Rabu, 11 Juni 2014 -Zul Fahmi
LOMBOKITA - Sekjend FITRA NTB, Ervyn Kaffah mengapresiasi langkah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGB. H. Muhammad Zainul Majdi yang melakukan rapat pimpinan untuk mengevaluasi realisasi APBD NTB pada triwulan II Juni 2014.
“Artinya, ada langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II ini berakhir, serta sudah ada perbaikan dalam pola pengendalian terhadap kegiatan APBD, meskipun di berbagai sisi masih terlihat berbagai kekurangan,” tegas Ervyn di Mataram, Rabu (11/6/2014).
Menurutnya, dengan adanya perbaikan di sisi pengendalian, akan berdampak mempercepat penyerapan anggaran dan realisasi fisik. Dan di sisi lain menghindari proyek yang numpuk pada akhir tahun.
Terhadap masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik APBD NTB jelang akhir triwulan II ini, ia menekankan hal tersebut harus benar-benar menjadi perhatian jajaran Pemprov NTB untuk segera diambil tindakan.
"Kalau pengendalian sudah berjalan bagus, artinya kita punya data yang akurat dan tersaji tepat waktu. Agenda berikutnya, menganalisa masalah atau kendala secara cermat dan mengambil tindakan segera. Jadi, fokusnya adalah analisis masalah dan mengambil tindakan," katanya.
Ia menambahkan, kalau pengendalian bagus, komposisi ideal jumlah kegiatan yang berada pada zone biru, zone kuning dan zone merah itu pada posisi 60:30:10. Yang 60% zone biru itu tinggal dilaksanakan kembali oleh staf. Yang 30% zone kuning perlu terus mendapat pantauan dari atasan. “Nah yang 10% zone merah itu perlu intervensi atasan langsung,” katanya. Artinya, untuk yang zone merah ini atasan langsung turun tangan mencari tahu masalahnya, dan membantu menyelesaikannya.
Sementara itu, terkait soal SKPD yang tak melaporkan realisasi pengadaan langsung, ia menyebut itu sebagai sikap yang keterlaluan. Meski demikian perlu ada identifikasi, mengapa itu bisa terjadi.
"Kok bisa SKPD berani tidak melaporkan itu, dan sampai Rapim yang dipimpin Pak Gub dilaksanakan kita tidak mendengar atasannya menegur. Semestinya hal ini tidak perlu sampai ke meja Rapim," ujarnya.
Ia menilai pemprov NTB perlu mengevaluasi lagi soal pengadaan langsung dengan nilai hampir Rp 500 miliar yang nominalnya sangat besar, sampai setengah dari total anggaran proyek provinsi. "Untuk ke depannya, saya menyarankan prinsip kehati-hatian harus digunakan,” katanya lagi.
“Artinya, ada langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II ini berakhir, serta sudah ada perbaikan dalam pola pengendalian terhadap kegiatan APBD, meskipun di berbagai sisi masih terlihat berbagai kekurangan,” tegas Ervyn di Mataram, Rabu (11/6/2014).
Menurutnya, dengan adanya perbaikan di sisi pengendalian, akan berdampak mempercepat penyerapan anggaran dan realisasi fisik. Dan di sisi lain menghindari proyek yang numpuk pada akhir tahun.
Terhadap masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik APBD NTB jelang akhir triwulan II ini, ia menekankan hal tersebut harus benar-benar menjadi perhatian jajaran Pemprov NTB untuk segera diambil tindakan.
"Kalau pengendalian sudah berjalan bagus, artinya kita punya data yang akurat dan tersaji tepat waktu. Agenda berikutnya, menganalisa masalah atau kendala secara cermat dan mengambil tindakan segera. Jadi, fokusnya adalah analisis masalah dan mengambil tindakan," katanya.
Ia menambahkan, kalau pengendalian bagus, komposisi ideal jumlah kegiatan yang berada pada zone biru, zone kuning dan zone merah itu pada posisi 60:30:10. Yang 60% zone biru itu tinggal dilaksanakan kembali oleh staf. Yang 30% zone kuning perlu terus mendapat pantauan dari atasan. “Nah yang 10% zone merah itu perlu intervensi atasan langsung,” katanya. Artinya, untuk yang zone merah ini atasan langsung turun tangan mencari tahu masalahnya, dan membantu menyelesaikannya.
Sementara itu, terkait soal SKPD yang tak melaporkan realisasi pengadaan langsung, ia menyebut itu sebagai sikap yang keterlaluan. Meski demikian perlu ada identifikasi, mengapa itu bisa terjadi.
"Kok bisa SKPD berani tidak melaporkan itu, dan sampai Rapim yang dipimpin Pak Gub dilaksanakan kita tidak mendengar atasannya menegur. Semestinya hal ini tidak perlu sampai ke meja Rapim," ujarnya.
Ia menilai pemprov NTB perlu mengevaluasi lagi soal pengadaan langsung dengan nilai hampir Rp 500 miliar yang nominalnya sangat besar, sampai setengah dari total anggaran proyek provinsi. "Untuk ke depannya, saya menyarankan prinsip kehati-hatian harus digunakan,” katanya lagi.
“Lebih selektif dalam memilih dan memilah mana proyek-proyek yang bisa dilakukan pengadaan langsung. Kalau untuk tahun ini, saya kira memang perlu ada evaluasi mendalam kenapa pengadaannya lambat," tegas Ervyn. (ari/lbk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar