Ditulis oleh Zulfahmi - Selasa11 Dec 2012 jam 20 : 45 - kategori Pilkada dan Pemilu
LOMBOKita - Terkait persoalan sharing anggaran Pemilukada serentak di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah meminta agar dewan memberikan arahan kepada eksekutif terkait pentingnya konsolidasi antara Gubernur NTB, Bupati Lotim dan Wali Kota Bima.
Persoalan dana ini, lanjut Ervyn, seharusnya tidak perlu berlarut-larut, sebab persoalan ini bisa segera diselesaikan. "Sampai Desember ini, tidak juga diselesaikan. Perlu ada arahan dari dewan." tandasnya.
Bagi Fitra, kata Ervyn, sharing anggaran antara ketiga Pemda ini harus dilakukan dalam rangka melakukan penghematan. Dan hal ini sudah menjadi praktek umum yang dilakukan di berbagai daerah yang memiliki gawe serupa.
Diakui Ervyn, pembiayaan Pemilukada ini cenderung mengurangi belanja langsung (BL) ke publik. "Hal ini wajar mendapatkan perhatian dewan mengingat semakin dekatnya hari H pemilukada." pungkasnya.
Sebelumnya, Divisi Investigasi dan Advokasi Fitra NTB Ramli menyorot, pengurangan alokasi BL, terutama Belanja Modal pada RAPBD NTB 2013. Porsi belanja modal ini adalah cara mudah ntuk melihat komitmen dan keberpihakan pemda kepada masyarakat.
Fitra mencatat, tren pertumbuhan Belanja Modal cenderung menurun sejak 2011. Sebelumnya, mengalami tren positif hingga tiga digit pada tahun yang sama dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Pada tahun 2011, pertumbuhan Belanja Modal sekitar 224 persen dan mengalami penurunan pada 2012 (APBD-P) minus 10 persen dan pada RAPBD 2013 sebesar minus 30 persen.(tih)
sumber: http://www.lombokita.com/pilkada-dan-pemilu/evryn-dewan-harus-berikan-arahan-ke-eksekutif#.UjP0an8tDFU
LOMBOKita - Terkait persoalan sharing anggaran Pemilukada serentak di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah meminta agar dewan memberikan arahan kepada eksekutif terkait pentingnya konsolidasi antara Gubernur NTB, Bupati Lotim dan Wali Kota Bima.
Persoalan dana ini, lanjut Ervyn, seharusnya tidak perlu berlarut-larut, sebab persoalan ini bisa segera diselesaikan. "Sampai Desember ini, tidak juga diselesaikan. Perlu ada arahan dari dewan." tandasnya.
Bagi Fitra, kata Ervyn, sharing anggaran antara ketiga Pemda ini harus dilakukan dalam rangka melakukan penghematan. Dan hal ini sudah menjadi praktek umum yang dilakukan di berbagai daerah yang memiliki gawe serupa.
Diakui Ervyn, pembiayaan Pemilukada ini cenderung mengurangi belanja langsung (BL) ke publik. "Hal ini wajar mendapatkan perhatian dewan mengingat semakin dekatnya hari H pemilukada." pungkasnya.
Sebelumnya, Divisi Investigasi dan Advokasi Fitra NTB Ramli menyorot, pengurangan alokasi BL, terutama Belanja Modal pada RAPBD NTB 2013. Porsi belanja modal ini adalah cara mudah ntuk melihat komitmen dan keberpihakan pemda kepada masyarakat.
Fitra mencatat, tren pertumbuhan Belanja Modal cenderung menurun sejak 2011. Sebelumnya, mengalami tren positif hingga tiga digit pada tahun yang sama dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Pada tahun 2011, pertumbuhan Belanja Modal sekitar 224 persen dan mengalami penurunan pada 2012 (APBD-P) minus 10 persen dan pada RAPBD 2013 sebesar minus 30 persen.(tih)
sumber: http://www.lombokita.com/pilkada-dan-pemilu/evryn-dewan-harus-berikan-arahan-ke-eksekutif#.UjP0an8tDFU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar