FITRA NTB : 16 SKPD Terlalu Santai

09 May 2015

Ia mendesak para Asisten dan Sekda, khususnya Wagub H.Muhamad Amin melakukan teguran keras. Misalnya, teguran berupa sanksi berupa mutasi jabatan harus berani dijalankan. “Ini penting agar mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga siapa yang bekerja malas, sok pintar di SKPD itu dapat diketahui dengan baik kedepannya,” tandas Ervyn Kaffah.


MATARAM, Pos Bali – Kendati Wagub H. Muhamad Amin SH MSi telah melakukan berbagai upaya mulai bersurat resmi hingga menggelar rapat koordinasi (Rakor) menghadirkan pimpinan SKPD Pemprov NTB untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan dan fisik pada triwulan pertama tahun ini, langkah tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.

Itu terlihat dari total sekitar 21 SKPD lingkup Pemprov NTB, pada periode Maret-April, ada lima SKPD yang menunjukkan progres pencapaian signifikan. Sedangkan, sisanya sebanyak 16 SKPD malah belum memiliki progres apapun.

FITRA Dorong Biro AP Provinsi NTB Monev Substantif

Ditulis oleh Dzikran Fakih
Kamis 26 Mar 2015 jam 17 : 15

“Pengendalian subtantif inilah yang kita maksud sebagai rekam jejak proyek. Ini punya manfaat besar untuk pimpinan daerah, legislatif, dan masyarakat untuk mengawasi realisasi proyek hingga hingga tahap akhir, atau tercatat dalam asset daerah,” lanjut Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah.

Karena itu, Ervyn berharap, pengendalian substantive dapat mulai dijalankan tahun ini paling tidak untuk 269 paket proyek strategis dari total 4.000 paket pengadaan Pemprov NTB tahun 2015 senilai Rp 519,5 miliar.


 LOMBOKita - Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pengendalian substantif atas pelaksanaan proyek pembangunan fisik tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro AP Setda Provinsi NTB, IGB Sugiharta, saat kegiatan kunjungan silaturrahmi FITRA NTB. Namun niat baik ini, harus didukung oleh semua pihak, baik di internal pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pak Wagub, Jangan Longgarkan SKPD Lelet

Ervyn Kaffah

Date: April 24, 2015

“Wagub perlu intervensi. Jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya,” kata Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah.


MATARAM – Hingga pekan lalu, sebanyak 12 SKPD masih belum menggelar lelang proyek sama sekali. Mereka telah disemprit, tapi belum bereaksi semestinya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB meminta agar Wakil Gubernur H Muhammad Amin turun tangan, mengingat domain pengawasan internal SKPD berada di tangan orang nomor dua di NTB itu.

Pejabat Lelet Terancam “Diparkir”

Date: May 04, 2015

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Eryn Kaffah mengatakan, hinga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 dari target masing-masing. Bahkan, kata Ervyn, ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang mereka tetapkan sendiri.

MATARAM – Sebanyak 13 Kepala SKPD bisa terancam “diparkir” dan masuk kotak, lantaran kinerja mereka lelet. Mereka tak kunjung mencapai target realisasi fisik dan keuangan pada triwulan pertama. Sebanyak 13 kepala SKPD lelet itu telah dikumpulkan Wakil Gubernur H Muhammad Amin pekan lalu.

“Saya tegaskan pada mereka. Kalau pimpinan sedang mengevaluasi kinerja mereka. Yang berarti juga mengevaluasi kedudukannya,” tandas Wagub, kemarin. “Saya kumpulkan 13 orang,” ungkapnya.

Wagub Akhirnya Cecar Kepala SKPD Lelet

LOMBOK POST

Date: April 28, 2015

MATARAM – Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menepati janjinya mengumpulkan kepala SKPD lelet. Kemarin, orang nomor dua di NTB itu mengumpulkan para kepala SKPD lelet itu, dan menagih pertanggungjawaban mereka.

Pertemuan berlangsung tertutup di ruang kerja Wagub. Namun, dipastikan, bahwa seluruh SKPD menegaskan mereka siap menindaklanjuti instruksi pimpinan, untuk menuntaskan proses lelang dan serapan anggaran.

FITRA Sarankan Wagub Turun Tangan Percepat Proses Lelang

GLOBAL FM - 22 April 2015





“Wagub perlu turun tangan segera, jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya. Intervensi Wagub langsung penting dilakukan untuk memastikan lelang proyek-proyek tersebut segera dilaksanakan,” katanya. 

Mataram (Global FM Lombok)-Wakil Gubernur NTB diharapkan segera mengambil langkah untuk mempercepat pelaksanaan proses lelang barang/jasa Pemprov NTB pada tahun anggaran 2015 ini. Menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB sampai pertengahan April ini, ada 12 SKPD yang memerlukan intervensi Wagub karena mereka lamban mengajukan lelang ke Unit Layanan Pengadaan atau ULP.

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah dalam rilisnya Rabu (22/4) mengatakan, Wakil Gubernur NTB, HM Amin, perlu turun tangan untuk mempercepat proses lelang pada 12 SKPD Pemprov NTB, yang belum juga mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB.

Disorot, Kinerja Keuangan 10 SKPD Terburuk

Date: Senin, 27 April 2015

Mataram (Suara NTB) –

Fitra NTB kembali menyoroti capaian kinerja serapan anggaran SKPD lingkup Pemprov NTB. Tak hanya lelet menyelesaikan proses lelang, sejumlah SKPD pun memperlihatkan kinerja serapan keuangan yang buruk. Hingga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 persen dari target masing-masing SKPD.

Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, melalui rilis yang diterima Suara NTB, Senin (27/4) kemarin menjelaskan, SKPD tak hanya lamban mengajukan lelang. Lebih dari itu, ada juga sejumlah SKPD yang lamban mencapai target serapan anggaran.

Ngobrol Bareng Pemuda : Setahun Kepemimpinan TGB-Amin, mau dibawa kemana NTB?

Para Pembicara Ngobrol Bareng Pemuda: Sulhan Muchlis Ibrahim, DR. Iwan Harsono, dan Ervyn Kaffah

 Rabu, 01 Oktober 2014 00:53

MATARAM, MATARAMNEWS.co.id - Mengupas satu tahun kepemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH M Zainul Maji dan HM Amin (TGB-AMIN), mau dibawa kemana NTB?. Inilah tema diskusi yang dikemas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB dalam "Ngobrol Bareng Pemuda".

Kegiatan Ngobrol Bareng Pemuda ini dihadiri pembicara sekaligus sebagai narasumber seperti, Ketua KNPI NTB, Sulhan, Akademisi, DR Iwan Suharsono dan Koordinator Fitra NTB, Ervyn Kaffah. Sedangkan pihak eksekutif yang diundang panitia tidak ada satupun hadir.