Gubernur Pastikan Ganti Kepala SKPD "Loyo"

SUARA NTB
Jumat, 17/10/14

Silaq akses via:
http://www.suarantb.com/2014/10/17/wilayah/Mataram/detil3.html


lihat juga berita terkait:
http://www.suarantb.com/2014/10/04/wilayah/Mataram/detil4.html

http://www.suarantb.com/2014/12/03/wilayah/Mataram/detil4.html

http://www.suarantb.com/2014/12/09/wilayah/Mataram/detil4.html

http://dutaselaparang.com/?p=852

 

FITRA NTB : 16 SKPD Terlalu Santai

09 May 2015

Ia mendesak para Asisten dan Sekda, khususnya Wagub H.Muhamad Amin melakukan teguran keras. Misalnya, teguran berupa sanksi berupa mutasi jabatan harus berani dijalankan. “Ini penting agar mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga siapa yang bekerja malas, sok pintar di SKPD itu dapat diketahui dengan baik kedepannya,” tandas Ervyn Kaffah.


MATARAM, Pos Bali – Kendati Wagub H. Muhamad Amin SH MSi telah melakukan berbagai upaya mulai bersurat resmi hingga menggelar rapat koordinasi (Rakor) menghadirkan pimpinan SKPD Pemprov NTB untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan dan fisik pada triwulan pertama tahun ini, langkah tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.

Itu terlihat dari total sekitar 21 SKPD lingkup Pemprov NTB, pada periode Maret-April, ada lima SKPD yang menunjukkan progres pencapaian signifikan. Sedangkan, sisanya sebanyak 16 SKPD malah belum memiliki progres apapun.

FITRA NTB: 10 SKPD Pemprov Lamban Ajukan Lelang

Tanggapi Wakil Ketua DPRD NTB; Ervyn Kaffah: Kita Perlu Obyektif Menilai Masalah

Ditulis oleh Dzikran Fakih
Senin 25 May 2015 jam 14 : 27

 LOMBOKita - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai, sampai Mei 2015 ini, atau memasuki Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2015, terdapat 10 SKPD yang lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB.

Sebelumnya, akhir April lalu, FITRA NTB mencatat ada 12 SKPD yang sangat lamban mengajukan lelang. Meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relatif minim.  Hal ini menunjukkan bahwa terapi dari atasan langsung berupa pemanggilan dan  peringatan, serta Rapat Pimpinan oleh Pimpinan Daerah belum menunjukkan hasil signifikan.

Menurut Sekretaris Jenderal FITRA NTB , Ervyn Kaffah,  kondisi keterlambatan mengajukan lelang bukan hanya terjadi pada Dinas-dinas yang mengawal Program Unggulan, namun juga terjadi pada sejumlah SKPD lainnya, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar.  Di sisi lain, meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relative minim.

12 SKPD NTB Lambat Ajukan Lelang

Penulis Redaksi Halo Karimun -11 Mei 2015

 

JAKARTA, HALO KARIMUN.COM

Dari total 27 SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12 SKPD sangat lamban mengajuka lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai Akhir April 2015 nilai lelang yang mereka ajukan masih dibawah 10 persen dari total proyek yang ditangani.

 

“Kami minta atasan langsung SKPD untuk memberikan bantuan kepada SKPD-SKPD itu,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untun Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervyn Kaffah dalam keterangan persnya yang di terima di Jakarta, Minggu 10 April 2015.

Realisasi Anggaran Triwulan Pertama Pemprov Tak Capai Target

Komisi I DPRD Salahkan Mutasi Gubernur

POS BALI, 11 May 2015

“Kami sarankan, perlu ada identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,” tegas Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, saat dihubungi Pos Bali, Sabtu sore (9/5).


MATARAM, Pos Bali – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Rumaksi SJ SH, menduga lambatnya realisasi fisik dan keuangan semua SKPD Pemprov pada triwulan pertama saat ini dipicu pelaksanaan mutasi pejabat eselon II Pemprov yang tidak tepat waktu.  Sehingga, pejabat baru tersebut sebagian besar masih banyak yang melakukan penyesuaian dengan suasana kantor serta staf mereka. Pelaksanan mutasi yang dilakukan Gubernur malah saat anggaran SKPD tersebut tengah berjalan alias telah diketok oleh pihak DPRD NTB.

Pak Wagub, Jangan Longgarkan SKPD Lelet

Ervyn Kaffah

Date: April 24, 2015

“Wagub perlu intervensi. Jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya,” kata Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah.


MATARAM – Hingga pekan lalu, sebanyak 12 SKPD masih belum menggelar lelang proyek sama sekali. Mereka telah disemprit, tapi belum bereaksi semestinya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB meminta agar Wakil Gubernur H Muhammad Amin turun tangan, mengingat domain pengawasan internal SKPD berada di tangan orang nomor dua di NTB itu.

Pejabat Lelet Terancam “Diparkir”

Date: May 04, 2015

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Eryn Kaffah mengatakan, hinga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 dari target masing-masing. Bahkan, kata Ervyn, ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang mereka tetapkan sendiri.

MATARAM – Sebanyak 13 Kepala SKPD bisa terancam “diparkir” dan masuk kotak, lantaran kinerja mereka lelet. Mereka tak kunjung mencapai target realisasi fisik dan keuangan pada triwulan pertama. Sebanyak 13 kepala SKPD lelet itu telah dikumpulkan Wakil Gubernur H Muhammad Amin pekan lalu.

“Saya tegaskan pada mereka. Kalau pimpinan sedang mengevaluasi kinerja mereka. Yang berarti juga mengevaluasi kedudukannya,” tandas Wagub, kemarin. “Saya kumpulkan 13 orang,” ungkapnya.

Ada SKPD “Zona Merah” Gubernur Diminta Ambil Tindakan

GLOBAL FM-12 Juni 2014

Menurut Ervyn, system pengendalian yang bagus, komposisi ideal jumlah kegiatan yang berada pada zona biru, zona kuning dan zona merah itu pada posisi 60:30:10. 

“Yang 60% zona biru itu tinggal dilaksanakan kembali oleh staf. Yang 30% zona kuning perlu terus mendapat pantauan dari atasan. Nah yang 10% zone merah itu perlu intervensi atasan langsung. Artinya untuk yang zone merah ini atasan langsung turun tangan mencari tahu masalahnya, dan membantu menyelesaikannya” katanya.

 Mataram (Global FM Lombok)-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengapresiasi langkah gubernur NTB yang melakukan rapat pimpinan (rapim) untuk mengevaluasi realisasi APBD NTB pada pertengahan Juni. Artinya ada langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II 2014 berakhir. Namun tindak lanjut dari mencuatnya daftar SKPD dengan realisasi anggaran yang berada di “zona merah” masih dinantikan.

Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah dalam rilisnya yang diterima Global FM Lombok mengatakan, terhadap masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik APBD NTB jelang akhir triwulan II ini harus benar-benar menjadi perhatian jajaran Pemprov NTB untuk segera diambil tindakan.

FITRA NTB Apresiasi Gubernur Evaluasi Kinerja SKPD

Rabu, 11 Juni 2014 -Zul Fahmi

LOMBOKITA - Sekjend FITRA NTB, Ervyn Kaffah mengapresiasi langkah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGB. H. Muhammad Zainul Majdi yang melakukan rapat pimpinan  untuk mengevaluasi realisasi APBD NTB pada triwulan II Juni 2014.

“Artinya, ada langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II ini berakhir, serta sudah ada perbaikan dalam pola pengendalian terhadap kegiatan APBD, meskipun di berbagai sisi masih terlihat berbagai kekurangan,” tegas Ervyn di Mataram, Rabu (11/6/2014).