Senin, 30/09/2013 09:29 WIB
Ervyn Kaffah mengatakan bahwa meskipun pemerintah
provinsi NTB sudah mempunyai infrastruktur (PPID) untuk memudahkan
publik dalam mengakses keterbukaan informasi publik, justeru tingkat
kemudahan publik dalam mendapatkan akses informasi sangat buruk dan
sulit. Salah satu penyebabnya ialah karena jajaran SKPD lingkup
pemerintah provinsi NTB belum mampu menerjemahkan keinginan pimpinannya.
Selain itu, meskipun pemerintah provinsi NTB sudah memiliki PPID
sebagai infrastruktur pendukung keterbukaan informasi publik namun hal
itu ternyata tidak memiliki korelasi dengan sifat keterbukaan para
pimpinan SKPD lingkup pemprov NTB.
Mataram (Suara NTB) - Sebagai salah satu prasyarat tegaknya iklim berdemokrasi di Negara kita, prinsip keterbukaan menjadi suatu prinsip yang wajib ada di suatu pemerintahan guna tercapainya iklim pemerintahan yang sehat. Salah satunya ialah soal keterbukaan anggaran. Transparansi anggaran ini merupakan instrumen politik utama bagi eksekutif sebagai tanggung jawabnya dalam memimpin negara. Karena anggaran merupakan dokumen yang akan mempengaruhi masyarakat, maka keberadaannya harus diketahui masyarakat. Evaluasi terhadap aksesibilitas dokumen-dokumen publik harus selalu dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi, dan dokumen anggaran hanyalah salah satu dari sekian banyak dokumen publik yang harus dipublikasikan.
Mataram (Suara NTB) - Sebagai salah satu prasyarat tegaknya iklim berdemokrasi di Negara kita, prinsip keterbukaan menjadi suatu prinsip yang wajib ada di suatu pemerintahan guna tercapainya iklim pemerintahan yang sehat. Salah satunya ialah soal keterbukaan anggaran. Transparansi anggaran ini merupakan instrumen politik utama bagi eksekutif sebagai tanggung jawabnya dalam memimpin negara. Karena anggaran merupakan dokumen yang akan mempengaruhi masyarakat, maka keberadaannya harus diketahui masyarakat. Evaluasi terhadap aksesibilitas dokumen-dokumen publik harus selalu dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi, dan dokumen anggaran hanyalah salah satu dari sekian banyak dokumen publik yang harus dipublikasikan.
