Kota Mataram Tertinggi untuk Kemudahan Akses Informasi

 Senin, 30/09/2013 09:29 WIB

Ervyn Kaffah mengatakan bahwa meskipun pemerintah provinsi NTB sudah mempunyai infrastruktur (PPID) untuk memudahkan publik dalam mengakses keterbukaan informasi publik, justeru tingkat kemudahan publik dalam mendapatkan akses informasi sangat buruk dan sulit. Salah satu penyebabnya ialah karena jajaran SKPD lingkup pemerintah provinsi NTB belum mampu menerjemahkan keinginan pimpinannya. Selain itu, meskipun pemerintah provinsi NTB sudah memiliki PPID sebagai infrastruktur pendukung keterbukaan informasi publik namun hal itu ternyata tidak memiliki korelasi dengan sifat keterbukaan para pimpinan SKPD lingkup pemprov NTB.


Mataram (Suara NTB) - Sebagai salah satu prasyarat tegaknya iklim berdemokrasi di Negara kita, prinsip keterbukaan menjadi suatu prinsip yang wajib ada di suatu pemerintahan guna tercapainya iklim pemerintahan yang sehat. Salah satunya ialah soal keterbukaan anggaran. Transparansi anggaran ini merupakan instrumen politik utama bagi eksekutif sebagai tanggung jawabnya dalam memimpin negara. Karena anggaran merupakan dokumen yang akan mempengaruhi masyarakat, maka keberadaannya harus diketahui masyarakat. Evaluasi terhadap aksesibilitas dokumen-dokumen publik harus selalu dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi, dan dokumen anggaran hanyalah salah satu dari sekian banyak dokumen publik yang harus dipublikasikan.

FITRA NTB Tolak Jatah Rp 1 T Per Parpol dari APBN

Kamis, 12 Maret 2015

Mataram, Garda Asakota.-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berniat akan memberi jatah Rp1 Triliun kepada setiap partai setiap tahun, Minggu (8/3). Saat ini ada 10 Partai Politik, maka kemungkinan uang rakyat akan dipakai untuk membiayai elit partai senilai Rp10 T per tahun. Argumentasi yang diutarakan katanya, bantuan keuangan Parpol ini akan dapat mengurangi korupsi, untuk kaderisasi dan bahkan calon kepala daerah pun akan dibiayai dari bantuan ini. 

Menanggapi hal tersebut, Seknas FITRA dan FITRA NTB dengan tegas menolak niatan Mendagri tersebut, dengan alasan bahwa Partai Politik belum mempunyai perangkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dari APBN.

Gubernur Pastikan Ganti Kepala SKPD "Loyo"

SUARA NTB
Jumat, 17/10/14

Silaq akses via:
http://www.suarantb.com/2014/10/17/wilayah/Mataram/detil3.html


lihat juga berita terkait:
http://www.suarantb.com/2014/10/04/wilayah/Mataram/detil4.html

http://www.suarantb.com/2014/12/03/wilayah/Mataram/detil4.html

http://www.suarantb.com/2014/12/09/wilayah/Mataram/detil4.html

http://dutaselaparang.com/?p=852

 

FITRA NTB : 16 SKPD Terlalu Santai

09 May 2015

Ia mendesak para Asisten dan Sekda, khususnya Wagub H.Muhamad Amin melakukan teguran keras. Misalnya, teguran berupa sanksi berupa mutasi jabatan harus berani dijalankan. “Ini penting agar mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga siapa yang bekerja malas, sok pintar di SKPD itu dapat diketahui dengan baik kedepannya,” tandas Ervyn Kaffah.


MATARAM, Pos Bali – Kendati Wagub H. Muhamad Amin SH MSi telah melakukan berbagai upaya mulai bersurat resmi hingga menggelar rapat koordinasi (Rakor) menghadirkan pimpinan SKPD Pemprov NTB untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan dan fisik pada triwulan pertama tahun ini, langkah tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.

Itu terlihat dari total sekitar 21 SKPD lingkup Pemprov NTB, pada periode Maret-April, ada lima SKPD yang menunjukkan progres pencapaian signifikan. Sedangkan, sisanya sebanyak 16 SKPD malah belum memiliki progres apapun.

FITRA Dorong Biro AP Provinsi NTB Monev Substantif

Ditulis oleh Dzikran Fakih
Kamis 26 Mar 2015 jam 17 : 15

“Pengendalian subtantif inilah yang kita maksud sebagai rekam jejak proyek. Ini punya manfaat besar untuk pimpinan daerah, legislatif, dan masyarakat untuk mengawasi realisasi proyek hingga hingga tahap akhir, atau tercatat dalam asset daerah,” lanjut Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah.

Karena itu, Ervyn berharap, pengendalian substantive dapat mulai dijalankan tahun ini paling tidak untuk 269 paket proyek strategis dari total 4.000 paket pengadaan Pemprov NTB tahun 2015 senilai Rp 519,5 miliar.


 LOMBOKita - Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pengendalian substantif atas pelaksanaan proyek pembangunan fisik tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro AP Setda Provinsi NTB, IGB Sugiharta, saat kegiatan kunjungan silaturrahmi FITRA NTB. Namun niat baik ini, harus didukung oleh semua pihak, baik di internal pemerintah daerah maupun masyarakat.

FITRA NTB: 10 SKPD Pemprov Lamban Ajukan Lelang

Tanggapi Wakil Ketua DPRD NTB; Ervyn Kaffah: Kita Perlu Obyektif Menilai Masalah

Ditulis oleh Dzikran Fakih
Senin 25 May 2015 jam 14 : 27

 LOMBOKita - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai, sampai Mei 2015 ini, atau memasuki Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2015, terdapat 10 SKPD yang lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB.

Sebelumnya, akhir April lalu, FITRA NTB mencatat ada 12 SKPD yang sangat lamban mengajukan lelang. Meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relatif minim.  Hal ini menunjukkan bahwa terapi dari atasan langsung berupa pemanggilan dan  peringatan, serta Rapat Pimpinan oleh Pimpinan Daerah belum menunjukkan hasil signifikan.

Menurut Sekretaris Jenderal FITRA NTB , Ervyn Kaffah,  kondisi keterlambatan mengajukan lelang bukan hanya terjadi pada Dinas-dinas yang mengawal Program Unggulan, namun juga terjadi pada sejumlah SKPD lainnya, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar.  Di sisi lain, meski ada kemajuan pada 2 SKPD dalam mengajukan lelang, namun peningkatannya relative minim.

12 SKPD NTB Lambat Ajukan Lelang

Penulis Redaksi Halo Karimun -11 Mei 2015

 

JAKARTA, HALO KARIMUN.COM

Dari total 27 SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12 SKPD sangat lamban mengajuka lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai Akhir April 2015 nilai lelang yang mereka ajukan masih dibawah 10 persen dari total proyek yang ditangani.

 

“Kami minta atasan langsung SKPD untuk memberikan bantuan kepada SKPD-SKPD itu,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untun Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervyn Kaffah dalam keterangan persnya yang di terima di Jakarta, Minggu 10 April 2015.

Realisasi Anggaran Triwulan Pertama Pemprov Tak Capai Target

Komisi I DPRD Salahkan Mutasi Gubernur

POS BALI, 11 May 2015

“Kami sarankan, perlu ada identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan. Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,” tegas Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah, saat dihubungi Pos Bali, Sabtu sore (9/5).


MATARAM, Pos Bali – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Rumaksi SJ SH, menduga lambatnya realisasi fisik dan keuangan semua SKPD Pemprov pada triwulan pertama saat ini dipicu pelaksanaan mutasi pejabat eselon II Pemprov yang tidak tepat waktu.  Sehingga, pejabat baru tersebut sebagian besar masih banyak yang melakukan penyesuaian dengan suasana kantor serta staf mereka. Pelaksanan mutasi yang dilakukan Gubernur malah saat anggaran SKPD tersebut tengah berjalan alias telah diketok oleh pihak DPRD NTB.

Pak Wagub, Jangan Longgarkan SKPD Lelet

Ervyn Kaffah

Date: April 24, 2015

“Wagub perlu intervensi. Jangan menunda dan memberi kelonggaran kepada SKPD-SKPD itu untuk melalaikan kewajibannya,” kata Sekretaris Jenderal FITRA NTB, Ervyn Kaffah.


MATARAM – Hingga pekan lalu, sebanyak 12 SKPD masih belum menggelar lelang proyek sama sekali. Mereka telah disemprit, tapi belum bereaksi semestinya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB meminta agar Wakil Gubernur H Muhammad Amin turun tangan, mengingat domain pengawasan internal SKPD berada di tangan orang nomor dua di NTB itu.

Belasan SKPD Lamban Ajukan Lelang, Sekda NTB : Barisan Saya Sedang Bekerja Kejar Target

Date: Jumat, 08 Mei 2015

Ervyn Kaffah: “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf. Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus dibangun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,’’



Mataram (Suara NTB)
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB kembali merilis, ada 12 SKPD yang sangat lamban dalam mengajukan lelang hingga 30 April 2015. Menanggapi hal itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menegaskan saat ini jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB sedang bekerja mengejar target-target yang telah ditetapkan.

‘’Kalau saya lagi bergerak ini. Kalau saya tidak ingin mendebat pandangan itu. Pokoknya barisan saya lagi bekerja. Bekerja terus sampai pada tingkat yang telah ditargetkan,” katanya ketika dikonfirmasi lambannya belasan SKPD dalam mengajukan lelang, Jumat (8/5) siang kemarin di Kantor Gubernur.

Pejabat Lelet Terancam “Diparkir”

Date: May 04, 2015

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Eryn Kaffah mengatakan, hinga akhir triwulan pertama, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 dari target masing-masing. Bahkan, kata Ervyn, ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang mereka tetapkan sendiri.

MATARAM – Sebanyak 13 Kepala SKPD bisa terancam “diparkir” dan masuk kotak, lantaran kinerja mereka lelet. Mereka tak kunjung mencapai target realisasi fisik dan keuangan pada triwulan pertama. Sebanyak 13 kepala SKPD lelet itu telah dikumpulkan Wakil Gubernur H Muhammad Amin pekan lalu.

“Saya tegaskan pada mereka. Kalau pimpinan sedang mengevaluasi kinerja mereka. Yang berarti juga mengevaluasi kedudukannya,” tandas Wagub, kemarin. “Saya kumpulkan 13 orang,” ungkapnya.