 |
| Para Pembicara Ngobrol Bareng Pemuda: Sulhan Muchlis Ibrahim, DR. Iwan Harsono, dan Ervyn Kaffah |
Rabu, 01 Oktober 2014 00:53
MATARAM, MATARAMNEWS.co.id - Mengupas satu tahun kepemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH M Zainul Maji dan HM Amin (TGB-AMIN), mau dibawa kemana NTB?. Inilah tema diskusi yang dikemas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB dalam "Ngobrol Bareng Pemuda".
Kegiatan Ngobrol Bareng Pemuda ini dihadiri pembicara sekaligus sebagai narasumber seperti, Ketua KNPI NTB, Sulhan, Akademisi, DR Iwan Suharsono dan Koordinator Fitra NTB, Ervyn Kaffah. Sedangkan pihak eksekutif yang diundang panitia tidak ada satupun hadir.
Pantuan media ini dalam forum diskusi tersebut, berbagai fakta dan data yang dipaparkan para narasumber, mulai dari aspek perekonomian, kesejahteraan dan program-program yang dilaksanakan selama satu tahun kepemimpinan TGB-Amin.
Beberapa kritik pun dilontarkan oleh peserta diskusi atau audien yang hadir, terhadap program-program yang dilaksanakan selama satu tahun kepemimpinan TGB-AMIN. Pasalnya, ada data yang tidak singkron dengan yang disampaikan ke publik oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Walaupun disatu sisi NTB mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat (Pempus).
Sulhan, Ketua KNPI NTB menilai, tingkat laju perekonomian di NTB belum signifikan pada tahun 2014. Seperti program Bumi Sejuta Sapi (BSS) NTB yang dilaksankan oleh pemerintah NTB dinilai belum terealisasi sepenuhnya.
"Pemerintah daerah telah mengklaim sejuta sapi setiap tahun sudah mampu dilaksanakan, namun kenyataannya di masyarakat sejuta sapi itu ditempatkan dimana", kata Sulhan, pada forum diskusi, di Mataram, kemarin.
Soal lain juga, kata dia, produksi pangan tahun 2014 menurun. selain itu, angka partisipasi pekerja yang terlihat naik, di satu sisi juga angka pengangguran naik. "Gubernur NTB menyebut dirinya sebagai pembangunan jalan dan memang terlihat dari ruas jalan yang dibangun di NTB ini, namun nilai dari pembangunan jalan tersebut produktif atau tidak dalam menunjang perekonomian masyarakat", kata Sulhan mengkritisi hal tersebut.
Sulhan mengungkap, aparatur pemerintah masih bertalenta sebagai raja yang selalu ingin dilayani, padahal aparatur pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Bahkan ruang-ruang tempat keluh kesah masyarakat juga belum ada sampai saat ini.
Sementara narasumber dari FITRA NTB, Ervyn Kaffah, berbicara soal kemiskinan. Menurut dia, angka kemiskinan diperkotaan jauh lebih besar dari pada angka kemiskinan dipedesaan, artinya ketimpangan kemiskinan itu ada. Dalam angka dan data, sebut dia, banyak terlihat peningkatan perekonomian di pertanian, akan tetapi rata-rata masayarakat hanya menjadi buruh tani.
Sementara, soal anggaran, sebut Ervyn, di tahun 2015 naik menjadi Rp 2,9 triliun, dibanding tahun 2014 seniali Rp 2,8 triliun. Semestinya, program-program yang dilaksanakan pada periode kedua kepemimpinan TGH M Zainul Majdi ini lebih semangat lagi, namun trend-nya agak lemes.
"Kami melihat, program yang akan dilaksanakan pemerintahan TGB-AMIN belum jelas arahnya kemana", kata Ervyn. Ia berharap agar kebebasan informasi juga harus dilaksanakan.
Beberapa poin hasil diskusi tersebut disimpulkan DR Iwan Suharsono diantaranya, pertama, setiap program-program yang dilaksanakan pemerintah harus dikritisi seperti program Bumi Sejuta Sapi NTB. Gubernur harus koordinasi bersama para Bupati dan Wali Kota se-NTB.
Ketiga, lanjut dia, ketimpangan-ketimpangan Pemda dalam menjalankan program-program harus dikritisi. Keempat, harus mengantisipasi kebijakan seperti kalau nanti pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM, Pemda sudah mengantisipasinya. Kelima, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus jelas dan profesional. Keenam, Pemda NTB harus mengantisipasi adanya masyarakat ekonomi ASEAN, dimana akan sering dilaksanakan pertemuan-pertemuan di daerah. Dan ketujuh, keterbukaan dalam berdemokrasi harus dilaksanakan.
Pantuan media ini dalam forum diskusi tersebut, berbagai fakta dan data yang dipaparkan para narasumber, mulai dari aspek perekonomian, kesejahteraan dan program-program yang dilaksanakan selama satu tahun kepemimpinan TGB-Amin.
Beberapa kritik pun dilontarkan oleh peserta diskusi atau audien yang hadir, terhadap program-program yang dilaksanakan selama satu tahun kepemimpinan TGB-AMIN. Pasalnya, ada data yang tidak singkron dengan yang disampaikan ke publik oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Walaupun disatu sisi NTB mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat (Pempus).
Sulhan, Ketua KNPI NTB menilai, tingkat laju perekonomian di NTB belum signifikan pada tahun 2014. Seperti program Bumi Sejuta Sapi (BSS) NTB yang dilaksankan oleh pemerintah NTB dinilai belum terealisasi sepenuhnya.
"Pemerintah daerah telah mengklaim sejuta sapi setiap tahun sudah mampu dilaksanakan, namun kenyataannya di masyarakat sejuta sapi itu ditempatkan dimana", kata Sulhan, pada forum diskusi, di Mataram, kemarin.
Soal lain juga, kata dia, produksi pangan tahun 2014 menurun. selain itu, angka partisipasi pekerja yang terlihat naik, di satu sisi juga angka pengangguran naik. "Gubernur NTB menyebut dirinya sebagai pembangunan jalan dan memang terlihat dari ruas jalan yang dibangun di NTB ini, namun nilai dari pembangunan jalan tersebut produktif atau tidak dalam menunjang perekonomian masyarakat", kata Sulhan mengkritisi hal tersebut.
Sulhan mengungkap, aparatur pemerintah masih bertalenta sebagai raja yang selalu ingin dilayani, padahal aparatur pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Bahkan ruang-ruang tempat keluh kesah masyarakat juga belum ada sampai saat ini.
Sementara narasumber dari FITRA NTB, Ervyn Kaffah, berbicara soal kemiskinan. Menurut dia, angka kemiskinan diperkotaan jauh lebih besar dari pada angka kemiskinan dipedesaan, artinya ketimpangan kemiskinan itu ada. Dalam angka dan data, sebut dia, banyak terlihat peningkatan perekonomian di pertanian, akan tetapi rata-rata masayarakat hanya menjadi buruh tani.
Sementara, soal anggaran, sebut Ervyn, di tahun 2015 naik menjadi Rp 2,9 triliun, dibanding tahun 2014 seniali Rp 2,8 triliun. Semestinya, program-program yang dilaksanakan pada periode kedua kepemimpinan TGH M Zainul Majdi ini lebih semangat lagi, namun trend-nya agak lemes.
"Kami melihat, program yang akan dilaksanakan pemerintahan TGB-AMIN belum jelas arahnya kemana", kata Ervyn. Ia berharap agar kebebasan informasi juga harus dilaksanakan.
Beberapa poin hasil diskusi tersebut disimpulkan DR Iwan Suharsono diantaranya, pertama, setiap program-program yang dilaksanakan pemerintah harus dikritisi seperti program Bumi Sejuta Sapi NTB. Gubernur harus koordinasi bersama para Bupati dan Wali Kota se-NTB.
Ketiga, lanjut dia, ketimpangan-ketimpangan Pemda dalam menjalankan program-program harus dikritisi. Keempat, harus mengantisipasi kebijakan seperti kalau nanti pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM, Pemda sudah mengantisipasinya. Kelima, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus jelas dan profesional. Keenam, Pemda NTB harus mengantisipasi adanya masyarakat ekonomi ASEAN, dimana akan sering dilaksanakan pertemuan-pertemuan di daerah. Dan ketujuh, keterbukaan dalam berdemokrasi harus dilaksanakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar