Mataram (Suara
NTB)-
Usai dilaporkan
secara remsi tentang adanya dugaan korupsi oleh SOMASI NTB pada senin (10/8)
lalu aparat Kejaksaan mulai melakukan langkah awal dengan mengklarifikasi para
mantan petinggi PT Bank NTB. Jum’at (14/8) kemarin, mantan pejabat Bank NTB,
Drs Rh yang dimintai klarifikasi oleh aparat kejaksaan.
Informasi yang
dihimpun Suara NTB, Rh dimintai keterangan sejak pagi hari. Begitu tiba
dikantor Kejati, Rh yang mengenakan baju batik kemudian diarahkan ke ruang
Penyidik Pidana Khusus. Ditempat tersebut pemeriksaan tingkat penyelidikan
terhadapnya pun dilakukan.
Pemeriksaan
terhadap Rh ini dilakukan aparat Kejaksaan berkaitan dengan penyimpangan di PT
Bank NTB. Diantaranya, menyangkut, aliran dana Honor Pembina atau yang lebih
dikenal dengan dana HP dengan kisaran kerugian sebesar Rp 1,32 milyar yang
keluar pada dua periode, Oktober hingga Juni 2004 dan Januari 2006. dugaan
kedua yakni, penyimpangan dana Peduli Sosial Kemasyarakatan (PSK) tahun 2003
hingga 2007 sebesar Rp 8,19 Milyar. Ketiga, dugaan korupsi dana jasa produksi
pengurus yang belum diketahui berapa nilai pastinya. Dan, keempat, dugaan
korupsi penetapan dan pengucuran uang Penghargaan Masa Bhakti (PMB) periode
2003 hingga 2007 sebesar Rp 1,606 milyar. Sehingga total nilai kerugian negara
akibat empat dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan sebesar Rp 11,1 milyar.
Masih menurut
sumber tadi, selain Rh setiap hari Kejaksaan akan melakukan proses klarifikasi
terhadap pihak-pihak terkait lainnya atas dugaan penyimpangan tersebut.
Sementara Kajati
NTB melalui Kasi Penkum dan Humas Sugiyanta yang dikonfirmasi enggan memberikan
keterangan terkait adanya mantan pejabat PT Bank NTB yang diperiksa. Namun,
membenarkan sejak dilaporkan, pihak Kejaksaan menindaklanjuti dugaan korupsi
yang melibatkan banyak pejabat penting tersebut. Saat ini kasusnya masih dalam
tingkat penyelidikan. ” iya sejak dilaporkan, kami memang langsung
menindaklanjutinya,” katanya, tanpa bersedia memberi penjelasan lebih lanjut.
Inspektorat
Diminta Turun
Sementara pihak
lain mengharapkan, kasus dugaan penyimpangan yang terjadi ditubuh PT Bank NTB
sebaiknya segera ditelusuri oleh pihak inspektorat. Lembaga auditor internal
ini sebaiknya melakukan pengawasan secara insentif meski diketahui melibatkan
para kepala daerah.
”inspektorat
sebaiknya bersikap proaktif dalam menindaklanjuti temuan SOMASI tentang adanya
dugaan penyimpangan di PT Bank NTB, ujar anggota Komisi I DPRD NTB (Bidang
Hukum dan HAM), Abdul Tayib, SH, kepada Suara NTB. Tayib menerangkan, pihaknya
selaku mitra kerja eksekutif lebih ingin agar Inspektorat yang lebih dulu
menindaklanjuti temuan tersebut.
Menurut Tayib,
kasus dugaan penyimpangan ini memang dapat melibatkan sebagian kepala daerah
yang menerima aliran dana tersebut. ”Tapi ada juga yang tidak menerima, tandasnya.
Ia juga mempertanyakan jika kepala daerah telah menerima dana tersebut, maka
penggunaan dana tersebut juga harus diperhatikan. ”Apakah digunakan untuk
kepentingan pribadi atau daerah,” tandasnya.
Menurut Tayib,
temuan Inspektorat ini nantinya bisa ditindaklanjuti dengan menyampaikannya ke
gubernur selaku pejabat yang membawahi lembaga inspektorat. Selanjutnya,
tindaklanjut terhadap kasus ini akan menjadi kebijakan Gubernur NTB. (use/aan).
Sumber
: Suara NTB, 15 Agustus 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar