Gubernur Diminta Galang Dukungan

Dorong DPR RI Bentuk Pansus Divestasi

Kamis, 30 Juni 2011 10:50  
MATARAM-Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi diminta menggalang dukungan lintas partai di DPR RI. Dukungan ini diperlukan untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Termasuk memeriksa indikasi adanya kelalaian Dirut PT NNT Martiono Hadianto dalam kasus penjualan 2,2 persen saham PT NNT ke PT Indonesia Masbaga Investama (IMI), serta due diligence atau uji materi atas rencana akuisisi tujuh persen saham oleh Menkeu Agus Martowardojo.
 
Hal ini ditegaskan penggagas Gerakan Sayangi Gubernur, Ervyn Kaffah terkait upaya dan perkembangan proses divestasi PT NNT saat dihubungi Lombok Post, kemarin. ‘’Inisiasi pembentukan pansus ini bisa diawali dengan berkoordinasi dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB,’’ jelas koordinator Somasi NTB ini.

Sudah Dilarang, Fee BPD Jalan Terus

25-Jan-2010 | Ditulis Oleh: Media Indonesia

PELAN tapi pasti, adanya berbagai penyetoran upeti yang dilakukan bank pemerintah daerah (BPD) ke sejumlah pejabat daerah mulai terkuak. Meski sudah diketahui dan diharamkan oleh Bank Indonesia (BI), praktik penyetoran upeti ternyata tetap berlangsung. Hanya namanya yang diubah supaya terlihat samar.

Seperti yang ditemukan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat (NTB). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu masih menunggu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan aliran dana haram yang masih berlangsung di BPD yang sekarang berubah nama menjadi Bank NTB, yang mencapai Rp9,5 miliar lebih.

PEMILU CENTER ANGGAP PARPOL NYARIS GAGAL

Senin, 07 April 2008

PEMILU Center meminta partai politik (Parpol) melakukan proses rekrutmen bakal calon gubernur (Bacagub)/bacawagub, secara transparan, demokratis, terbuka, dan melibatkan akses publik, menjelang Pemilu Pilkada NTB, Juli mendatang.

Melihat perkembangan saat ini Pemilu Center menilai parpol yang ada, telah gagal melaksanakan proses rekrutmen bila mengacu Undang-undang Parpol , Penyelenggaraa Pemilu, dan Undang-undang Pemda.

"Sampai saat ini, kami melihat baru ada satu bacagub yang layak mendaftar diri ke KPU 11 April mendatang, yakni H.Lalu Serinata, yang diusung Golkar. Sementara bakal calon lain, kami masih ragu karena yang ada koalisi parpol saat ini berubah-ubah," kata Sekretaris Jenderal Pemilu Center, Ervyn Kaffah SH, Minggu (23/3) di Mataram.Ia menilai, tanpa koalisi pun Golkar mampu mengusung Serinata, calon yang kini masih menjabat Gubernur NTB, karena suara Golkar di kursi DPRD NTB melebihi 15 persen.

PEMPROV NTB PELAJARI DUGAAN PENYIMPANGAN DANA CSR

Mataram, 8/4 (ANTARA)) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) kini masih mempelajari kemungkinan adanya penyimpangan dalam pemindahan atau transfer dana Peduli Sosial Kemasyarakatan untuk Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang disalurkan PT. Bank NTB.

     Gubernur NTB, H.M. Zainul Majdi menjawab pertanyaan wartawan di Mataram, Rabu, mengaku telah menerima laporan mengenai temuan dana CSR Bank NTB yang tidak ditransfer melalui rekening resmi pemerintah daerah dari LSM Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi).

Ervyn : Dewan Harus Berikan Arahan Ke Eksekutif

Ditulis oleh Zulfahmi - Selasa11 Dec 2012 jam 20 : 45 - kategori Pilkada dan Pemilu

LOMBOKita - Terkait persoalan sharing anggaran Pemilukada serentak di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah meminta agar dewan memberikan arahan kepada eksekutif terkait pentingnya konsolidasi antara Gubernur NTB, Bupati Lotim dan Wali Kota Bima.

Persoalan dana ini, lanjut Ervyn, seharusnya tidak perlu berlarut-larut, sebab persoalan ini bisa segera diselesaikan. "Sampai Desember ini, tidak juga diselesaikan. Perlu ada arahan dari dewan." tandasnya.