Thursday, 02 January 2014 21:00
MENARAnews, Mataram (NTB) - Dari hasil catatan uji akses keterbukaan keuangan terhadap partai politik yang dilakukan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA NTB) menghasilkan bahwa dari 9 parpol yang diuji, FITRA NTB menyatakan 2 Parpol paling resisten dalam hal tranparansi pengelolaan keuangan.
Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah menyebutkan, dua Parpol yang paling resisten tersebut yakni Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sebagai Parpol yang resisten karena dua partai ini tidak ada respon sama sekali sejak tahap permintaan, keberatan sampai dengan sengketa.
“Dari seluruh partai, PDI-P dan Gerindra paling resisten dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujarnya di Mataram, Kamis (2/1/2014).
Hasil uji akses tersebut, FITRA menyatakan ada empat parpol yang sama sekali tidak mau menyerahkan dokumen atau informasi yang diminta alias informasinya nihil. Keempat partai tersebut antara lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), PDI-P dan Gerindra. Namun hasil dari kesepakatan komunikasi terakhir bahwa PKS akan memberikan dokumennya paling telat besok tanggal 3 Januari 2014, sedangkan untuk Golkar menjanjikan akan memberikan dokumen pada pertengahan Januari 2014.
Selain itu, dari hasil uji akses PDIP, Gerindra dan Partai Bulan Bintang atau 3 parpol ini juga termasuk partai yang tidak sama sekali menghadiri sidang meski telah diundang secara patut oleh Komisi Informasi (KI NTB).
“Sisanya 6 partai politik tidak mematuhi putusan KI yaitu, PDI-P, PAN, PPP, GERINDRA, HANURA dan PBB,” sebut Ervin.
FITRA NTB merekomendasikan bahwa seluruh parpol tersebut dilaporkan ke KI Pusat agar dikordinasikan dengan DPP Parpol yang bersangkutan untuk mendapatkan pembinaan khusus dari DPP partai yang bersangkutan. (lk/sw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar