Anggota DPRD dan Aktifis NTB Tolak Intejelen Daerah

Senin, 13 Juni 2005 | 22:52 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram:Anggota DPRD NTB dan sejumlah aktivis LSM di Mataram menolak pembentukan Badan Intelijen Daerah. Alasannya beragam, mulai dari trauma masa lalu hingga membebani Anggaran Belanja Daerah (APBD). "Jika pembentukan Badan Intelijen Daerah membebani keuangan di daerah tentu saya tidak setuju,"kata Lalu Hadi Faishal di Mataram, Senin (13/6) malam.

Pemecatan Sepihak Karyawan NSS Somasi Desak Kepala Disosnakertrans Kota Mataram Mundur

Rabu 23/03/2011

Mataram (Suara NTB) -
Puluhan karyawan bagian marketing dealer sepeda motor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang tergabung dalam Forum Marketing Nusantara Sakti (FORMAT NSS) didampingi Koordinator Badan Pekerja dari Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi) NTB, Ervyn Kaffah, menyampaikan aspirasi pada Pemkot Mataram, khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram. Mereka menilai, Disosnakertrans tidak bisa menyelesaikan masalah mereka dengan perusahaan, sehingga menuntut Kepala Disosnakertrans Kota Mataram mundur dari jabatannya.

Potensi Kerugian Keuangan, Kota Bima Urutan Pertama

Friday, 30 November 2012 23:23

“Untuk Kota Bima masih relatif karena masalah pada periode sebelumnya yang belum diselesaikan. Untuk Kabupaten Bima relatif bagus,” ujarnya.

Ervyn menjelaskan, sebenarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya sifatnya administratif. Belum menjamin jika pengelolaan keuangan benar-benar baik.

Kota Bima, Bimakini.com.-Hasil  Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia  mengungkapkan potensi nilai kerugian Negara/Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp67.100.260.000 dengan total 3.408 kasus. Dari jumlah itu, Kota Bima menempati urutan pertama sesuai data IHPS semester I tahun 2012.

Sumber dari FITRA NTB, dari IHPS Semester I BPK RI Oktober 2012, jumlah potensi kerugian negara atau daerah Kota Bima senilai 25.480.330.000 dengan 292 kasus.

Gubernur Diminta Galang Dukungan

Dorong DPR RI Bentuk Pansus Divestasi

Kamis, 30 Juni 2011 10:50  
MATARAM-Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi diminta menggalang dukungan lintas partai di DPR RI. Dukungan ini diperlukan untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Termasuk memeriksa indikasi adanya kelalaian Dirut PT NNT Martiono Hadianto dalam kasus penjualan 2,2 persen saham PT NNT ke PT Indonesia Masbaga Investama (IMI), serta due diligence atau uji materi atas rencana akuisisi tujuh persen saham oleh Menkeu Agus Martowardojo.
 
Hal ini ditegaskan penggagas Gerakan Sayangi Gubernur, Ervyn Kaffah terkait upaya dan perkembangan proses divestasi PT NNT saat dihubungi Lombok Post, kemarin. ‘’Inisiasi pembentukan pansus ini bisa diawali dengan berkoordinasi dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB,’’ jelas koordinator Somasi NTB ini.

Watchdog tells public, media to closely watch political parties’ budgets

Panca Nugraha, The Jakarta Post, Mataram | Archipelago | Wed, September 11 2013, 8:21 PM

The Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) in West Nusa Tenggara has called on the public and the mass media to actively monitor the use of political parties’ budgets.
The forum said that the budgets of the political parties, which were partially funded with state funds, were prone to corruption due to lack of transparency and accountability.

“This is probably not a new issue, but FITRA will always encourage the public to pay attention to the budget issue,” West Nusa Tenggara FITRA secretary-general Ervyn Kaffah said in Mataram on Wednesday.

DPR Didesak Segera Merevisi Undang-Undang Komisi Yudisial

Rabu, 30 Agustus 2006 | 13:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah akademisi, praktisi praktisi hukum, dan pemerhati masalah hukum, yang menamakan diri Forum Masyarakat untuk Peradilan Bersih, mendesak DPR merevisi Undang-undang Komisi Yudisial. Mereka mengaku prihatin dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materiil aturan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

"Mahakamah Konstutusi telah menghambat reformasi hukum," kata Ketua Forum Ervyn Kaffah di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (30/8).

FITRA: Parpol Tidak Respon Permintaan Informasi Pendanaan

Posted by: redaksi14/09/2013

Mataram, Gaung NTB – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan semua parpol di wilayah Nusa Tenggara Barat tidak merespons permohonan informasi terkait dengan laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

“Semua parpol yang dimintai informasi tentang penggunaan dana bantuan APBD untuk parpol tidak merespons, padahal itu keharusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Direktur Fitra Ervyn Kaffah pada kegiatan “redaktur meeting” bertajuk “Transparansi Pendanaan Parpol di NTB” yang digelar di Mataram, Rabu.