Video Sorotan Redaksi LOMBOK POST TV: GOLKAR NTB MELAWAN KETERBUKAAN INFORMASI

silaq akses via:

https://www.youtube.com/watch?v=-bj6Kl-QbmY&list=PLWO4OOzWscSHhDsP6GQkFYt7KLkP_xpmm&index=3

Sebagai salah seorang Pemohon Informasi Laporan Keuangan Parpol NTB kepada DPD Partai Golkar NTB (bersama Suhardi dan Ramli secara berkelompok, yang dikuasakan kepada Bung Suhardi), saya hadir untuk diskusi bersama Ketua Bakumham Golkar NTB, Ibu Sri Hayatiningsih dan Staf Ahli Komisi Informasi Pusat, Bapak Agus W. Nugroho, di Studio Lombok Post TV.

Talkshow ini terjadi beberapa waktu setelah DPD Golkar NTB mengajukan gugatan perdata terhadap  Bung Suhardi sebagai pemohon informasi, Komisi Informasi Provinsi NTB, dan Komisi Informasi Pusat ke PN Mataram. Tak tanggung-tanggung, selain minta putusan KI NTB dibatalkan, partai Golkar NTB juga menggugat masyarakat  Pemohon Informasi, KI NTB, dan KI Pusat.  Warga yang memohon informasi yang sebenarnya menurut UU termasuk sebagai Informasi yang harus tersedia setiap saat tanpa perlu diminta, dan KI NTB serta KI Pusat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan mediasi dan penyelesaian sengketa informasi, digugat perdata oleh DPD Golkar NTB sebesar Rp. 1 Miliar lebih.

Beberapa berita dan dokumentasi terkait isu ini, silaq akses:

http://akuntabilitas.jpip.or.id/artikelview-335-lampu-kuning-keterbukaan-informasi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rwdu1-UeR9o
https://www.youtube.com/watch?v=XdSzqCuVUYc
http://www.antarantb.com/print/25653/fitra-parpol-di-ntb-enggan-sampaikan-laporan-keuangan
http://www.lombokita.com/index.php/pilkada-dan-pemilu/fitra-ntb-keterbukaan-dana-parpol-golkar-urutan-buncit
http://www.gresnews.com/berita/politik/230106-meminta-transparansi-malah-digugat-golkar
http://www.antarabengkulu.com/berita/21126/pengamat-laporan-keuangan-parpol-belum-sesuai-standar
http://nasional.kompas.com/read/2014/02/09/1600298/ICW.Golkar.Tidak.Transparan
http://www.jpnn.com/read/2014/02/10/215695/Digugat-Golkar,-ICW-Fitra-Balik-Somasi
http://politik.rmol.co/read/2014/02/09/143171/ICW-dan-Fitra-Ancam-Somasi-Partai-Golkar-
http://lomboknews.com/2014/02/09/komite-aksi-ntb-bersih-di-jalan-udayana/
http://www.gresnews.com/berita/Politik/20092-icw-dan-fitra-ancam-somasi-aburizal-bakrie/

Watchdog tells public, media to closely watch political parties’ budgets

Panca Nugraha, The Jakarta Post, Mataram | Archipelago | Wed, September 11 2013, 8:21 PM

The Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) in West Nusa Tenggara has called on the public and the mass media to actively monitor the use of political parties’ budgets.
The forum said that the budgets of the political parties, which were partially funded with state funds, were prone to corruption due to lack of transparency and accountability.

“This is probably not a new issue, but FITRA will always encourage the public to pay attention to the budget issue,” West Nusa Tenggara FITRA secretary-general Ervyn Kaffah said in Mataram on Wednesday.

FITRA: Parpol Tidak Respon Permintaan Informasi Pendanaan

Posted by: redaksi14/09/2013

Mataram, Gaung NTB – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan semua parpol di wilayah Nusa Tenggara Barat tidak merespons permohonan informasi terkait dengan laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

“Semua parpol yang dimintai informasi tentang penggunaan dana bantuan APBD untuk parpol tidak merespons, padahal itu keharusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Direktur Fitra Ervyn Kaffah pada kegiatan “redaktur meeting” bertajuk “Transparansi Pendanaan Parpol di NTB” yang digelar di Mataram, Rabu.

FITRA NTB: Parpol Tidak Rugi Kalau Transparan Anggaran

LOMBOKNEWS.COM
Friday, 13 September 2013

silakan akses via:
http://lomboknews.com/2013/09/13/fitra-ntb-parpol-tidak-rugi-kalau-transparan-anggaran/

FITRA NTB Uji Akses Informasi Parpol

Wednesday, 11 September 2013 - Politik

silakan akses via: http://lomboknews.com/2013/09/11/fitra-ntb-uji-akses-informasi/

Fitra: Parpol di NTB tidak respon permintaan informasi pendanaan

Rabu, 11 September 2013 15:32 WIB

Oleh Anwar Maga

silakan akses via: http://mataram.antaranews.com/berita/25257/fitra-parpol-di-ntb-tidak-respon-permintaan-informasi-pendanaan

Fitra NTB akan Laporkan Dua Parpol ke Komisi Informasi

Ditulis oleh Zulfahmi - Rabu11 Sep 2013 jam 14 : 29 -  kategori Pilkada dan Pemilu

LOMBOKita - Hasil sementara perkembangan uji akses informasi partai politik di NTB yang dilakukan oleh Forum Untuk Transparansi Anggaran (FITRA NTB), 9 Partai Politik yang diuji tidak memberikan respon permohonan informasi ke Fitra.

Direktur Fitra NTB, Ervyn Kaffah mengatakan dalam uji keterbukaan informasi yang dilakukan, pihaknya mengambil sembilan Dewan Pimpinan Daerah Parpol yang ada di NTB dan hasilnya semua parpol tidak memberikan respon dalam jangka waktu 10 hari kerja.

FITRA NTB Ajak Masyarakat Awasi Dana Parpol

11 September 2013, 12:42 Wita. 

MATARAM,Lomboktoday.co.id – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) perwakilan NTB mengajak masyarakat dan media massa untuk turut berperan aktif mengawasi aliran dana Partai Politik (Parpol), mulai dari sumber dana hingga penggunaannya. FITRA menilai pengelolaan dana Parpol sangat rentan penyimpangan dan berpeluang korupsi, sebab selama ini Parpol tidak transparan kepada publik dalam pengelolaan keuangan mereka. Padahal, sebagian dana Parpol berasal dari sumbangan Anggaran Daerah, yang semestinya penggunaannya harus transparan dan akuntabel.

“Ini mungkin bukan isu baru, tetapi FITRA akan mendorong dan mengkampanyekan agar masyarakat luas peduli untuk mengawasi dana Parpol ini. Harus dipahami bersama bahwa dana Parpol ini bukan ranah yang eksklusif untuk elit Parpol dan internal mereka saja, tetapi ini ranah publik yang harus diketahui masyarakat luas,” kata Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, dalam acara Pertemuan Redaktur Menyoal Pendanaan Parpol, Rabu (11/9), di Mataram.

Public, media told to monitor funds used by political parties

Panca Nugraha and Arya Dipa, The Jakarta Post, Mataram/Bandung | Archipelago | Thu, September 12 2013, 8:46 AM 

“It should be clear that the funds are not exclusively within the private realm of political parties but are part of the public sphere,” NTB FITRA secretary-general Ervyn Kaffah said in a meeting with editors on Wednesday.


 The West Nusa Tenggara (NTB) chapter of the Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) has urged the public and media to play an active role in overseeing funds being channeled by political parties.

FITRA deemed that funds managed by parties were often prone to misappropriation and irregularities, because they have so far not been transparent with the public in managing their funds, although part of the funds were from regional budgets; while information regarding the use of the funds should be transparent and accountable.