LOMBOK POST
Date:
MATARAM – Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menepati janjinya mengumpulkan kepala SKPD lelet. Kemarin, orang nomor dua di NTB itu mengumpulkan para kepala SKPD lelet itu, dan menagih pertanggungjawaban mereka.
Pertemuan berlangsung tertutup di ruang kerja Wagub. Namun, dipastikan, bahwa seluruh SKPD menegaskan mereka siap menindaklanjuti instruksi pimpinan, untuk menuntaskan proses lelang dan serapan anggaran.
“Para kepala SKPD menyatakan komitmen mereka untuk mencapai target,” kata Juru Bicara Pemprov NTB Fathul Gani pada Lombok Post, kemarin (27/4). Fathul termasuk yang turut terlibat dalam rapat khusus yang dipimpin Wagub itu.
Dia mengatakan, sebanyak sepuluh SKPD dikumpulkan Wagub. Namun, Fathul tak merinci SKPD mana saja. Yang pasti, yang dikumpukan adalah SKPD yang lelet dalam hal menjalankan lelang proyek. Dan juga SKPD yang lelet dalam hal membelanjakan anggaran.
Dalam pertemuan itu kata dia Wagub mencecar seluruh kepala SKPD dan membedah sejumlah hal yang menjadi kendala. Namun, secara umum, untuk lelang proyek saat ini sedang dalam proses.
Sedangkan untuk serapan anggaran, kata Fathul ada sejumlah pekerjaan yang fisiknya sudah selesai. Namun, pembayarannya memang belum, lantaran harus menunggu sejumlah tahapan adminsitrasi.
Dia memberi contoh misalnya pengadaan kendaraan operasional di Biro Kesra. Proyek fisiknya sudah selesai. Namun, pembayaran belum tuntas. Sehingga menjadi salah satu penyumbang minimnya realisasi belanja di biro tersebut. “Memang realisasi keuangan dan fisik tidak ekuivalen,” imbuh dia.
Demikian halnya dia contohkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Event Tambora Menyapa Dunia sudah tuntas. Namun, sejumlah anggaran belum dibayarkan, lantaran juga harus memenuhi proses administrasi terlebih dahulu.
Data Biro Administrasi Pembangunan Pemprov NTB, hingga 20 April 2015, realiasi keuangan baru mencapai 19,11 persen. Sementara realisasi fisik baru 20,65 persen. Pencapaian itu masih amat jauh dari target. Sebab, dua hari lagi, harusnya target realisasi keuangan sudah 43,05 persen. Sementara realisasi fisik 43,10 persen.
Menurut Fathul, target realisasi keuangan tak akan pernah diubah. Gubenrur TGB HM Zainul Majdi kata dia, tetap mewajibkan bahwa pada tengah tahun, belanja pemerintah harus sudah mencapai 50 persen. Sehingga, tidak ada lagi kesan belanja pemerintah dikebut akhir tahun.
Dari 44 SKPD memang target realisasi mereka berbeda-beda. Namun, pada kisaran 20 hingga 37 persen pada April. Hingga 20 April 2015, sebanyak 13 SKPD rupanya baru hanya mampu meraih realisasi belanja 10 persen dari target. Selebihnya sudah di atas 25 persen dari target. (kus/r9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar