Pak Wagub, Jangan Longgarkan SKPD Lelet

Ervyn Kaffah

Date: April 24, 2015

“Wagub perlu intervensi. Jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya,” kata Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah.


MATARAM – Hingga pekan lalu, sebanyak 12 SKPD masih belum menggelar lelang proyek sama sekali. Mereka telah disemprit, tapi belum bereaksi semestinya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB meminta agar Wakil Gubernur H Muhammad Amin turun tangan, mengingat domain pengawasan internal SKPD berada di tangan orang nomor dua di NTB itu.

Belasan SKPD Lamban Ajukan Lelang, Sekda NTB : Barisan Saya Sedang Bekerja Kejar Target

Date: Jumat, 08 Mei 2015

Ervyn Kaffah: “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,’’



Mataram (Suara NTB)
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB kembali merilis, ada 12 SKPD yang sangat lamban dalam mengajukan lelang hingga 30 April 2015. Menanggapi hal itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menegaskan saat ini jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB sedang bekerja mengejar target-target yang telah ditetapkan.

‘’Kalau saya lagi bergerak ini. Kalau saya tidak ingin mendebat pandangan itu. Pokoknya barisan saya lagi bekerja. Bekerja terus sampai pada tingkat yang telah ditargetkan,” katanya ketika dikonfirmasi lambannya belasan SKPD dalam mengajukan lelang, Jumat (8/5) siang kemarin di Kantor Gubernur.

Pejabat Lelet Terancam “Diparkir”

Date: May 04, 2015

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Eryn Kaffah mengatakan, hinga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 dari target masing-masing. Bahkan, kata Ervyn, ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang mereka tetapkan sendiri.

MATARAM – Sebanyak 13 Kepala SKPD bisa terancam “diparkir” dan masuk kotak, lantaran kinerja mereka lelet. Mereka tak kunjung mencapai target realisasi fisik dan keuangan pada triwulan pertama. Sebanyak 13 kepala SKPD lelet itu telah dikumpulkan Wakil Gubernur H Muhammad Amin pekan lalu.

“Saya tegaskan pada mereka. Kalau pimpinan sedang mengevaluasi kinerja mereka. Yang berarti juga mengevaluasi kedudukannya,” tandas Wagub, kemarin. “Saya kumpulkan 13 orang,” ungkapnya.

Wagub Akhirnya Cecar Kepala SKPD Lelet

LOMBOK POST

Date: April 28, 2015

MATARAM – Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menepati janjinya mengumpulkan kepala SKPD lelet. Kemarin, orang nomor dua di NTB itu mengumpulkan para kepala SKPD lelet itu, dan menagih pertanggungjawaban mereka.

Pertemuan berlangsung tertutup di ruang kerja Wagub. Namun, dipastikan, bahwa seluruh SKPD menegaskan mereka siap menindaklanjuti instruksi pimpinan, untuk menuntaskan proses lelang dan serapan anggaran.

Ada SKPD “Zona Merah” Gubernur Diminta Ambil Tindakan

GLOBAL FM-12 Juni 2014

Menurut Ervyn, system pengendalian yang bagus, komposisi ideal jumlah kegiatan yang berada pada zona biru, zona kuning dan zona merah itu pada posisi 60:30:10. 

“Yang 60% zona biru itu tinggal dilaksanakan kembali oleh staf. Yang 30% zona kuning perlu terus mendapat pantauan dari atasan. Nah yang 10% zone merah itu perlu intervensi atasan langsung. Artinya untuk yang zone merah ini atasan langsung turun tangan mencari tahu masalahnya, dan membantu menyelesaikannya” katanya.

 Mataram (Global FM Lombok)-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengapresiasi langkah gubernur NTB yang melakukan rapat pimpinan (rapim) untuk mengevaluasi realisasi APBD NTB pada pertengahan Juni. Artinya ada langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II 2014 berakhir. Namun tindak lanjut dari mencuatnya daftar SKPD dengan realisasi anggaran yang berada di “zona merah” masih dinantikan.

Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah dalam rilisnya yang diterima Global FM Lombok mengatakan, terhadap masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik APBD NTB jelang akhir triwulan II ini harus benar-benar menjadi perhatian jajaran Pemprov NTB untuk segera diambil tindakan.

FITRA NTB Apresiasi Gubernur Evaluasi Kinerja SKPD

Rabu, 11 Juni 2014 -Zul Fahmi

LOMBOKITA - Sekjend FITRA NTB, Ervyn Kaffah mengapresiasi langkah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGB. H. Muhammad Zainul Majdi yang melakukan rapat pimpinan  untuk mengevaluasi realisasi APBD NTB pada triwulan II Juni 2014.

“Artinya, ada langkah mengantisipasi sebelum batas tempo triwulan II ini berakhir, serta sudah ada perbaikan dalam pola pengendalian terhadap kegiatan APBD, meskipun di berbagai sisi masih terlihat berbagai kekurangan,” tegas Ervyn di Mataram, Rabu (11/6/2014).

FITRA Sarankan Wagub Turun Tangan Percepat Proses Lelang

GLOBAL FM - 22 April 2015





“Wagub perlu turun tangan segera, jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya. Intervensi Wagub langsung penting dilakukan untuk memastikan lelang proyek-proyek tersebut segera dilaksanakan,” katanya. 

Mataram (Global FM Lombok)-Wakil Gubernur NTB diharapkan segera mengambil langkah untuk mempercepat pelaksanaan proses lelang barang/jasa Pemprov NTB pada tahun anggaran 2015 ini. Menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB sampai pertengahan April ini, ada 12 SKPD yang memerlukan intervensi Wagub karena mereka lamban mengajukan lelang ke Unit Layanan Pengadaan atau ULP.

Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah dalam rilisnya Rabu (22/4) mengatakan, Wakil Gubernur NTB, HM Amin, perlu turun tangan untuk mempercepat proses lelang pada 12 SKPD Pemprov NTB, yang belum juga mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB.