Orang-orang mengira saya mengkritik kekuasaan. Bukan. Saya sedang menjalankan posisi demokratis saya sebagai warga untuk membicarakan urusan yang menyangkut hajat hidup saya sendiri dan warga lainnya. Jika ada diantaranya berkaitan dengan Anda, itu bonus.
Translate
Tampilkan postingan dengan label APBD NTB 2015. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label APBD NTB 2015. Tampilkan semua postingan
Selasa, 12 Mei 2015
Realisasi Anggaran Triwulan Pertama Pemprov Tak Capai Target
Komisi I DPRD Salahkan Mutasi Gubernur
POS BALI, 11 May 2015
POS BALI, 11 May 2015
“Kami sarankan, perlu ada identifikasi masalah dan atasan langsung
segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi
dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya
lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,” tegas Sekretaris Jenderal
FITRA NTB, Ervyn Kaffah, saat dihubungi Pos Bali, Sabtu sore (9/5).
MATARAM, Pos Bali – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Rumaksi SJ SH, menduga lambatnya realisasi fisik dan keuangan semua SKPD Pemprov pada triwulan pertama saat ini dipicu pelaksanaan mutasi pejabat eselon II Pemprov yang tidak tepat waktu. Sehingga, pejabat baru tersebut sebagian besar masih banyak yang melakukan penyesuaian dengan suasana kantor serta staf mereka. Pelaksanan mutasi yang dilakukan Gubernur malah saat anggaran SKPD tersebut tengah berjalan alias telah diketok oleh pihak DPRD NTB.
MATARAM, Pos Bali – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Rumaksi SJ SH, menduga lambatnya realisasi fisik dan keuangan semua SKPD Pemprov pada triwulan pertama saat ini dipicu pelaksanaan mutasi pejabat eselon II Pemprov yang tidak tepat waktu. Sehingga, pejabat baru tersebut sebagian besar masih banyak yang melakukan penyesuaian dengan suasana kantor serta staf mereka. Pelaksanan mutasi yang dilakukan Gubernur malah saat anggaran SKPD tersebut tengah berjalan alias telah diketok oleh pihak DPRD NTB.
Pak Wagub, Jangan Longgarkan SKPD Lelet
| Ervyn Kaffah |
“Wagub perlu intervensi. Jangan menunda
dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan
kewajibannya,” kata Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah.
MATARAM – Hingga pekan lalu, sebanyak 12 SKPD masih belum menggelar lelang proyek sama sekali. Mereka telah disemprit, tapi belum bereaksi semestinya.
MATARAM – Hingga pekan lalu, sebanyak 12 SKPD masih belum menggelar lelang proyek sama sekali. Mereka telah disemprit, tapi belum bereaksi semestinya.
Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (FITRA) NTB meminta agar Wakil Gubernur H Muhammad Amin turun
tangan, mengingat domain pengawasan internal SKPD berada di tangan orang
nomor dua di NTB itu.
Langganan:
Postingan (Atom)
