Sunday, 30 March 2014, 18:15 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Badan Pengawas Pemilu di wilayah Nusa Tenggara Barat memperketat pemantauan politik uang yang diyakini marak menjelang pemungutan suara pemilu legislatif 9 April 2014.
"Potensi tercederainya suara pemilih rentan terjadi akibat praktik politik uang yang akan semakin marak mendekati hari pencoblosan, sehingga Bawaslu harus memperketat pemantauannya," kata Sekjen Fitra NTB Ervyn Kaffah, di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan sejauh pemantauan relawan Fitra sebagai mitra lokal dari Indonesian Corruption Watch (ICW), sebagian besar partai politik dan caleg memilih tidak memaksimalkan upaya meraih dukungan pemilih dalam kampanye terbuka.
Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan jadwal kampanye terbuka yang disediakan, dan banyak caleg memilih mengoptimalkan kampanye melalui tatap-muka langsung dengan pemilih yang lingkupnya terbatas namun dengan sebaran area dan titik pertemuan yang cukup luas.
"Fenomena beralihnya caleg dari kampanye terbuka ke pertemuan tatap-muka tersebut seakan mengonfirmasi bahwa Indonesia sekarang khususnya di NTB memasuki tahap pasca-klientelisme," ujarnya.
Menurut dia, peran patron atau tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat tak lagi dominan sebagai pengumpul suara.
Pemilih pun cenderung lebih mandiri dalam menetapkan pilihannya disebabkan kemudahan memperoleh informasi dari sumber yang semakin beragam.
"Ini juga berarti jual beli suara akan lebih dominan melibatkan transaksi yang lebih personal," ujarnya.
Ervyn menduga, praktik politik uang akan sangat potensial terjadi pada hari pencoblosan, sehingga ia meminta Bawaslu NTB beserta jajaran panwaslu kabupaten/kota sampai petugas pemantau lapangan (PPL) untuk memperketat pemantauan.
Meskipun hasil pemantauan Fitra NTB menunjukkan potensi dana untuk pembiayaan kampanye relatif rendah, ia meyakini para caleg menyimpan potensi pendanaan yang jauh lebih besar daripada yang telah dilaporkan kepada KPU setempat.
"Fitra NTB memang meragukan tingkat keakuratan pelaporan dana kampanye oleh partai politik kepada KPU di daerah," ujarnya.
Saat ini pun, Fitra NTB bersama jaringannya di daerah sedang melaksanakan pemantauan politik uang sampai ke desa-desa dan kampung-kampung.
sumber: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/30/n38lib-bawaslu-didorong-perketat-pantauan-politik-uang
REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Badan Pengawas Pemilu di wilayah Nusa Tenggara Barat memperketat pemantauan politik uang yang diyakini marak menjelang pemungutan suara pemilu legislatif 9 April 2014.
"Potensi tercederainya suara pemilih rentan terjadi akibat praktik politik uang yang akan semakin marak mendekati hari pencoblosan, sehingga Bawaslu harus memperketat pemantauannya," kata Sekjen Fitra NTB Ervyn Kaffah, di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan sejauh pemantauan relawan Fitra sebagai mitra lokal dari Indonesian Corruption Watch (ICW), sebagian besar partai politik dan caleg memilih tidak memaksimalkan upaya meraih dukungan pemilih dalam kampanye terbuka.
Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan jadwal kampanye terbuka yang disediakan, dan banyak caleg memilih mengoptimalkan kampanye melalui tatap-muka langsung dengan pemilih yang lingkupnya terbatas namun dengan sebaran area dan titik pertemuan yang cukup luas.
"Fenomena beralihnya caleg dari kampanye terbuka ke pertemuan tatap-muka tersebut seakan mengonfirmasi bahwa Indonesia sekarang khususnya di NTB memasuki tahap pasca-klientelisme," ujarnya.
Menurut dia, peran patron atau tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat tak lagi dominan sebagai pengumpul suara.
Pemilih pun cenderung lebih mandiri dalam menetapkan pilihannya disebabkan kemudahan memperoleh informasi dari sumber yang semakin beragam.
"Ini juga berarti jual beli suara akan lebih dominan melibatkan transaksi yang lebih personal," ujarnya.
Ervyn menduga, praktik politik uang akan sangat potensial terjadi pada hari pencoblosan, sehingga ia meminta Bawaslu NTB beserta jajaran panwaslu kabupaten/kota sampai petugas pemantau lapangan (PPL) untuk memperketat pemantauan.
Meskipun hasil pemantauan Fitra NTB menunjukkan potensi dana untuk pembiayaan kampanye relatif rendah, ia meyakini para caleg menyimpan potensi pendanaan yang jauh lebih besar daripada yang telah dilaporkan kepada KPU setempat.
"Fitra NTB memang meragukan tingkat keakuratan pelaporan dana kampanye oleh partai politik kepada KPU di daerah," ujarnya.
Saat ini pun, Fitra NTB bersama jaringannya di daerah sedang melaksanakan pemantauan politik uang sampai ke desa-desa dan kampung-kampung.
sumber: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/30/n38lib-bawaslu-didorong-perketat-pantauan-politik-uang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar