FITRA Dorong Biro AP Provinsi NTB Monev Substantif

Ditulis oleh Dzikran Fakih
Kamis 26 Mar 2015 jam 17 : 15

“Pengendalian subtantif inilah yang kita maksud sebagai rekam jejak proyek. Ini punya manfaat besar untuk pimpinan daerah, legislatif, dan masyarakat untuk mengawasi realisasi proyek hingga hingga tahap akhir, atau tercatat dalam asset daerah,” lanjut Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah.

Karena itu, Ervyn berharap, pengendalian substantive dapat mulai dijalankan tahun ini paling tidak untuk 269 paket proyek strategis dari total 4.000 paket pengadaan Pemprov NTB tahun 2015 senilai Rp 519,5 miliar.


 LOMBOKita - Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pengendalian substantif atas pelaksanaan proyek pembangunan fisik tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro AP Setda Provinsi NTB, IGB Sugiharta, saat kegiatan kunjungan silaturrahmi FITRA NTB. Namun niat baik ini, harus didukung oleh semua pihak, baik di internal pemerintah daerah maupun masyarakat.

FITRA NTB: PDI-P DAN GERINDRA PALING RESISTENSI TRANSPARANSI KEUANGAN

 Thursday, 02 January 2014 21:00

MENARAnews, Mataram (NTB) - Dari hasil catatan uji akses keterbukaan keuangan terhadap partai politik yang dilakukan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA NTB) menghasilkan bahwa dari 9 parpol yang diuji, FITRA NTB menyatakan 2 Parpol paling resisten dalam hal tranparansi pengelolaan keuangan.

Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah menyebutkan, dua Parpol yang paling resisten tersebut yakni Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sebagai Parpol yang resisten karena dua partai ini  tidak ada respon sama sekali sejak tahap permintaan, keberatan sampai dengan sengketa.

LAMPU KUNING KETERBUKAAN INFORMASI

Publish Date : 13-03-2014

Ketika iklim keterbukaan informasi semakin menguat, Partai Golkar justru melawan arus. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sejarah baru, yakni menggugat pemohon informasi. Bagaimana kasus itu bermula? Akankah hal tersebut menjadi preseden buruk bagi gerakan keterbukaan informasi? Berikut laporan Fathul Rakhman dari JPIP. 

HARI - hari Suhardi, penggiat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, berubah sejak 13 Januari 2014. Hari itu, DPD Partai Golkar NTB resmi melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Nama Suhardi tercantum sebagai tergugat I, Komisi Informasi Provinsi NTB (KI NTB) sebagai tergugat II, dan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai tergugat III.

Mataram Kota dengan Keterbukaan Informasi Publik Paling Baik

Written By : Zaenudin Syafari | 30 September 2013 | 18:45

KBR68H, Mataram - LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menempatkan Kota Mataram sebagai daerah yang memiliki tingkat keterbukaan informasi publik paling tinggi.

Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah mengatakan, hal ini merupakan hasil survei yang dilaksanakan lembaganya tahun 2012 lalu di 13 daerah.

Tingkat Keterbukaan Informasi Kota Mataram Dinilai Paling Bagus

Publikasi oleh Global FM Lombok pada 21:18 Wita. 30 September 2013

Mataram (Global FM Lombok)-
LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menempatkan kota Mataram sebagai daerah yang memiliki tingkat keterbukaan informasi paling bagus di sejumlah provinsi dan kabupaten kota yang menjadi target survey. Hal ini merupakan hasil survey yang dilaksanakan FITRA tahun 2012 lalu.

Sekjen  FITRA NTB Ervyn Kaffah dalam diskusi yang digelar di Mataram Senin (30/09) mengatakan, area survey FITRA di 12 wilayah yaitu empat provinsi yaitu NTB, Jatim, Riau dan Kalimantan serta delapan kabupaten kota yaitu kota Mataram, Samarinda, Pekanbaru, Blitar, kabupaten Lombok Utara, Bondowoso,  Indragiri Hulu serta Kutai Kertanegara.