Watchdog tells public, media to closely watch political parties’ budgets

Panca Nugraha, The Jakarta Post, Mataram | Archipelago | Wed, September 11 2013, 8:21 PM

The Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) in West Nusa Tenggara has called on the public and the mass media to actively monitor the use of political parties’ budgets.
The forum said that the budgets of the political parties, which were partially funded with state funds, were prone to corruption due to lack of transparency and accountability.

“This is probably not a new issue, but FITRA will always encourage the public to pay attention to the budget issue,” West Nusa Tenggara FITRA secretary-general Ervyn Kaffah said in Mataram on Wednesday.

FITRA: Parpol Tidak Respon Permintaan Informasi Pendanaan

Posted by: redaksi14/09/2013

Mataram, Gaung NTB – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan semua parpol di wilayah Nusa Tenggara Barat tidak merespons permohonan informasi terkait dengan laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

“Semua parpol yang dimintai informasi tentang penggunaan dana bantuan APBD untuk parpol tidak merespons, padahal itu keharusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Direktur Fitra Ervyn Kaffah pada kegiatan “redaktur meeting” bertajuk “Transparansi Pendanaan Parpol di NTB” yang digelar di Mataram, Rabu.

PBB Janji Benahi Laporan Pendanaan Partai

Sumbawabaratnews.com
By sumbawa2 September 14, 2013


Menurut Ervin, Partai Hanura dan PBB langsung memberikan respons setelah diajukan surat keberatan dengan memberikan dokumen laporan penggunaan dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012. Meskipun kedua parpol itu merespons, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta.

“Makanya DPD atau DPW kedua parpol itu akan dilaporkan ke Komisi Informasi (KI) NTB, sedangkan tindak lanjut tujuh parpol lainnya masih menunggu ketua DPD atau DPW masing-masing hingga 30 hari kerja sejak keberatan diterima,” ujarnya.



Mataram – Dewan Pengurus Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat berjanji segera membenahi laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD untuk partai politik.

“Kami segera benahi dan sampaikan lagi kepada Fitra atau lembaga publik lainnya, karena memang harus ada transparansi pengelolaan uang negara,” kata Wakil Ketua DPW PBB NTB Lalu Moh Syamsir ketika menanggapi sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Mataram, Kamis.

PBB NTB Janji Benahi Laporan Pendanaan Partai

Thu,12 September 2013 | 13:49

 

Oleh Anwar Maga

Mataram, 12/9 (Antara) - Dewan Pengurus Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat berjanji segera membenahi laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD untuk partai politik.

"Kami segera benahi dan sampaikan lagi kepada Fitra atau lembaga publik lainnya, karena memang harus ada transparansi pengelolaan uang negara," kata Wakil Ketua DPW PBB NTB Lalu Moh Syamsir ketika menanggapi sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Mataram, Kamis.

Pada Rabu (11/9), Fitra mengumumkan hasil uji akses informasi terkait laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD NTB.

Fitra menyimpulkan bahwa semua parpol di wilayah NTB tidak merespons permohonan informasi terkait laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD itu.

"Semua parpol yang dimintai informasi tentang penggunaan dana bantuan APBD untuk parpol tidak merespons, padahal itu keharusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," kata Direktur Fitra Ervin Kaffah.

Fitra sebagai mitra lokal dari Indonesian Corruption Watch (ICW), menguji akses informasi pada sembilan di antara 12 parpol peserta Pemilu 2014 di wilayah NTB.

Sebanyak sembilan parpol yang saat ini memiliki kursi di DPRD itu, yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (PAN), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Surat permohonan informasi kepada parpol itu dikirim pada 19-26 Agustus 2013, oleh pemohon selaku perorangan yang dikuasakan.

Jenis informasi yang dimohonkan, yakni rincian laporan keuangan partai Tahun Anggaran 2011 dan 2012, dan rincian laporan program dan kegiatan partai Tahun Anggaran 2011 dan 2012, serta struktur dan kepengurusan partai politik.

Dari sembilan parpol yang dimohonkan informasi itu, hanya dua parpol yakni PBB dan Partai Hanura yang memberi dokumen informasi laporan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012, sedangkan selebihnya tidak merespons, dan Partai Demokrat justru merespons isi surat, bukan informasi yang dimohonkan.

Namun, dokumen informasi dari dua parpol itu tidak sesuai dengan substansi informasi yang dimohonkan.
Menurut Ervin, Partai Hanura dan PBB langsung memberikan respons setelah diajukan surat keberatan dengan memberikan dokumen laporan penggunaan dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012.
Meskipun kedua parpol itu merespons, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta.
"Makanya DPD atau DPW kedua parpol itu akan dilaporkan ke Komisi Informasi (KI) NTB, sedangkan tindak lanjut tujuh parpol lainnya masih menunggu ketua DPD atau DPW masing-masing hingga 30 hari kerja sejak keberatan diterima," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, PBB NTB kemudian berupaya membenahi laporan keuangan tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Fitra dan lembaga publik lainnya, sebagai bukti konsistensi terhadap transparansi pengelolaan uang negara.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan sampaikan laporan keuangan PBB yang sudah dibenahi itu. Kami pun harus transparan," ujar Syamsir.
(T.A058/B/M.H. Atmoko/M.H. Atmoko) 12-09-2013 13:33:42

 http://www.iyaa.com/berita/nasional/umum/2931621_1124.html

 

 

Revisi Target RPJMD Ditentang

Posted by koranlombok on Juni 27, 2011 in Uncategorized

Sejumlah Parpol di NTB Bersedia Buka Laporan Keuangan

Publikasi oleh Global FM Lombok pada 18:04 Wita. 12 September 2013

Mataram (Global FM Lombok)-
Sejumlah parpol di provinsi NTB bersedia membuka akses laporan keuangan kepada publik. Sikap ini merupakan respon dari pernyataan LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA NTB yang menilai bahwa sembilan parpol di NTB masih tertutup soal laporan keuangan.

Fitra: Parpol di NTB tidak respon permintaan informasi pendanaan

Rabu, 11 September 2013 15:32 WIB

Oleh Anwar Maga

silakan akses via: http://mataram.antaranews.com/berita/25257/fitra-parpol-di-ntb-tidak-respon-permintaan-informasi-pendanaan

Fitra NTB akan Laporkan Dua Parpol ke Komisi Informasi

Ditulis oleh Zulfahmi - Rabu11 Sep 2013 jam 14 : 29 -  kategori Pilkada dan Pemilu

LOMBOKita - Hasil sementara perkembangan uji akses informasi partai politik di NTB yang dilakukan oleh Forum Untuk Transparansi Anggaran (FITRA NTB), 9 Partai Politik yang diuji tidak memberikan respon permohonan informasi ke Fitra.

Direktur Fitra NTB, Ervyn Kaffah mengatakan dalam uji keterbukaan informasi yang dilakukan, pihaknya mengambil sembilan Dewan Pimpinan Daerah Parpol yang ada di NTB dan hasilnya semua parpol tidak memberikan respon dalam jangka waktu 10 hari kerja.

FITRA NTB Ajak Masyarakat Awasi Dana Parpol

11 September 2013, 12:42 Wita. 

MATARAM,Lomboktoday.co.id – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) perwakilan NTB mengajak masyarakat dan media massa untuk turut berperan aktif mengawasi aliran dana Partai Politik (Parpol), mulai dari sumber dana hingga penggunaannya. FITRA menilai pengelolaan dana Parpol sangat rentan penyimpangan dan berpeluang korupsi, sebab selama ini Parpol tidak transparan kepada publik dalam pengelolaan keuangan mereka. Padahal, sebagian dana Parpol berasal dari sumbangan Anggaran Daerah, yang semestinya penggunaannya harus transparan dan akuntabel.

“Ini mungkin bukan isu baru, tetapi FITRA akan mendorong dan mengkampanyekan agar masyarakat luas peduli untuk mengawasi dana Parpol ini. Harus dipahami bersama bahwa dana Parpol ini bukan ranah yang eksklusif untuk elit Parpol dan internal mereka saja, tetapi ini ranah publik yang harus diketahui masyarakat luas,” kata Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, dalam acara Pertemuan Redaktur Menyoal Pendanaan Parpol, Rabu (11/9), di Mataram.