Translate

Tampilkan postingan dengan label PT Bank NTB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PT Bank NTB. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 14 September 2013

Korupsi di Banten; Pencairan Rp14 Miliar Salahi Prosedur

Media Indonesia, 13 Juli 2005
Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak), kemarin, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyangkut dugaan korupsi DPRD NTB senilai Rp24 miliar dengan 11 tersangka. Kami mengingatkan Kejati supaya tidak berhenti mengusut berbagai korupsi yang terjadi, kata Ervyn Kaffah, Koordinator Gerak NTB.

KASUS PT BANK NTB: KPK Bentuk Tim Pendalaman

Senin, 07 April 2008

KOMISI Pemberantas Korupsi (KPK) sudah mulai membentuk tim pendalaman untuk sejumlah kasus dugaan penyimpangan kredit PT.Bank NTB. 

Pembentukan tim khusus tersebut disampaikan KPK melalui Plt.Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat , Waluyo, melalui surat bernomor:R-669/40/III/2008 yang dikirimkan kepada SOMASI NTB.

Jumat, 13 September 2013

Sudah Dilarang, Fee BPD Jalan Terus

25-Jan-2010 | Ditulis Oleh: Media Indonesia

PELAN tapi pasti, adanya berbagai penyetoran upeti yang dilakukan bank pemerintah daerah (BPD) ke sejumlah pejabat daerah mulai terkuak. Meski sudah diketahui dan diharamkan oleh Bank Indonesia (BI), praktik penyetoran upeti ternyata tetap berlangsung. Hanya namanya yang diubah supaya terlihat samar.

Seperti yang ditemukan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat (NTB). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu masih menunggu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan aliran dana haram yang masih berlangsung di BPD yang sekarang berubah nama menjadi Bank NTB, yang mencapai Rp9,5 miliar lebih.

Bidik: Pat Gulipat di Bank NTB

Somasi Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana PSK Bank NTB ke KPK

Sabtu, 04 April 2009 , 19:19:00

AKARTA – LSM Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi) akhirnya melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan penyelewengan dana Peduli Sosial Kemasyarakatan (PSK) di PT Bank NTB. Dari hasil investigasi Somasi NTB dalam kurun waktu 9 bulanterakhir, ditemukan kalau dana PSK sebesar Rp 940,890 juta yang mengalir ke rekening Pemda (Provinsi, kabupaten/kota se-NTB) yang juga pemegang saham PT Bank NTB, justru masuk ke 'rekening khusus' kepala daerah. Somasi melaporkan dugaan penyelewengan dana PSK Bank NTB ini ke KPK melalui pihak ICW di Jakarta.

Koordinator Badan Pekerja Somasi NTB, Ervyn Kaffah didampingi Koordinator Divisi Ekonomi-Politik, Yudi Darmadi, sangat menyesalkan dana PSK yang setiap tahunnya dikucurkan dari Bank NTB untuk kepentingan PSK masyarakat NTB melalui rekening pemda provinsi, kabupaten/kota se-NTB, justru mengalir ke "rekening khusus" para pejabat di propinsi dan kabupaten/dan kota se-NTB. Sehingga, dana tersebut tidak sampai ke sasaran.

PEMPROV NTB PELAJARI DUGAAN PENYIMPANGAN DANA CSR

Mataram, 8/4 (ANTARA)) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) kini masih mempelajari kemungkinan adanya penyimpangan dalam pemindahan atau transfer dana Peduli Sosial Kemasyarakatan untuk Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang disalurkan PT. Bank NTB.

     Gubernur NTB, H.M. Zainul Majdi menjawab pertanyaan wartawan di Mataram, Rabu, mengaku telah menerima laporan mengenai temuan dana CSR Bank NTB yang tidak ditransfer melalui rekening resmi pemerintah daerah dari LSM Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi).

Prosecutors probe illicit transfers of funds in NTB

Panca Nugraha, The Jakarta Post, Mataram | National | Wed, August 19 2009, 1:21 PM 

The West Nusa Tenggara (NTB) Prosecutor's Office is currently investigating the alleged transfers of illegal funds from PT Bank NTB to the bank accounts of the governor, regents and mayors in the province.
The misappropriation of funds between 2003 and 2007, from the budget allocations for counselors' honorariums (DHP) and for social and community awareness programs (PSK), is believed to have caused state losses of Rp 11 billion (about US$1.1 million).
NTB Prosecutor's Office spokesman Sugiyanta told The Jakarta Post on Tuesday his office had questioned two witnesses from PT Bank NTB.
"We are at the investigation stage and are talking to witnesses. We have interviewed two people so far but cannot publicize the results yet," he said.
Sugiyanta said an anti-corruption group in the provincial capital of Mataram reported the alleged misappropriation of funds at the bank on Aug. 10 and, after making further inquiries, prosecutors decided to pursue the case.
The group found out that two of the four fund allocations had been allegedly transferred to the personal accounts of the governor and the regents of West Lombok, Central Lombok, East Lombok, Sumbawa, Dompu, Bima and West Sumbawa, as well as the Mataram and Bima mayors.
"The provincial leaders own shares in the bank. Based on the data from the informant, the DHP and PSK fund allocations had been embezzled because both budgets had been doubled. The state is believed to have incurred a loss of Rp 11 billion and this is what we are investigating," Sugiyanta said.
Coordinator of the NTB People's Solidarity and Transparency Forum (Somasi) Ervyn Kaffah confirmed Tuesday it was his group that reported the alleged graft to the NTB Prosecutor's Office, along with items of evidence.
"We reported four items, two of which involved the personal accounts of provincial leaders, as the board of trustees of the bank," Ervyn said, adding that his group had only reported alleged graft between 2003 and 2007, but the budget allocations for the DHP and the PSK still exist today.
"We deem both allocations wasteful and unfavorable to the state because the provincial leaders have obtained privileges through bank dividends and should not get them from the DHP budget allocation. The use of the funds for the PSK budget is also unclear," he said.
Ervyn said the DHP and PSK funds were transferred to the provincial leaders every month, the amount depending on the number of shares owned by the respective regencies and mayoralties at the bank.
Somasi had also reported the graft case to the Corruption Eradication Commission (KPK) in Jakarta, Ervyn said.

sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/08/19/prosecutors-probe-illicit-transfers-funds-ntb.html

Prosecutors investigate alleged graft case in W. Nusa Tenggara

Panca Nugraha, The Jakarta Post, Mataram | National | Tue, August 18 2009, 4:50 PM 

Somasi coordinator Ervyn Kaffah said the officials had already received dividends as they held shares in the bank, therefore they did not deserve any extra payments. 



 West Nusa Tenggara prosecutors are investigating an illegal transfer of money between the province-owned PT Bank NTB and several high profile officials, which may cost the state up to Rp 11 billion (US$ 1.1 million) in revenue losses.

Spokesperson for the provincial prosecutor's office Sugiyanta said on Tuesday that two bank executives were asked to give evidence. He refused to disclose the content of the information disclosed.