Menurut Ervin, Partai Hanura dan PBB langsung memberikan respons setelah diajukan surat keberatan dengan memberikan dokumen laporan penggunaan dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012. Meskipun kedua parpol itu merespons, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta.
“Makanya DPD atau DPW kedua parpol itu akan dilaporkan ke Komisi Informasi (KI) NTB, sedangkan tindak lanjut tujuh parpol lainnya masih menunggu ketua DPD atau DPW masing-masing hingga 30 hari kerja sejak keberatan diterima,” ujarnya.
Mataram – Dewan Pengurus Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat berjanji segera membenahi laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD untuk partai politik.
“Kami segera benahi dan sampaikan lagi kepada Fitra atau lembaga publik lainnya, karena memang harus ada transparansi pengelolaan uang negara,” kata Wakil Ketua DPW PBB NTB Lalu Moh Syamsir ketika menanggapi sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Mataram, Kamis.
