Kebiasaan Lama Akan Berulang

Mataram (Suara NTB)

SEKRETARIS Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, menilai laju realisasi Belanja Modal Pemprov NTB tahun ini mengalami perbaikan 0,82 persen dibanding empat tahun sebelumnya. Namun, tren positif ini jelas tidak cukup signifikan. Tren ini dianggap tidak akan cukup untuk menghentikan berulangnya kebiasaan menggeber belanja program di akhir tahun anggaran. Pendapat tersebut disampaikan Ervyn dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (5/8) kemarin.  “Tren kenaikan tersebut belum mampu menjawab problem klasik Pemprov NTB yakni menumpuknya  belanja program pada akhir tahun, yang umumnya dikebut pada triwulan terakhir,” ujar Ervyn.

Jangan Hanya Teguran

Gerindra Soroti Anggotanya yang Rapat di Hotel

Posted By: Redaksi Lombok poston: 04 Agustus 2016In: Headline, Politika 

MATARAM – Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB H Hamja berang mendengar ada anggotanya yang ikut rapat di hotel. Dia akan memanggil dan memberikan peringatan lisan kepada para anggotanya tersebut.

Punya Gedung Sendiri, DPRD NTB Malah Rapat di Hotel

FITRA NTB Kritik Pembahasan KUA-PPAS APBDP 2016

Posted By: Redaksi Lombok poston: 03 Agustus 2016In: Headline, Politik

MATARAM – Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB Ervin Kaffah mendorong Pemprov dan DPRD melakukan konsultasi publik. Ini terkait pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2016.

Menurut dia, konsultasi publik itulah yang menyebabkan NTB memperoleh nilai rendah dalam Indeks Keterbukaan Anggaran.

Fitra: Revisi RPJMD NTB Masih Dimungkinkan

NTB - Pilihan Editor 10 Agustus 2016 18:55 redaksi

Mataram (suarantb.com) – Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah menilai, revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2013-2018 masih dimungkinkan sejauh yang menjadi revisi menyangkut arah kebijakan dan strategi mencapai target dari program-program yang sudah ada saat ini.

Sedangkan untuk capaian target, yang merupakan implementasi janji politik pemerintahan terpilih, menjadi pengecualian. Karena capaian target merupakan janji politik pemerintah terpilih kepada masyarakat. “Yang boleh direvisi adalah strategi bagaimana mencapai target-target itu. Ada cara-cara berbeda yang bisa dikerjakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi suarantb.com, Rabu, 10 Agustus 2016.

Peluang Korupsi Dana Reses

Date: Senin, 29 Februari 2016

in: Headline, Indeks, pelanggan, Suara, Suara Mataram, Suara Nusantara, Suara Pulau Lombok, Suara Pulau Sumbawa, Tokoh

Elemen masyarakat dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) NTB melaporkan dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban reses yang terindikasi dilakukan Ahmad Yadiansyah, S.Sos, anggota DPRD NTB. Dalam berkas tersebut, GMAK yang diketuai M. Syahrul Mubarak membeberkan data-data dugaan manipulasi yang diduga dilakukan Ahmad Yadiansah, anggota Dewan daerah pemilihan (Dapil) 4 ( Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu).
DALAM laporan itu, GMAK melampirkan surat pernyataan dari sejumlah warga yang menarik tanda tangannya dalam dokumen pertanggungjawaban reses yang dibuat Yadi. Meski hanya beberapa warga yang menarik dukungannya, namun laporan itu tak urung memantik dugaan ada permainan dalam penggunaan dana reses itu.

Serapan Anggaran Pemprov NTB, Belum ada Kemajuan

MATARAM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lagi dihujani kritikan terkait kemampuan membelanjakan anggaran. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menyebut, daerah ini belum juga belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, serapan anggaran masih saja seret.

“Kita lihat masih kayak dulu-dulu. Belum ada kemajuan,” kritik Sekretaris Jenderal FITRA NTB Ervyn Kaffah, kemarin (19/4).

Berhenti Remehkan Persoalan Serapan Anggaran

Mataram (Suara NTB) –

Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, mengingatkan aparatur pengelola APBN dan APBD di NTB untuk behenti menganggap remeh persoalan serapan anggaran. Pembenahan terhadap buruknya kinerja anggaran harus segera menjadi prioritas tahun ini.

Pandangan itu disampaikan Ervyn saat dikonfirmasi menyangkut kinerja serapan APBN di NTB yang masih belum beres sepanjang tahun 2015 lalu.

Tiap Kuartal, Sekitar Rp 1,7 Triliun Dana APBD Mengendap

Mataram (Suara NTB) –

Secara umum, kemampuan  pemerintah daerah se-NTB dalam menyerap anggaran dinilai masih rendah. Masalahnya bukan pada tidak tersedianya anggaran,  tata kelolanya yang masih lemah, khususnya soal pengendalian realisasi belanja.

Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah, menyimpulkan hal itu setelah memaparkan data-data berbasis realisasi pendapatan dan belanja tiga tahun terakhir (tahun 2012, 2013, 2014). Menurutnya, data realisasi pada tiga tahun terakhir itu menunjukkan bahwa umumnya semua Pemda tidak siap  belanja. Padahal, dari sisi pendapatan dana telah tersedia. “Hal ini berakibat setiap kuartal anggaran, jumlah dana Pemerintah yang mengendap di kas daerah dan giro bank milik Pemda mencapai Rp. 1,5 sampai Rp 2 triliun,” sebutnya.

Kepala Daerah Baru Diminta Perhatikan Belanja Pegawai

Mataram (Suara NTB) –

Sejumlah daerah dengan kepala daerah yang baru dilantik, memiliki pekerjaan rumah ekstra untuk menekan belanja pegawai mereka. Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Kota Bima, Kota Mataram serta Kabupaten Dompu memiliki rasio belanja pegawai diatas 60 persen terhadap total belanja daerah.

Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah, Jumat kemarin menyebutkan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Bima memiliki rasio belanja pegawai tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI yang diolah FITRA, pada 2015, kabupaten di ujung timur NTB ini mencatatkan rasio belanja pegawai yang mencapai 64,1 persen dari total belanja daerah.

Di posisi kedua, Kabupaten Lombok Tengah dengan rasio belanja pegawai mencapai 63,9 persen dari total belanja daerah mereka. Kota Bima berada di tempat ketiga dengan rasio belanja pegawai 63,2 persen. Kota Mataram ada di posisi ke empat dengan rasio belanja pegawai 62,7 persen dan Dompu berada di tempat ke lima dengan 60,8 persen rasio belanja pegawai.

“Mereka bisa digolongkan daerah bangkrut karena sebagian besar anggaran dihabiskan untuk belanja pegawai sementara kue pembangunan yang diterima public hanya sisa-sisanya saja,” sebut Ervyn. Kecuali Kota Bima, daerah-daerah dengan belanja pegawai terbesar itu, baru saja memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah baru.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi NTB Tolak Revisi UU KPK

MATARAM --- Puluhan aktivis koalisi masyarakat sipil anti korupsi Nusa Tenggara Barat mengecam dan menyatakan penolakan keras terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hendak melakukan revisi Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 tahun 2002.

Pernyataan tersebut disampaikan puluhan perwakilan aktivis dan pegiat anti korupsi di acara konferensi pers yang digelar menanggap inisiatif DPR yang hendak membatasi kewenangan KPK melalui revisi sejumlah pasal.

Mayoritas Keluarga Tanpa Buku Nikah

TANJUNG – Pemetaan sosial yang digelar Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) dan Lembaga non Pemerintah Satunama di Lombok Utara menemukan, mayoritas pasangan hidup belum memiliki buku nikah.

Bahkan, ada di antara mereka yang sudah menikah puluhan tahun. Namun, saat ini masih belum tercatat secara resmi dan mengantongi buku nikah.

“Kita menemukan kesadaran dan informasi terkait pentingnya buku nikah,” tandas Badan Pekerja SOMASI NTB, Ervin Kaffah, dalam workshop di Tanjung, kemarin (2/10).

Dari Diskusi Terbatas ‘’Suara NTB’’ (2-Habis)

Butuh Kerja Keras untuk Tumbuhkan Semangat Wirausaha

Date: Senin, 14 September 2015

in: Headline, Indeks, pelanggan, Suara, Suara Mataram, Suara Nusantara, Suara Pulau Lombok, Suara Pulau Sumbawa, Tokoh

 

 

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah menegaskan, kinerja serapan APBN maupun APBD seharusnya digenjot. Dengan demikian, pelambatan ekonomi bisa diimbangi oleh belanja pemerintah yang terjaga sepanjang tahun. Kenyataannya, di tengah situasi ekonomi yang melambat, justru serapan anggaran pemerintah pusat dan daerah cenderung menumpuk di akhir tahun. Pemda seolah tak memiliki prioritas dalam mengeksekusi anggaran terutama program-program SKPD yang diharapkan dapat mengungkit perekonomian masyarakat.................................................

APBD-Perubahan 2015, Angka Kemiskinan Meningkat, Anggaran Dewan Ikut Naik

  ‘’Saya kira ini harus ada penjelasan yang memadai, apa yang menyebabkannya dan kenapa bisa terjadi peningkatan itu,’’ ujar Ervyn.
Sementara jika dilihat efektivitas reses Dewan belum cukup memuaskan karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat dikonkretkan dalam bentuk kebijakan. Hal tersebut terjadi menurut Ervyn karena Dewan tidak memiliki sistem akuntabilitas yang jelas.
Ervyn berpendapat, selama ini reses yang dilakukan Dewan belum memiliki sistem akuntabilitas yang jelas. Akibatnya, masyarakat tak bisa mengukur tingkat efektivitas reses yang dilakukan. Apakah aspirasi masyarakat yang diserap dalam reses tersebut sudah diakomodir atau tidak, masyarakat pun kerap kali tidak mengetahuinya karena tidak didukung oleh sistem akuntabilitas.

 
Mataram (Suara NTB)-
Anggaran reses dan sejumlah komponen penunjang aktifitas DPRD Provinsi NTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada APBD Perubahan 2015. Peningkatan anggaran para wakil rakyat NTB ini mendapat sorotan karena terjadi di tengah angka kemiskinan di NTB yang meningkat.

Potret Pengelolaan APBD di NTB, Masih Sama, Besar Pasak daripada Tiang

“Sebagian besar uang negara justru terserap untuk belanja aparatur. Masyarakat hanya mendapatkan ‘remah’ saja,” ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervyn Kaffah mewakili tim penyusun Booklet tersebut, Selasa (6/10) kemarin.
 
Ervyn menilai, kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan. Padahal, di satu sisi, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Pengangguran, angka putus sekolah, kondisi infrastruktur yang buruk masih menjadi pemandangan umum saban tahun.............................................


Uang milik rakyat NTB lebih banyak dikeluarkan untuk membiayai aparatur pelaksana pekerjaan ketimbang pekerjaan itu sendiri. Fenomena besar pasak daripada tiang ini membuat sejumlah daerah berada dalam status miskin dari sisi anggaran.

Dewan: Lebar Jembatan Harus Dikurangi

Anggota KAUKUS NGO NTB untuk Reformasi Birokrasi, Ervyn Kaffah mengatakan, pembangunan di atas sempadan sungai jelas-jelas telah melanggar aturan. Ia pun menyayangkan BPMP2T memberikan izin. ”Artinya Dinas Tata Kota sudah melanggar sendiri aturan yang mereka buat sendiri, itu berbahaya, berpotensi ada pelanggaran hukum yang mengarah ke pidana, bisa jadi kejahatan dalam jabatan atau semacam menyalahgunakan wewenang,” katanya.

MATARAM – Komisi III DPRD Kota Mataram turun ke lokasi pembangunan di dekat sungai Jalan Bung Karno. Mereka melihat dari dekat kondisi bangunan.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska mengatakan, jika memang penutupan sungai untuk akses jalan, dia meminta jembatan yang dibangun tidak terlalu lebar. ”Cukup dibuat beberapa meter saja sesuai kebutuhan untuk keluar masuk kendaraan,” katanya.

Fitra NTB Soroti Peran Wagub

Date: Senin, 13 Juli 2015

in: Headline, Indeks, pelanggan, Suara, Suara Mataram, Suara Nusantara, Suara Pulau Lombok, Suara Pulau Sumbawa, Tokoh

Leave a comment

91 Views

SEKRETARIS Jenderal Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah menyoroti perlunya penguatan fungsi sejumlah elemen birokrasi di lingkup Pemprov NTB dalam mengawal pelaksanaan proyek vital seperti RSUP NTB. Termasuk, peranan Wakil Gubernur (Wagub) dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan.

TREN REALISASI KEUANGAN NTB 2015 MENINGKAT

GLOBAL FM | 20 JULY 2015 

Mataram (Global FM Lombok)-

Tren realisasi keuangan Pemprov NTB Tahun 2015 hingga Triwulan II menggembirakan karena menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu meski belum mampu melampaui capaian tahun 2013. Jajaran birokrasi Pemprov NTB diminta fokus untuk memacu kecepatan belanja pada triwulan III ini sehingga diharapkan ada peningkatan realisasi keuangan pada akhir tahun.

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, mengatakan pada Akhir Juni 2015, Pemprov NTB mencatat realisasi keuangan sebesar 36,51 persen atau ada  kenaikan realisasi sekitar 4 persen  lebih dibanding tahun 2014 lalu yang mencatat realisasi keuangan hanya 24,07 persen. Tren kenaikan tersebut merupakan  kabar yang menggembirakan dan diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Diusulkan Gaji Anggota KPU Dikurangi Setelah Pemilihan Presiden

Dilaunching Dua Buku Anti Korupsi terbitan SOMASI NTB


Kordinator Divisi Anti Korupsi Somasi NTB Ervyn Kaffah sewaktu membuka peluncuran buku tersebut mengatakan bahwa tidak benar korupsi telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini harus dipertanyakan kembali sebab korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan. "Sehingga korupsi itu budaya orang-orang yang berkuasa," katanya.

Ervyn Kaffah menyebut buku Mencabut Akar Korupsi dibuat untuk kepentingan para aktivis anti korupsi di pedesaan. Sedangkan Fiqh Korupsi bisa menjadi bahan bacaan masyarakat khususnya tokoh agama dan aktivis keagamaan yang akhir-akhir ini mulai melihat perlunya diperhatikan

Sabtu 29.05.04
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (KPU Lobar) Hasanain Djuwaini meminta pengurangan gaji anggota setelah selesai pemilihan presiden. Sebab, nanti sudah tidak ada lagi pekerjaan. Kalau perlu diberhentikan. "Tidak ada masalah berhenti. Saya usulkan supaya diturunkan gajinya KPU," ucapnya.

Video Sorotan Redaksi LOMBOK POST TV: GOLKAR NTB MELAWAN KETERBUKAAN INFORMASI

silaq akses via:

https://www.youtube.com/watch?v=-bj6Kl-QbmY&list=PLWO4OOzWscSHhDsP6GQkFYt7KLkP_xpmm&index=3

Sebagai salah seorang Pemohon Informasi Laporan Keuangan Parpol NTB kepada DPD Partai Golkar NTB (bersama Suhardi dan Ramli secara berkelompok, yang dikuasakan kepada Bung Suhardi), saya hadir untuk diskusi bersama Ketua Bakumham Golkar NTB, Ibu Sri Hayatiningsih dan Staf Ahli Komisi Informasi Pusat, Bapak Agus W. Nugroho, di Studio Lombok Post TV.

Talkshow ini terjadi beberapa waktu setelah DPD Golkar NTB mengajukan gugatan perdata terhadap  Bung Suhardi sebagai pemohon informasi, Komisi Informasi Provinsi NTB, dan Komisi Informasi Pusat ke PN Mataram. Tak tanggung-tanggung, selain minta putusan KI NTB dibatalkan, partai Golkar NTB juga menggugat masyarakat  Pemohon Informasi, KI NTB, dan KI Pusat.  Warga yang memohon informasi yang sebenarnya menurut UU termasuk sebagai Informasi yang harus tersedia setiap saat tanpa perlu diminta, dan KI NTB serta KI Pusat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan mediasi dan penyelesaian sengketa informasi, digugat perdata oleh DPD Golkar NTB sebesar Rp. 1 Miliar lebih.

Beberapa berita dan dokumentasi terkait isu ini, silaq akses:

http://akuntabilitas.jpip.or.id/artikelview-335-lampu-kuning-keterbukaan-informasi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rwdu1-UeR9o
https://www.youtube.com/watch?v=XdSzqCuVUYc
http://www.antarantb.com/print/25653/fitra-parpol-di-ntb-enggan-sampaikan-laporan-keuangan
http://www.lombokita.com/index.php/pilkada-dan-pemilu/fitra-ntb-keterbukaan-dana-parpol-golkar-urutan-buncit
http://www.gresnews.com/berita/politik/230106-meminta-transparansi-malah-digugat-golkar
http://www.antarabengkulu.com/berita/21126/pengamat-laporan-keuangan-parpol-belum-sesuai-standar
http://nasional.kompas.com/read/2014/02/09/1600298/ICW.Golkar.Tidak.Transparan
http://www.jpnn.com/read/2014/02/10/215695/Digugat-Golkar,-ICW-Fitra-Balik-Somasi
http://politik.rmol.co/read/2014/02/09/143171/ICW-dan-Fitra-Ancam-Somasi-Partai-Golkar-
http://lomboknews.com/2014/02/09/komite-aksi-ntb-bersih-di-jalan-udayana/
http://www.gresnews.com/berita/Politik/20092-icw-dan-fitra-ancam-somasi-aburizal-bakrie/

APRESIASI DARI SENIMAN

Terimakasih, untuk Sketch-nya Mas Taufan Galaxy......


selengkapnya, silaq akses via: http://glxgallery.blogspot.com/2012/08/si-ervin.html#