Mataram (SUARA NTB).
Pemilu Kepala Daerah NTB tinggal
dalam hitungan bulan. Tetapi, belum belum ada satupun
partai politik (Parpol) yang telah mendeklarasikan
secara resmi pasangan calon yang akan diusung. Hal ini dinilai
akan mengakibatkan masyarakat kurang mengenal calonnya. Namun,
Parpol berkelit. Bagi mereka demokrasi memang mahal.
Menurut mereka, penetapan pasangan calon tak bisa dibuat
dalam waktu singkat.
SIKAP Parpol-parpol yang seolah-olah
mengulur-ulur penetapan calon memang pantas membuat
masyarakat geregetan. Bahkan, belakangan sikap ini mulai
mengundang penilaian miring. Salah satu penilaian
miring itu bahwa Parpol ingin mencari keuntungan dengan memperlambat
penetapan Bacagub/Bacawagub. Demikian penilaian Koordinator
Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI),
Ervyn Kaffah, melalui ”press release” yang diterima
Suara NTB, Selasa (18/9) kemarin.
Ervyn mendesak Parpol segera menetapkan
pasangan calon yang akan mereka usung. Tujuannya, agar
masyarakat bisa lebih mengenal dan memiliki waktu cukup
panjang untuk menilai para calon pemimpin mereka,
sebelum dipilih pada 19 Mei 2008 mendatang.
Namun, Parpol-parpol berkelit. Tudingan
mencari keuntungan dibalik lamanya proses penetapan
Bacagub, menurut mereka tidak beralasan. Koalisi, faktor
pendanaan dan regulasi mesti diperhitungkan. Mereka
menganggap proses penetapan calon pemimpin tidak bisa dilakukan
secara instan. Kebanyakan Parpol juga masih terlalu terikat pada
keputusan pimpinan di tingkat pusat.
”Kenapa harus telat, itu sudah diatur
sama pimpinan di tingkat pusat sana. Kami Partai Golkar
punya mekanisme tersendiri,” tegas anggota FPG DPRD NTB,
Drs. M. Huzaini Areka saat ditanyai mengenai desakan
ini. Wakil Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini
menegaskan, pihaknya kemungkinan akan menggelar konvensi
atau mengumumkan pasangan calon yang akan mereka usung waktu enam
bulan sebelum hari pencoblosan.
Sebagai partai terbesar, hasil Konvensi
Golkar memang sangat menentukan perubahan peta politik
di NTB. Dengan 15 kursi di DPRD NTB, Golkar jelas tak
butuh koalisi untuk mengusung pasangan calon. Kondisi
ini disadari sepenuhnya. Karenanya mereka tak mau terburu-buru
mengambil keputusan. ”Partai lain jangan tunggu Golkar. Kami
sudah punya koridor sendiri,”tegasnya.
Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan
DPW PKS NTB, Patompo Adnan, Lc, mengatakan, pihaknya
telah berupaya mengadakan ”fit and proper test” sedini
mungkin. Namun, keputusan akhir memang ada di tangan
DPP. Proses penetapan pasangan calon menurut Patompo,
dipengaruhi beberapa faktor seperti penilaian terhadap calon tersebut,
koalisi, pendanaan hingga regulasi yang masih berubah.
Patompo membantah tudingan adanya upaya mencari
keuntungan dibalik penetapan pasangan calon.
Menurutnya, Parpol perlu memperhitungkan
aspek pendanaan Pemilu Kepala Daerah mendatang.
Kesepakatan-kesepakatan dengan Parpol lain jelas
membutuhkan formula-formula yang tidak mudah untuk
dicapai. ”Termasuk formula uangnya. ”Take and Give”-nya bagaimana,”
tandas Patompo.
Patompo tak menampik, faktor
ketersediaan dana merupakan hal yang turut menentukan
kemenangan. ”Temen-temen LSM juga mesti berpikir. Kalau
calon-calon datang, kemudian masyarakat pasti minta ini
dan itu. Kita tidak bisa hanya menjual program,” katanya.
Ditambahkan bahwa seorang pendukung loyal sekalipun masih meminta
sekadar baju kepada Parpol atau pasangan calon yang
didukungnya. ”Realita kita memang seperti itu,”
tandasnya.
Ketua Fraksi PPP di DPRD NTB, Drs. TGH.
Hazmi Hamzar menyatakan penetapan pasangan calon yang
akan diusung tidak bisa dilakukan secara instan.
Menurutnya pihak DPW terlebih dulu mesti mengumpulkan
nama-nama Bacagub yang akan diusung. Kemudian, lanjutnya, nama-nama
itu akan ‘dijual’ ke sembilan DPC PPP di NTB. Nama-nama itu,
menurutnya, bisa mengerucut menjadi beberapa nama.
Setelah DPC-DPC menyetor nama-nama yang diajukan,
Rapimwil kemudian akan merekomendasikan nama-nama
tersebut ke DPP PPP. Keputusan akhir lagi-lagi ada di
tangan DPP.
Salah seorang pengurus PBR, Husni Abdul
Kadir, SH mengaku lambatnya penetapan Bacagub/Bacawagub
dikarenakan faktor sulitnya menemukan calon-calon yang
benar-benar memenuhi kriteria mereka (Parpol). ”Sulit
bagi kami, karena saat ini calon-calon juga masih malu-malu
dan belum terangkat semua,” tandasnya. (aan-Suara NTB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar