Translate

Tampilkan postingan dengan label Demokrat NTB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Demokrat NTB. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 14 September 2013

PBB Janji Benahi Laporan Pendanaan Partai

Sumbawabaratnews.com
By September 14, 2013


Menurut Ervin, Partai Hanura dan PBB langsung memberikan respons setelah diajukan surat keberatan dengan memberikan dokumen laporan penggunaan dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012. Meskipun kedua parpol itu merespons, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta.

“Makanya DPD atau DPW kedua parpol itu akan dilaporkan ke Komisi Informasi (KI) NTB, sedangkan tindak lanjut tujuh parpol lainnya masih menunggu ketua DPD atau DPW masing-masing hingga 30 hari kerja sejak keberatan diterima,” ujarnya.



Mataram – Dewan Pengurus Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat berjanji segera membenahi laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD untuk partai politik.

“Kami segera benahi dan sampaikan lagi kepada Fitra atau lembaga publik lainnya, karena memang harus ada transparansi pengelolaan uang negara,” kata Wakil Ketua DPW PBB NTB Lalu Moh Syamsir ketika menanggapi sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Mataram, Kamis.

Jumat, 13 September 2013

Fitra: Parpol di NTB tidak respon permintaan informasi pendanaan

Rabu, 11 September 2013 15:32 WIB
Oleh Anwar Maga

silakan akses via: http://mataram.antaranews.com/berita/25257/fitra-parpol-di-ntb-tidak-respon-permintaan-informasi-pendanaan

FITRA NTB Ajak Masyarakat Awasi Dana Parpol

11 September 2013, 12:42 Wita. 

MATARAM,Lomboktoday.co.id – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) perwakilan NTB mengajak masyarakat dan media massa untuk turut berperan aktif mengawasi aliran dana Partai Politik (Parpol), mulai dari sumber dana hingga penggunaannya. FITRA menilai pengelolaan dana Parpol sangat rentan penyimpangan dan berpeluang korupsi, sebab selama ini Parpol tidak transparan kepada publik dalam pengelolaan keuangan mereka. Padahal, sebagian dana Parpol berasal dari sumbangan Anggaran Daerah, yang semestinya penggunaannya harus transparan dan akuntabel.

“Ini mungkin bukan isu baru, tetapi FITRA akan mendorong dan mengkampanyekan agar masyarakat luas peduli untuk mengawasi dana Parpol ini. Harus dipahami bersama bahwa dana Parpol ini bukan ranah yang eksklusif untuk elit Parpol dan internal mereka saja, tetapi ini ranah publik yang harus diketahui masyarakat luas,” kata Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, dalam acara Pertemuan Redaktur Menyoal Pendanaan Parpol, Rabu (11/9), di Mataram.