidak yakin jika pimpinan SKPD itu tidak kompak dengan jajarannya. Tapi, kalau penyesuaian kerja di lokasi baru, hal ini lebih mendekati. Sebab, penyesuaian kebijakan pasti beda antara Kepala Dinas (Kadis) baru dan lama,” kata Rumaksi menjawab Pos Bali, Sabtu (9/5).

Menurutnya, kebiasaan mutasi pejabat ditengah anggaran sudah berjalan harusnya dihindari kedepannya. Pasalnya, efektifitas, produktifitas, dan kreativitas pejabat tentu sulit diukur kemampuan manajerialnya dalam satu organisasi yang sudah jelas perencanaan dan dokumennya tersebut. “Kecuali jika pelaksanaan mutasi pejabat di akhir proses lelang alias selesainya tender. Nah disitu kita akan dapat menilai kinerja mereka, karena itu merupakan jadwal masuk penawaran serta program kerja baru,” ujar Rumaksi.

Politisi Partai Hanura itu mengakui hingga kini belum bisa bersikap resmi terkait rendahnya realisasi anggaran dan fisik pada triwulan pertama tahun ini. Sebab, komisi terkait masih difokuskan menelaah dokumen LKPJ Gubernur tahun anggaran 2014 lalu itu.  “Kecuali, jika sudah masuk pada sesi pembahasan KUA/PPAS APBD Perubahan 2015, nah disini akan kita tahu progres resmi capaian SKPD Pemprov khususnya, dari pengajuan anggaran mereka,” tandas Rumaksi.

FITRA Desak Asisten dan Sekda

Sementara itu, data FITRA NTB menyebutkan, dari total sebanyak 27 SKPD Pemprov NTB yang menangani proyek lelang tahun ini, nampaknya terdapat 12 SKPD Pemprov yang lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB. Tercatat, sampai Akhir April 2015 ini, nilai lelang yang mereka ajukan masih dibawah 10 persen dari total proyek yang ditangani. Padahal di tahun ini, jumlah pagu lelang mencapai total Rp 510 milyar. Dimana, lelang melalui ULP-LPSE mencapai sebanyak 255 paket. Sisanya sebesar Rp 720 miliar tidak dilelang.

Sedangkan volume anggaran dan jumlah paket lelang tahun ini justru lebih rendah dari tahun lalu. Pada tahun 2014, pagu lelang Pemprov NTB mencapai  Rp 568, 3 miliar atau setara dengan sejumlah 325 paket. Karena itu, para Asisten dan Sekda NTB diminta lebih fokus mengidentifikasi masalah yang dihadapi para pimpinan SKPD tersebut.

Selain itu, pemecahan masalah juga harus dilakukan, karena 12 SKPD ini sudah sangat lamban kinerjanya. “Kami sarankan, perlu ada identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,” tegas Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, saat dihubungi Pos Bali, Sabtu sore (9/5).

Menurutnya, berdasarkan trend pengadaan barang/jasa sejak dua tahun terakhir, manajemen birokrasi Pemprov NTB sudah saatnya mulai mengembangkan sistem reward and punishment untuk staf dengan dalih sekadar peringatan dari atasan.  Sehingga, untuk tujuan itu perlu ada informasi akurat mengenai kinerja personal birokrasi yang tugasnya terkait lelang, seperti  staf terkait lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala SKPD.

“Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi lokus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,” ujar Ervyn.031.

 sumber: http://posbali.com/realisasi-anggaran-triwulan-pertama-pemprov-tak-capai-target/