Disorot, Kinerja Keuangan 10 SKPD Terburuk

Date: Senin, 27 April 2015

Mataram (Suara NTB) –

Fitra NTB kembali menyoroti capaian kinerja serapan anggaran SKPD lingkup Pemprov NTB. Tak hanya lelet menyelesaikan proses lelang, sejumlah SKPD pun memperlihatkan kinerja serapan keuangan yang buruk. Hingga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 persen dari target masing-masing SKPD.

Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, melalui rilis yang diterima Suara NTB, Senin (27/4) kemarin menjelaskan, SKPD tak hanya lamban mengajukan lelang. Lebih dari itu, ada juga sejumlah SKPD yang lamban mencapai target serapan anggaran.

Fitra NTB: Honor Guru Harusnya dari APBD, Bukan Siswa

MINGGU, 13 JUL 2014, JAM 17 : 01
Ditulis oleh: Zul Fahmi

LOMBOKita – Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ervyn Kaffah menyarankan agar pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dibawah kepemimpinan Bupati Ali Bin Dachlan menetapkan belanja modal minimal 30 persen setahun.

Hal itu dikatakan Ervyn Kaffah menanggapi pernyataan Kabid. Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Supriadi, bahwa pihak SMK dan SMA diberikan otoritas untuk menentukan besaran biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (Baca: SMA/SMK Diberikan Otonomi Tentukan Biaya PPDB).

FITRA NTB: PDI-P DAN GERINDRA PALING RESISTENSI TRANSPARANSI KEUANGAN

 Thursday, 02 January 2014 21:00

MENARAnews, Mataram (NTB) - Dari hasil catatan uji akses keterbukaan keuangan terhadap partai politik yang dilakukan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA NTB) menghasilkan bahwa dari 9 parpol yang diuji, FITRA NTB menyatakan 2 Parpol paling resisten dalam hal tranparansi pengelolaan keuangan.

Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah menyebutkan, dua Parpol yang paling resisten tersebut yakni Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sebagai Parpol yang resisten karena dua partai ini  tidak ada respon sama sekali sejak tahap permintaan, keberatan sampai dengan sengketa.

Bawaslu Didorong Perketat Pantauan Politik Uang

Sunday, 30 March 2014, 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Badan Pengawas Pemilu di wilayah Nusa Tenggara Barat memperketat pemantauan politik uang yang diyakini marak menjelang pemungutan suara pemilu legislatif 9 April 2014.

"Potensi tercederainya suara pemilih rentan terjadi akibat praktik politik uang yang akan semakin marak mendekati hari pencoblosan, sehingga Bawaslu harus memperketat pemantauannya," kata Sekjen Fitra NTB Ervyn Kaffah, di Mataram, Minggu.

Ngobrol Bareng Pemuda : Setahun Kepemimpinan TGB-Amin, mau dibawa kemana NTB?

Para Pembicara Ngobrol Bareng Pemuda: Sulhan Muchlis Ibrahim, DR. Iwan Harsono, dan Ervyn Kaffah

 Rabu, 01 Oktober 2014 00:53

MATARAM, MATARAMNEWS.co.id - Mengupas satu tahun kepemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH M Zainul Maji dan HM Amin (TGB-AMIN), mau dibawa kemana NTB?. Inilah tema diskusi yang dikemas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB dalam "Ngobrol Bareng Pemuda".

Kegiatan Ngobrol Bareng Pemuda ini dihadiri pembicara sekaligus sebagai narasumber seperti, Ketua KNPI NTB, Sulhan, Akademisi, DR Iwan Suharsono dan Koordinator Fitra NTB, Ervyn Kaffah. Sedangkan pihak eksekutif yang diundang panitia tidak ada satupun hadir.

LAMPU KUNING KETERBUKAAN INFORMASI

Publish Date : 13-03-2014

Ketika iklim keterbukaan informasi semakin menguat, Partai Golkar justru melawan arus. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sejarah baru, yakni menggugat pemohon informasi. Bagaimana kasus itu bermula? Akankah hal tersebut menjadi preseden buruk bagi gerakan keterbukaan informasi? Berikut laporan Fathul Rakhman dari JPIP. 

HARI - hari Suhardi, penggiat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, berubah sejak 13 Januari 2014. Hari itu, DPD Partai Golkar NTB resmi melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Nama Suhardi tercantum sebagai tergugat I, Komisi Informasi Provinsi NTB (KI NTB) sebagai tergugat II, dan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai tergugat III.

Fitra dorong penguatan integritas antikorupsi di NTB

ERVYN KAFFAH:
"Kita harus mengambil posisi untuk memperluas komitmen bersama memperkuat pilar integritas di daerah, sebagai prasyarat berkembangnya demokrasi yang bersih dan sehat, serta output layanan publik yang lebih bisa memuaskan masyarakat"

berita selengkapnya silaq akses via:

http://www.antarantb.com/berita/25402/fitra-dorong-penguatan-integritas-antikorupsi-di-ntb