FITRA NTB: 10 SKPD Pemprov Lamban Ajukan Lelang

Tanggapi Wakil Ketua DPRD NTB; Ervyn Kaffah: Kita Perlu Obyektif Menilai Masalah

Ditulis oleh Dzikran Fakih
Senin 25 May 2015 jam 14 : 27

 LOMBOKita - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai, sampai Mei 2015 ini, atau memasuki Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2015, terdapat 10 SKPD yang lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB.

Sebelumnya, akhir April lalu, FITRA NTB mencatat ada 12 SKPD yang sangat lamban mengajukan lelang. Meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relatif minim.  Hal ini menunjukkan bahwa terapi dari atasan langsung berupa pemanggilan dan  peringatan, serta Rapat Pimpinan oleh Pimpinan Daerah belum menunjukkan hasil signifikan.

Menurut Sekretaris Jenderal FITRA NTB , Ervyn Kaffah,  kondisi keterlambatan mengajukan lelang bukan hanya terjadi pada Dinas-dinas yang mengawal Program Unggulan, namun juga terjadi pada sejumlah SKPD lainnya, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar.  Di sisi lain, meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relative minim.

PEMPROV NTB DISARANKAN TIDAK REVISI RPJMD 2008-2013

antaranews.com | 30/08/2012 18:26 |

Mataram, 30/8 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) disarankan untuk tidak merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2008-2013, karena dapat menjadi preseden buruk dalam praktik pemerintahan.

"Kami sarankan Pemprov NTB tidak merevisi target RPJMD jika rezim berkuasa tidak mampu mengejar target yang ditetapkan dalam peraturan daerah," kata Ervyn Kaffah, koordinator Gerakan Sayangi Gubernur yang diinisiasi sejumlah kalangan aktivis LSM, di Mataram, Kamis.

Revisi Target RPJMD Ditentang

Posted by koranlombok on Juni 27, 2011 in Uncategorized