Orang-orang mengira saya mengkritik kekuasaan. Bukan. Saya sedang menjalankan posisi demokratis saya sebagai warga untuk membicarakan urusan yang menyangkut hajat hidup saya sendiri dan warga lainnya. Jika ada diantaranya berkaitan dengan Anda, itu bonus.
Translate
Tampilkan postingan dengan label ULP-LPSE NTB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ULP-LPSE NTB. Tampilkan semua postingan
Selasa, 12 Mei 2015
Realisasi Anggaran Triwulan Pertama Pemprov Tak Capai Target
Komisi I DPRD Salahkan Mutasi Gubernur
POS BALI, 11 May 2015
POS BALI, 11 May 2015
“Kami sarankan, perlu ada identifikasi masalah dan atasan langsung
segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi
dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya
lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,” tegas Sekretaris Jenderal
FITRA NTB, Ervyn Kaffah, saat dihubungi Pos Bali, Sabtu sore (9/5).
MATARAM, Pos Bali – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Rumaksi SJ SH, menduga lambatnya realisasi fisik dan keuangan semua SKPD Pemprov pada triwulan pertama saat ini dipicu pelaksanaan mutasi pejabat eselon II Pemprov yang tidak tepat waktu. Sehingga, pejabat baru tersebut sebagian besar masih banyak yang melakukan penyesuaian dengan suasana kantor serta staf mereka. Pelaksanan mutasi yang dilakukan Gubernur malah saat anggaran SKPD tersebut tengah berjalan alias telah diketok oleh pihak DPRD NTB.
MATARAM, Pos Bali – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Rumaksi SJ SH, menduga lambatnya realisasi fisik dan keuangan semua SKPD Pemprov pada triwulan pertama saat ini dipicu pelaksanaan mutasi pejabat eselon II Pemprov yang tidak tepat waktu. Sehingga, pejabat baru tersebut sebagian besar masih banyak yang melakukan penyesuaian dengan suasana kantor serta staf mereka. Pelaksanan mutasi yang dilakukan Gubernur malah saat anggaran SKPD tersebut tengah berjalan alias telah diketok oleh pihak DPRD NTB.
Rabu, 29 April 2015
FITRA Sarankan Wagub Turun Tangan Percepat Proses Lelang
GLOBAL FM - 22 April 2015
“Wagub perlu turun tangan segera, jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya. Intervensi Wagub langsung penting dilakukan untuk memastikan lelang proyek-proyek tersebut segera dilaksanakan,” katanya.
Mataram (Global FM Lombok)-Wakil Gubernur NTB diharapkan segera mengambil langkah untuk mempercepat pelaksanaan proses lelang barang/jasa Pemprov NTB pada tahun anggaran 2015 ini. Menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB sampai pertengahan April ini, ada 12 SKPD yang memerlukan intervensi Wagub karena mereka lamban mengajukan lelang ke Unit Layanan Pengadaan atau ULP.
Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah dalam rilisnya Rabu (22/4) mengatakan, Wakil Gubernur NTB, HM Amin, perlu turun tangan untuk mempercepat proses lelang pada 12 SKPD Pemprov NTB, yang belum juga mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB.
“Wagub perlu turun tangan segera, jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya. Intervensi Wagub langsung penting dilakukan untuk memastikan lelang proyek-proyek tersebut segera dilaksanakan,” katanya.
Mataram (Global FM Lombok)-Wakil Gubernur NTB diharapkan segera mengambil langkah untuk mempercepat pelaksanaan proses lelang barang/jasa Pemprov NTB pada tahun anggaran 2015 ini. Menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB sampai pertengahan April ini, ada 12 SKPD yang memerlukan intervensi Wagub karena mereka lamban mengajukan lelang ke Unit Layanan Pengadaan atau ULP.
Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah dalam rilisnya Rabu (22/4) mengatakan, Wakil Gubernur NTB, HM Amin, perlu turun tangan untuk mempercepat proses lelang pada 12 SKPD Pemprov NTB, yang belum juga mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB.
Langganan:
Postingan (Atom)
