Dilaunching Dua Buku Anti Korupsi terbitan SOMASI NTB
Kordinator Divisi Anti Korupsi Somasi NTB Ervyn Kaffah sewaktu membuka peluncuran buku tersebut mengatakan bahwa tidak benar korupsi telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini harus dipertanyakan kembali sebab korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan. "Sehingga korupsi itu budaya orang-orang yang berkuasa," katanya.
Ervyn Kaffah menyebut buku Mencabut Akar Korupsi dibuat untuk kepentingan para aktivis anti korupsi di pedesaan. Sedangkan Fiqh Korupsi bisa menjadi bahan bacaan masyarakat khususnya tokoh agama dan aktivis keagamaan yang akhir-akhir ini mulai melihat perlunya diperhatikan
Sabtu 29.05.04
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (KPU Lobar) Hasanain Djuwaini meminta pengurangan gaji anggota setelah selesai pemilihan presiden. Sebab, nanti sudah tidak ada lagi pekerjaan. Kalau perlu diberhentikan. "Tidak ada masalah berhenti. Saya usulkan supaya diturunkan gajinya KPU," ucapnya.
Masa tugas anggota KPU selama lima tahun. Menurutnya, akan merugikan masyarakat apabila tidak ada pekerjaan tetap dibayar seutuhnya. "Masak membayar gaji orang yang tidak ada pekerjaannya," katanya. Ia mengemukakannya sewaktu berbicara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus peluncuran dua buku terbitan Somasi (Solidaritas Masyarakat Transparansi) NTB berjudul Mencabut Akar Korupsi dan Fiqh Korupsi-Amanah Kekuasaan, Sabtu (29/5).
Hasanain yang juga pemimpin pondok pesantren Nurul Haramain Putri di Narmada Lobar, sebelumnya mengemukakan adanya godaan korupsi karena kecilnya anggaran yang tersedia di KPU yang dipimpinnya. Kepada para anggota Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara yang mengancam akan berhenti karena kecilnya pendapatan, ia juga mempersilahkannya.
Mengenai korupsi, ia menyebut seseorang anggota DPR mengaku memiliki mobil hadiah atau hibah seharga Rp600 juta padahal diukur dari gajinya tidak menyukupi untuk membelinya. Karena dia di dewan. Kalau tidak jadi DPR, duduk-duduk di rumah mbahnya, katanya, siapa yang mau ngantar Rp600 juta. Inilah yang terjadi. Karena ini masalah besar, tidak ada pilihan harus terlibat didalamnya mengatasi korupsi. "Harus diselesaikan bersama," ucapnya.
Kemudian ia mengemukakan kutipan seorang pemantau pemilu asal Amerika Serikat mengatakan Indonesia tidak punya alasan menjadi miskin. Sebab, berbeda dengan Afrika dan Bangladesh yang memang sering terjadi musibah alam menghabiskan sumber daya alamnya. "Tetapi di Indonesia akibat salah urus karena korupsi. Sangat berat," katanya.
Semua hadiah untuk pejabat adalah sogok. Ini sudah mengemukakan sejak zaman Umar bin Abdul Azis, bukan hanya pada zaman Orde Baru saja. Ketika pada zaman Rasulullah, hadiah memang dikatakan sebagai hadiah. "Tetapi waktu itu mungkin masih bisa dipegang nuraninya," ujarnya.
Kordinator Divisi Anti Korupsi Somasi NTB Ervyn Kaffah sewaktu membuka peluncuran buku tersebut mengatakan bahwa tidak benar korupsi telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini harus dipertanyakan kembali sebab korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan." Sehingga korupsi itu budaya orang-orang yang berkuasa," katanya.
Ervyn Kaffah menyebut buku Mencabut Akar Korupsi dibuat untuk kepentingan para aktivis anti korupsi di pedesaan. Sedangkan Fiqh Korupsi bisa menjadi bahan bacaan masyarakat khususnya tokoh agama dan aktivis keagamaan yang akhir-akhir ini mulai melihat perlunya diperhatikan.
sumber: https://groups.yahoo.com/neo/groups/propinsi_sumbawa/conversations/topics/3026
sumber media belum diketahui
Kordinator Divisi Anti Korupsi Somasi NTB Ervyn Kaffah sewaktu membuka peluncuran buku tersebut mengatakan bahwa tidak benar korupsi telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini harus dipertanyakan kembali sebab korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan. "Sehingga korupsi itu budaya orang-orang yang berkuasa," katanya.
Ervyn Kaffah menyebut buku Mencabut Akar Korupsi dibuat untuk kepentingan para aktivis anti korupsi di pedesaan. Sedangkan Fiqh Korupsi bisa menjadi bahan bacaan masyarakat khususnya tokoh agama dan aktivis keagamaan yang akhir-akhir ini mulai melihat perlunya diperhatikan
Sabtu 29.05.04
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (KPU Lobar) Hasanain Djuwaini meminta pengurangan gaji anggota setelah selesai pemilihan presiden. Sebab, nanti sudah tidak ada lagi pekerjaan. Kalau perlu diberhentikan. "Tidak ada masalah berhenti. Saya usulkan supaya diturunkan gajinya KPU," ucapnya.
Masa tugas anggota KPU selama lima tahun. Menurutnya, akan merugikan masyarakat apabila tidak ada pekerjaan tetap dibayar seutuhnya. "Masak membayar gaji orang yang tidak ada pekerjaannya," katanya. Ia mengemukakannya sewaktu berbicara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus peluncuran dua buku terbitan Somasi (Solidaritas Masyarakat Transparansi) NTB berjudul Mencabut Akar Korupsi dan Fiqh Korupsi-Amanah Kekuasaan, Sabtu (29/5).
Hasanain yang juga pemimpin pondok pesantren Nurul Haramain Putri di Narmada Lobar, sebelumnya mengemukakan adanya godaan korupsi karena kecilnya anggaran yang tersedia di KPU yang dipimpinnya. Kepada para anggota Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara yang mengancam akan berhenti karena kecilnya pendapatan, ia juga mempersilahkannya.
Mengenai korupsi, ia menyebut seseorang anggota DPR mengaku memiliki mobil hadiah atau hibah seharga Rp600 juta padahal diukur dari gajinya tidak menyukupi untuk membelinya. Karena dia di dewan. Kalau tidak jadi DPR, duduk-duduk di rumah mbahnya, katanya, siapa yang mau ngantar Rp600 juta. Inilah yang terjadi. Karena ini masalah besar, tidak ada pilihan harus terlibat didalamnya mengatasi korupsi. "Harus diselesaikan bersama," ucapnya.
Kemudian ia mengemukakan kutipan seorang pemantau pemilu asal Amerika Serikat mengatakan Indonesia tidak punya alasan menjadi miskin. Sebab, berbeda dengan Afrika dan Bangladesh yang memang sering terjadi musibah alam menghabiskan sumber daya alamnya. "Tetapi di Indonesia akibat salah urus karena korupsi. Sangat berat," katanya.
Semua hadiah untuk pejabat adalah sogok. Ini sudah mengemukakan sejak zaman Umar bin Abdul Azis, bukan hanya pada zaman Orde Baru saja. Ketika pada zaman Rasulullah, hadiah memang dikatakan sebagai hadiah. "Tetapi waktu itu mungkin masih bisa dipegang nuraninya," ujarnya.
Kordinator Divisi Anti Korupsi Somasi NTB Ervyn Kaffah sewaktu membuka peluncuran buku tersebut mengatakan bahwa tidak benar korupsi telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini harus dipertanyakan kembali sebab korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan." Sehingga korupsi itu budaya orang-orang yang berkuasa," katanya.
Ervyn Kaffah menyebut buku Mencabut Akar Korupsi dibuat untuk kepentingan para aktivis anti korupsi di pedesaan. Sedangkan Fiqh Korupsi bisa menjadi bahan bacaan masyarakat khususnya tokoh agama dan aktivis keagamaan yang akhir-akhir ini mulai melihat perlunya diperhatikan.
sumber: https://groups.yahoo.com/neo/groups/propinsi_sumbawa/conversations/topics/3026
sumber media belum diketahui
Tidak ada komentar:
Posting Komentar